RISK SHARING

Hasil gambar untuk syafii antonio
Muhammad Syafii Antonio wrote:

(1) Salah satu keunggulan Islamic Finance adalah adanya instrumentasi RISK SHARING (berbagi resiko jg keuntungan tentunya)
(2) Dengan RISK SHARING semua pihak dalam bisnis dipaksa untuk cermat dan hati hati karena kerugian akan ditanggung bersama

Perbedaan IFRS dan PSAK



Hasil gambar untuk ifrs vs psak

Penerapan IFRS, mengakibatkan beberapa perubahan pada istilah dan klasifikasi yang digunakan pada laporan keuangan beberapa Istilah IFRS ada yg berbeda dengan PSAK antara lain :

Balance Sheet pada IFRS disebut Statement of Financial Position

Asset pada IFRS hanya terdiri dua klasifikasi Asset Lancar dan Asset tidak Lancar (Current and Noncurrent Asset)

Liabilitas pada IFRS tidak berubah istilah dan hanya terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang

Revaluasi Aktiva Tetap dan Insentif Perpajakan



Revaluasi Aktiva Tetap, Insentif Perpajakan yang Ramah
Sejak 15 Oktober 2015 lalu, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan bernomor 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK 191/2015) atau lebih dikenal sebagai Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap.
Secara garis besar, kebijakan ini adalah bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap bukanlah instrumen baru karena Menteri Keuangan pernah meluncurkan instrumen yang sama pada tahun pada tahun 2008 yaitu melalui PMK Nomor: 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan (PMK 79/2008).

Pajak Atas Transaksi Properti



Kasus Simulator SIM telah membuka mata sebagian dari kita tentang kasus penghindaran pajak atas properti yang terjadi di masyarakat. Dalam persidangan (18/06/2013) terungkap fakta mengejutkan, dimana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 miliar di Semarang namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 miliar. Terdakwa simulator SIM juga membeli rumah di Depok seharga Rp 2,65 miliar namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp 1,9 miliar.


Pangkal dari timbulnya selisih tersebut, dapat saja disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Baik penjual, pembeli maupun notaris seringkali tidak mengetahui jumlah yang mana yang harus dijadikan dasar perhitungan pajak-pajak terkait properti tersebut. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tax evasion, yang merupakan tindakan melawan hukum. Untuk menghindari tuduhan telah melakukan tax evasion, perlulah kita ketahui tentang pajak-pajak yang berhubungan dengan properti.

Cara Menggunakan e-Faktur



Mulai tanggal 1 Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan Faktur Pajak Elektronik. Sebelum membahas tentang Faktur Pajak Elektronik, terlebih dahulu kita bahas tentang faktur pajak. Apakah Faktur Pajak itu?
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Sedangkan Faktur Pajak Elektronik, selanjutnya biasa disebut sebagai eFaktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi/sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

E- Faktur Janjikan Kemudahan, Keamanan dan Kenyamanan


Mudah, Nyaman, Aman dengan e-Faktur
Untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sejak Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberlakukan pilot project penggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) untuk 45 (empat puluh lima) PKP.
Dalam hal ini, PKP yang dimaksud adalah yang terdaftar atau dikukuhkan di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Dalam perkembangannya, Direktorat Jenderal Pajak juga telah menetapkan 1 (satu) PKP lagi sebagai pembuat e-Faktur mulai 1 November 2014 dan 26 (dua puluh enam) PKP lainnya sebagai pembuat baru e-Faktur mulai 1 April 2015 ini.

E-Faktur dan Pembenahan Administrasi Pajak



e-Faktur, Produk Mutakhir Pembenahan Administrasi Pajak
Pemberlakuan penggunaan e-Faktur kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) mulai 1 Juli 2015 nanti merupakan hasil inovasi panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membenahi administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Jika dirunut ke belakang, pemberlakuan e-Faktur merupakan kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang pada tahun 2010 telah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pengisian SPT.

Selamat Datang Era e-Faktur Pajak!

Selamat Datang Era e-Faktur Pajak! (Yos W. Hadi/ Yos Wiyoso Hadi)
Persiapan implementasi e-Faktur tanggal 1 Juli 2015 untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa dan Bali mendekati tahap akhir. Jumlah PKP di Pulau Jawa dan Bali yang membuat faktur pajak sampai dengan data per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebanyak 139.595 PKP atau sebesar 54,94% dari jumlah total PKP yang terdaftar di Jawa Bali.
Jumlah total PKP yang terdaftar di Jawa Bali sendiri adalah sebanyak 254.095 PKP atau sebesar 53,67% dari jumlah total 473.360 PKP Nasional. Khusus di Jawa dan Bali terdapat 14,48% atau sebanyak 36.799 PKP Menengah dan Besar dengan omzet setahun lebih dari Rp.4,8 miliar yang membuat faktur pajak dan ada 40,46% atau sebanyak 102.796 PKP Kecil dengan omzet setahun kurang dari Rp. 4,8 miliar yang membuat faktur pajak.

