Krisis Keuangan Global Masih Baru Dimulai



Muhammad Shodiq- Praktisi Ekonomi Syariah 



Hasil gambar untuk muhammad shodiq cimbDalam sebuah wawancara di stasiun televisi CNBC pada hari kamis 7 Januari 2010, Profesor Simon Jhonson dari MIT Sloan School of Management AS mengatakan bahwa krisis keuangan global belum akan berakhir bahkan masih baru saja dimulai. Hal ini tentu saja membuat beberapa kalangan terhenyak mengingat para banker di Wall Street yang diwakili oleh Bernanke dan pemerintahan gedung putih yang diwakili oleh Timothy Giethner dan Barack Husein Obama telah memberikan pernyataan bahwa masa-masa sulit sudah berhasil dilewati walaupun belum sepenuhnya pulih. Optimisme gedung putih dan banker Wall Street didasari atas membaiknya beberapa indikator antara lain membaiknya Produk Domestik Bruto (PDB) AS pada kwartal ketiga 2009 yang mencapai pertumbuhan sebesar 2.2 persen serta didukung hasil survey yang dilakukan Reuters bahwa perekonomian AS akan tumbuh melebihi angka 3 persen di tahun 2010. Namun begitu tingkat pengangguran AS masih belum bisa dikurangi bahkan masih terus naik di kisaran angka 10 persen. Menarik untuk disimak dan kita cermati secara seksama karena pernyataan Simon Johnson tidak sendirian, seorang professor ekonomi dari Universitas California AS, Michael Intriligator juga mengamini pernyataan tersebut bahkan termasuk juga peraih nobel bidang ekonomi dari Universitas Columbia AS, Prof. Joseph Stiglitz. 


Secara garis besar, terdapat paling tidak tiga alasan bahwa krisis ini belum berakhir bahkan masih baru dimulai. Pertama, program “bail out” terhadap beberapa perbankan raksasa AS yang dianggap “too big to fail” karena dianggap memiliki dampak sistemik secara global. Dengan bantuan likuiditas tersebut telah memberikan jaminan secara tidak langsung kepada para banker tersebut untuk kembali melakukan tindakan “excessive risks”. Kedua, pemerintah AS justru telah melewatkan kesempatan untuk melakukan reformasi system keuangan & perbankan yang diakibatkan oleh kebobrokan sistem politik akibat ketergantungan para politisi terhadap para banker tersebut. Ketiga, perilaku para banker dengan ”akrobat” inovasi produknya masih belum benar-benar menjadi perhatian regulator.

Reformasi Sistem Perbankan
Apa yang telah dilakukan pemerintahan Bush dan dilanjutkan oleh pemerintahan Obama dengan memberikan bantuan likuiditas dan penerapan skema penjaminan simpanan bukanlah menyelesaikan inti permasalahan krisis keuangan global tersebut melainkan hanyalah menunda sementara waktu dan sewaktu-waktu bisa meledak lagi dengan skala yang lebih dahsyat lagi dalam masa yang akan datang dan merembet ke kawasan lainnya. Sistem perbankan yang didasarkan atas berbagai macam insentif dan subsidi telah memberikan peluang bagi para banker untuk melakukan tindakan yang beresiko tinggi demi mengejar kepentinagn berupa tingginya gaji dan bonus. Insentif dan subsidi tersebut antara lain berupa penjaminan simpanan, syarat modal minimal dalam sistem fraksional reserve, bank sentral sebagai ”lender of last resort” dan terakhir dari pemerintah berupa bantuan likuiditas ”bail out” dengan alasan dampak sistemik ”too big to fail”. Sejak penerapan skema lembaga penjaminan simpanan di AS pada tahun 1934, terdapat sebanyak total 3.565 bank mengalami kebangkrutan dimana terdapat rata-rata 10 bank bangkrut setiap tahunnya pada periode 1934 sampai 1981, bahkan meroket menjadi antara 100-300 bank per tahun pada periode antara 1982-1992 dengan puncaknya pada tahun 1989 yang mencapai 534 bank mengalami kebangkrutan dan telah lebih dari 100 bank bangkrut pada tahun 2009.

Kegagalan Basel II
Berdasarkan Basel II, perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor–sektor yang beresiko tinggi diwajibkan untuk menyediakan modal yang lebih besar untuk mengantisipasi kerugian akibat kemungkinan terjadinya kredit macet. Secara teori, perbankan akan menghindari kredit yang beresiko tinggi untuk mengurangi tingkat pencadangan modal yang dapat menurunkan rasio tingkat pengembalian modal. Namun dengan adanya peluang di akuntansi perbankan yang memungkinkan bank untuk memanfaatkan off balance sheet dimana bank dapat menyalurkan kredit yang beresiko tinggi dan leverage yang tinggi pula tanpa harus mencadangkan modal apa pun. Dengan demikian bank bisa mendapatkan fee based income yang tinggi tanpa harus menanggung resiko terjadinya kredit macet. Resiko kemudian dilimpahkan kepada para deposan dan investor yang juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, bank sentral bahkan juga pemerintah pada akhirnya.

Pelajaran Kasus Bank Century
Apa yang terjadi di perbankan AS juga terjadi dalam banyak sekali kasus di perbankan nasional, sebut saja adanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jilid I maupun jilid II termasuk kasus yang sekarang masih sedang panas-panasnya yakni Bantuan Likuiditas untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 trilliun dengan alasan yang juga sama yakni ”dampak sistemik”. Agar krisis keuangan global yang diakibatkan kegagalan sistem perbankan AS tidak terjadi di Indonesia maka sekaranglah saat yang paling tepat bagi semua pihak terkait untuk sedini mungkin mencarikan solusi terbaik bagi sistem keuangan dan perbankan nasional yang sehat & berkelanjutan. Sistem keuangan dan perbankan syariah berdiri atas konsep pelarangan bunga (riba), ketidakpastian (gharar),spekulasi (maisyir) serta dilandasi prinsip-prinsip kejujuran, transparansi dan keadilan. Sistem keuangan dan perbankan syariah perlu diberikan kesempatan dan ruang yang sebesar-besarnya untuk menerapkan konsep & produk syariah bukan hanya pada level nama dan labelnya saja namun juga pada tataran fondasi konsep berikut sistem hukum, tata kelola organisasi serta manajemen resiko yang benar-benar berdiri berdasarkan konsep syariah. Untuk itu dibutuhkan komitmen langsung dari Presiden RI dan jajaran kabinetnya untuk membentuk Satgas khusus sistem ketahanan keuangan dan perbankan nasional berdasarkan konsep-konsep syariah untuk merumuskan konsep reformasi sistem keuangan dan perbankan secara komprehensif.
Search Term :

Tidak ada komentar :