Sarbanes-Oxley Act

Pengantar Sarbanes-Oxley Act
Secara Umum dikenal sebagai "Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act” and “Corporate and Auditing Accountability and Responsibility Act”. UU Sarbanes-Oxley dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2002. Undang undang  ini dikenal sebagai Sarbox atau SOX. Ini adalah hukum Federal AS yang menetapkan standar baru yang lebih baik untuk semua manajemen perusahaan yang terdaftar di NYSE, dan kantor akuntan publik di Amerika. UU ini dinamai sesuai dengan pengusungnya yaitu Senator Paul Sarbanes (D-MD) dan Michael G. Oxley (R-OH).


Garis Besar  Undang-Undang Sarbanes-Oxley
Ada 11 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Pasal pasal ini menggambarkan mandat dan persyaratan untuk pelaporan keuangan. Ringkasannya  sebagai berikut:


1. Public Company Accounting Oversight Board
Pasal ini meliputi sembilan bagian dan menetapkan Pengawasan Akuntansi Perusahaan Publik sehingga memberikan pengawasan independen dari kantor akuntan publik yang menawarkan jasa audit.

2. Independensi Auditor
Pasal ini meliputi sembilan bagian dan menetapkan standar untuk independensi auditor eksternal, membatasi konflik kepentingan.

3. Pengungkapan Keuangan ditingkatkan
Pasal ini meliputi sembilan bagian dan menggambarkan persyaratan pelaporan yang lebih baik untuk transaksi keuangan, termasuk off-balance-sheet transaksi, laporan pro-forma, dan transaksi saham dari pejabat perusahaan.

4. Analisa Konflik Kepentingan
Pasal ini hanya mencakup satu bagian yang terdiri dari langkah-langkah yang diproyeksikan untuk membantu pemulihan kepercayaan investor dalam pelaporan analis sekuritas.

5. Tanggung Jawab Perusahaan
Pasal ini mencakup delapan bagian dan memerintahkan bahwa eksekutif senior harus bertanggung jawab atas kelengkapan dan keakuratan laporan keuangan perusahaan.

6. Commision Resources
Pasal ini mencakup empat bagian dan menggambarkan praktek untuk mengembalikan kepercayaan investor di analis sekuritas.

7. Studi dan Laporan
Pasal ini meliputi lima bagian melibatkan Pengawas Keuangan Umum dan SEC untuk melakukan studi yang berbeda dan melaporkan temuan mereka.

8. Akuntabilitas Perusahaan dan Pidana Penipuan 
Pasal ini terdiri dari tujuh bagian dan menggambarkan hukuman pidana khusus untuk manipulasi, perubahan atau penghancuran catatan keuangan atau gangguan lainnya dalam penyelidikan.

9. White Collar Crime Penalti Enhancement
Mengandung enam bagian, pasal ini mengaitkan pidana politik yang berhubungan dengan kejahatan kerah putih dan konspirasi.

10. Pengembalian Pajak Perusahaan
Mengandung satu bagian, pasal ini meminta Chief Executive Officer untuk menandatangani SPT perusahaan

11. Akuntabilitas Penipuan  Perusahaan
Terdiri dari tujuh bagian, pasal ini mengakui penipuan perusahaan dan merusak catatan sebagai tindak pidana serta menganggap pelanggaran ini akan berhadapan dengan  hukuman tertentu.


Search Term :

Tidak ada komentar :