Cara DJP Cek Kebenaran Laporan SPT

Menggunakan kuasa pasal 35A Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin gencar meminta data kepada pihak ketiga terkait data perpajakan.

Total terdapat 61 (enam puluh satu) Institusi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Ketiga (ILAP) yang telah menjalin kerja sama dengan DJP dan aktif memberikan data perpajakan. Data ini sangat dibutuhkan oleh DJP guna mengecek kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak.
Melalui PP Nomor 31 Tahun 2012, diatur mekanisme pemberian dat

Iuran JHT Adalah Pengurang Pajak, Dikenakan Pajak Saat Diterima

Pemberlakuan pajak progresif atas Jaminan Hari Tua (JHT) telah menimbulkan perdebatan pro dan kontra akhir-akhir ini.
Dimuat di berbagai media, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pemberlakuan pajak progresif atas JHT karena dinilai membebani para buruh atau pekerja.
KSPI bahkan akan melakukan langkah hukum yaitu uji materi ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

Bayar Pajak Kian Mudah dengan Billing System

Bayar Pajak Kian Mudah dengan Billing System (Tedy Iswahyudi/Yos Wiyoso Hadi)
Kini pembayaran pajak dapat dilakukan secara online melalui berbagai layanan bank/pos pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena saat ini telah tersedia sistem pembayaran pajak secara elektronik. Layanan pembayaran pajak secara elektronik (billing system) tersedia dan hadir di tengah masyarakat sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan keakuratan pembayaran pajak kepada para wajib pajak.
Keunggulan dari layanan ini adalah dari sisi fleksibilitas waktu dan tempat karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, kecepatan dalam proses pembayaran menjadi keunggulan berikutnya. Wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit. Untuk pembayaran melalui teller, waktu antrean wajib pajak di loket pembayaran berkurang drastis karena teller hanya cukup meng-input satu kode saja untuk mengonfirmasi data pembayaran. Keunggulan lain sistem ini adalah peluang kesalahan entry data yang biasa terjadi di teller dapat diminimalisasi.

e-Filing, Cara Mudah, Cepat, dan Aman Lapor Pajak


Saat ini, salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah dengan membayar pajak. Sistem self assessment yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade telah terbukti menjadikan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara guna membiayai pembangunan negeri ini. Sistem pemungutan pajak ini telah berhasil menggerakkan tanggung jawab menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak ke pundak masyarakat sendiri.
Dalam sistem self assessment, pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya diakhiri dengan kegiatan pelaporan pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Sistem ini juga mengamanatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja, para pembayar pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT tahunan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa para karyawan, pekerja atau pegawai yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak.

HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL

Hasil gambar untuk harmonisasi akuntansi internasional

Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standar harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas (daya banding) informasi keuangan yang berasal dari berbagai negara.

Upaya untuk melakukan harmonisasi standar akuntansi telah dimulai jauh sebelum pembentukan Komite Standar Akuntansi Internasional pada tahun 1973. Baru-baru ini, sejumlah perusahaan yang berusaha memperoleh modal di luar pasar Negara asal dan para investor yang berusaha untuk melakukan diversifikasi investasi secara internasional menghadapi masalah yang makin meningkat sebagai akibat dari perbedaan nasional dalam halakuntansi, pengungkapan, dan audit.

Penetapan Harga Transfer dan Perpajakan Internasional


Dari seluruh variable lingkungan yang harus diperhatikan oleh manager keuangan, hanya variable mata uang asing yang memiliki pengaruh sama besarnya dengan variable perpajakan. Faktor pajak sangat memperngaruhi keputusan mengenai di mana perusahaan melakukan investasi, bentuk organisasi apa yang digunakan, bagaimana cara untuk mendanainya, kapan dan di mana untuk mengakui elemen-elemen pendapatan, beban dan berapa harga transfer yang dikenakan.

KONSEP AWAL
Rumitnya hokum dan aturan yang menentukan pajak bagi perusahaan asing dan laba yang dihasilkan di luar negeri sebenarnya berasal dari beberapa konsep dasar. Konsep ini mencakup instilah netralitas pajak dan ekuitas pajak. Netralitas pajak berarti bahwa tidak memiliki pengaruh (netral) terhadap keputusan alokasi sumber daya. Dengan kata lain keputusan bisnis didorong oleh fundamental ekonomi seoperti tingkat imbalan dan bukan pertimbangan pajak. Ekuitas pajak berarti wajub pajak yang menghadapi situasi yang mirip semestinya membayar pajak yang sama, tetapi terdapat ketidaksetujuan antarbagaimana menginterpretasikan konsep ini.

