Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak: Tahun 2016, Penegakan Hukum Pajak Besar-Besaran

Untuk wajib Pajak siap siap tahun 2015 adalah tahun pembinaan. Maka tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum.

Menyiapkan gelar penegakan hukum besar-besaran di tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak merapatkan barisan aparat penegak hukumnya.
Mengumpulkan kurang lebih 200 penegak hukumnya dari seluruh Indonesia di Surabaya, DJP menggelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Tahun 2015, yang berlangsung 8-12 Juni 2015.
Hasil gambar untuk tahun pembinaan wajib pajakDirektur Intelijen dan Penyidikan Pajak, Yuli Kristiono, memaparkan hal-hal strategis sebagai narasumber pada acara tersebut, sekaligus memberikan pesan penting kepada aparat penegak hukum pajak.
Terkait kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Yuli meminta kepada aparat penegak hukum pajak untuk tidak ragu-ragu melanjutkan penyelidikan (pemeriksaan bukti permulaan) maupun penyidikan bagi WajibPajak yang nyata-nyata melakukan tindak pidana perpajakan.
“Namun demikian, karena sifat kebijakannya yang masih memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak, maka hak-hak Wajib Pajak untuk mendapatkan penghentian penyelidikan melalui pembayaran sanksi 150% dari pokok pajak maupun penghentian penyidikan melalui pembayaran sanksi 400% dari pokok pajak harus diprioritaskan.”, ungkapYuli.