Seputar Persoalan Ekonomi Indonesia Terkini

Perekonomian Indonesia sampai  medio Agustus 2013, bisa dibilang dalam keadaan tertekan, ditandai dengan merosotnya  nilai rupiah yang cukup dalam terhadap dollar Amerika. Selain faktor rupiah, IHSG pun turut melemah di Bursa Efek Indonesia. Tanda tanda lain adalah terjadi defisit di APBN, neraca perdagangan, serta melemahnya nilai ekspor.  Sehingga muncul kekhawatiran krisis ekonomi kembali menerpa Indonesia seperti tahun 1998.

Melihat kondisi tersebut, tampaknya pemerintah nampaknya cukup tanggap dengan kondisi tersebut dengan menerbitkan rangkaian kebijakan Pemerintah yang dikenal sebagai 4 paket kebijakan. Menko ekonomi Hatta Rajasa  menjelaskan empat paket kebijakan penyelamatan ekonomi tersebut meliputi perbaikan neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah, pemberian insentif, dan menjaga daya beli masyarakat serta menjaga tingkat inflasi. Serta paket keempat kebijakan penyelamatan ekonomi melalui percepatan investasi.
Sangat menarik bahwa paket kebijakan tersebut dalam jangka pendek terlihat mujarab ditandai dengan stabilnya nilai rupiah di kisaran 11.000 rupiah dan deflasi sebesar 0.35% pada bulan September 2013. Termasuk yang mengejutkan adalah posisi NPI dari bulan ke bulan sepanjang tahun ini mencatatkan hasil defisit tiba tiba surplus pada Agustus 2013,  mencapai USD132,4 juta. Surplus tersebut tercipta dari nilai ekspor sebesar USD13,16 miliar, sedangkan nilai impor sekitar USD13,03 miliar.
Sayangnya, mulai pertengahan november 2013 hingga menjelang akhir, dolar kembali ke posisi 11.700. Disamping itu BI juga mencatat mencatat defisit transaksi berjalan (current account deficit) menyusut menjadi US$ 8,4 miliar atau 3,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai US$ 9,9 miliar atau 4,4% dari PDB.
Sehingga tampaknya pemerintah tak bisa menepuk dada terlebih dahulu. Persis seperti Rollercoaster, ekonomi yang naik turun ini menunjukkan 4 paket kebijakan ternyata tidak ampuh betul.
Melihat kondisi ini Bank Indonesia yang buru buru kembali menaikkan rate BI  sebesar 25 poin menjadi 7.5%. Hal ini justru menandakan pemerintah sedang mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Dengan alasan meredam pemburukan akun transaksi berjalan (current account), Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit tahun depan di kisaran 15 persen-17 persen, jauh lebih rendah ketimbang pertumbuhan kredit bulan September lalu sebesar 23,1 persen.
Menteri Keuangan pun telah berulang kali mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan bakal terus tertekan, bahkan hampir pasti di bawah 6 persen pada tahun 2014. Pastitingkat pengangguran pada Agustus 2013 naik, baik dibandingkan Agustus 2012 maupun Februari 2013, menjadi 6,25 persen. Dampak dari kebijakan pengorbanan ini adalah, menurunnya kemampuan ekonomi menyerap tenaga kerja, yang berarti pengangguran tidak akan menurun dalam waktu dekat. Pemerintah melalui Gubernur BI dan Menkeu menyalahkan kondisi eksternal penyebab persoalan ini dan menganggap peristiwa ini hanya sementara. Padahal buktinya menunjukkan  pertumbuhan ekonomi dunia mulai membaik serta pertumbuhan perdagangan dunia tahun ini lebih tinggi ketimbang tahun lalu. Seharusnya ekonomi Indonesia tumbuh mengikuti perekonomian global, bukan malah sebaliknya.
Maka pada dasarnya sumber persoalan perekonomian Indonesia ternyata lebih merupakan persoalan internal yang belum selesai. Banyak PR yang mesti dibenahi oleh Indonesia, selain menjalankan 4 paket kebijakan tersebut ada baiknya pemerintah fokus pada beberapa kebijakan penting.
Pertama  meningkatkan kembali industry manufaktur di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor penghasil barang terus melambat. Pada sektor industri manufaktur, dari tingkat tertingginya pada triwulan III-2012 sebesar 6,4 persen menjadi hanya 4,9 persen pada triwulan III-2013. Melalui kebijakan yang lebih pro manufaktur diharapkan manufaktur di Indonesia kembali membaik. Bagaimanapun juga sector manufaktur banyak menyerap tenaga kerja, bahan baku, modal yang menggerakan perekonomian.
Meskipun faktanya  Industri manufaktur di Indonesia kini "dikeroyok" masalah hampir dari segala penjuru. Dari dalam negeri, industri padat karya ini seperti tergencet oleh ketidakkeberpihakan regulasi, terbelit masalah permodalan, infrastruktur, dan tentu saja persoalan ketenagakerjaan atau buruh. Persoalan ini harus dicarikan solusinya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi berkualitas.
Persoalan ketenagakerjaan yang mencuat belakangan ini harus segera di selesaikan dengan baik. Konflik perburuhan akan menghambat kehadiran investor baru, bahkan bisa menyebabkan investor yang telah ada hengkang. Apalagi bila aksi buruh melibatkan sweeping dan kekerasan, tentu makin suramlah persoalan Industri manufaktur di Indonesia
Kemudian kedua,  kembali fokus membenahi infrastruktur, karena kebijakan dan keputusan selama ini dibidang infrastruktur tak kunjung menampakkan hasil nyata. Meskipun Infrastruktur summit telah dilaksanakan, proyek proyek besar telah dimulai. Akan tetapi ternyata belum bisa mengimbangi kebutuhan yang ada. Padahal infrastruktur kerap dijadikan pertimbangan dan pra syarat utama bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya.
Ketertinggalan pembangunan infrastruktur  sampai saat ini, masih menjadi keluhan para pengusaha maupun calon investor yang akan membenamkan modalnya di negeri ini. Harap dimaklumi bahwa buruknya infrastruktur, bukan cuma  menghambat kinerja dunia usaha, namun juga kerap memicu terjadinya ekonomi biaya tinggi.  Misalnya jalan yang rusak atau kinerja pelayanan di pelabuhan yang lambat, bisa menimbulkan keterlambatan shipment (pengapalan) dan pengiriman barang yang berujung kian membengkaknya biaya pengiriman barang. Terbukti dengan dalam indeks kinerja logisti(logistics performance index) melorot dari peringkat ke-69 pada tahun 2010 menjadi ke-84 pada tahun 2012.  
Survei yang pernah dilakukan WEF -World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) yang berjudul Global Competitiveness Report beberapa waktu lalu juga menunjukkan bahwa tidak memadainya kualitas infrastruktur di Indonesia, menjadi masalah mendasar ”Doing Business in Indonesia” setelah birokrasi pemerintah yang dinilai masih belum efisien. Dari survei WEF  pada tahun 2011  menunjukkan bahwa terdapat 12 pilar utama dalam penentuan Global Competitivenes Index (GCI) yaitu institusi (birokrasi), infrastruktur, lingkungan makroekonomi, pendidikan dasar dan kesehatan, pendidikan lanjutan dan pelatihan, pasar barang yang efisien, pasar tenaga kerja yang efisien, pertumbuhan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar (market size).
Bandara yang tak kunjung bertambah kapasitasnya, pelabuhan yang padat serta macet, transportasi umum yang menjadi anaktirikan turut membuktikan hal tersebut. Termasuk yang juga penting adalah pasokan listrik yangkritis, sehingga pemadaman bergilir di beberapa wilayah tanah air tak bisa di hindari. Mengandalkan kerjasama swasta dalam kerjasama pembangunan infrastruktur akan memakan waktu yang cukup lama dan proses yang lebih rumit..
Sebaiknya pemerintah segera menyuntikkan dana dari APBN untuk berkonsentrasi membenahi infrastruktur tentu dengan resiko mengurangi subsidi BBM yang tahun depan diperkirakan mencapai Rp. 350 Triliun. Resiko kenaikan BBM ini tampaknya sulit di ambil pemerintahan sekarang karena kebijakan yang tidak populer. Tapi tidak menaikkan BBM, akan lebih beresiko terhdap perekonomian. Alternatifnya adalah berpindah dari BBM ke bahan bakar gas yang harus terus digalakkan.
Apalagi kemudian Indonesia sendiri tengah memasuki tahun politik yang berpuncak tahun 2014, Indonesia akan menghadapi suksesi kepemimpinan nasional. Para aktor politik yang saat ini menjabat sebagian besar akan kembali bertarung memperebutkan posisi kepemimpinan  nasional. Koalisi partai yang memegang kekuasaan saat ini dipastikan sudah tidak efektif, para pembantu pesiden yang berasal dari partai sudah tentu lebih memikirkan posisi politiknya ke depan dibanding tugas utamanya
Maka sangat penting diingatkan agar pemerintah beserta aparat yang terkait ekonomi tetap konsentrasi memperbaiki persoalan ekonomi internal terlepas dari hingar bingar persoalan politik dan tidak mengkambinghitamkan persoalan ekonomi eksternal.
Tak elok rasanya melakukan pesta demokrasi di tengah bayang bayang krisis ekonomi.




Search Term :

Tidak ada komentar :