MENGAPA AKUNTANSI INTERNASIONAL ?


Ada 3 kekuatan utama yang mendorong bidang akuntansi kedalam dimensi internasional yang terus tumbuh. Kekuatan kekuatan itu adalah (1) Faktor lingkungan, (2) Internasionalisasi dan disiplin akuntansi, dan (3)internasionalisasi dari profesi akuntansi.

Faktor-Faktor Lingkungan
Baik Negara maju atau Negara berkembang besar atau kecil pada belahan bumi yang satu ataupun yang lain, semuanya mengalami hubungan internasional yang lebih erat dan ketergantungan ekonomi yang tinggi. Ada 15 faktor lingkungan yang memberi dampak pada akuntansi. Pemilihan bersifat subyektif dan daftarnya bisa berubah dengan berlalunya waktu.

Internasionalisasi Disiplin Akuntansi

Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. 

Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis". Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. 

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

  • Neraca, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Kondisi keuangan yang digambarkan terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Istilah saat tertentu ditunjukan pada kata-kata “per 31 desember” yang berarti kondisi keuangan pada suatu hari yaitu tanggal 31 desember.

  • Laporan laba/rugi, yaitu laporan yang menggambarkan hasil usaha sutu perusahaan pada periode tertentu. Periode yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan umumnya 1 tahun, baik menggunakan tahun takwim maupun tahun buku. Periode tertentu biasanya dinyatakan dengan “ periode 1/1 – 31/12 20xx”. Dengan demikian jelas menunjukan kapan awalnya dan kapan akhirnya.

Akuntan Harus Berbenah

MALANG, KOMPAS.com - Akuntan harus semakin melek teknologi informasi (TI). Akuntansi dan digital ibarat mata uang yang tidak dapat dilepaskan, karena akuntansi butuh IT untuk terus mengupdate data dan informasi.

"Sementara IT itu butuh akuntan untuk membahasakan proses akuntansi dalam dunia sistem," ujar Sulasmo Sudarno, pendiri Moco, aplikasi social reading, dalam kesimpulan diskusi seminar nasional 'Peran Akuntan dalam Mewujudkan Bisnis yang Berintegritas' di kampus Universitas Widya Gama Malang, Minggu (20/3/2016). 

11 Alasan, Mahasiswa Jurusan Akuntansi adalah Menantu Idaman

Akuntansi adalah salah satu jurusan kuliah yang paling banyak populasinya. Saat penerimaan mahasiswa baru, banyak pendaftar yang berbondong-bondong memilih jurusan akuntansi. Sebenarnya bukan hanya karena lowongan kerja yang menjanjikan di masa depan, anak jurusan akuntansi juga bisa menjadi menantu yang menjanjikan pula!
Apa sih yang membuat mereka pantas menjadi menantu idaman para mertua?

1. Statistik saja mereka kuasai, apalagi keuangan rumah tangga.
1deseretdigital.jpgSumber Gambar: desertdigital.com
Banyak pasangan yang ribut mengatur keuangan setelah nikah, tapi tidak untuk anak lulusan akuntansi. Bagi mereka mengatur keuangan rumah tangga adalah sesuatu yang manageable.

PSAK 66 dan PSAK 12

Hasil gambar untuk pbo pba pbe

Ada pertanyaan menarik seorang mahasiswa tentang PSAK 66 dan PSAK 12. Mungkin atas pertanyaan tersebut jawaban singkat berikut ini dapat membantunya.

PSAK 66 menggantikan PSAK 12 sehingga bentuk Pengendalian Bersama Operasi (PBO), Pengendalian Bersama Asset (PBA)  dan Pengendalian Bersama Entitas (PBE) digantikan dengan operasi bersama dan ventura bersama.


Operasi bersama: 

Jika hak dan kewajiban masing-masing pihak ada pada aset atau liabilitas. Masing-masing pihak dapat mengidentifikasi aset dan liabilitas masing-masing. Pencatatannya sama seperti PBO dan PBA. Masing-masing pihak akan mencatat aset dan liabilitas, beban dan pendapatan yang menjadi hak masing-masing

Ventura bersama :

Jika hak masing-masing pihak atas aset netto (ekuitas), sehingga bentuknya seperti kepemilikan perusahaan. Metode yang digunakan metode ekuitas - PSAK 15. Ini sama seperti PBE namun metodenya hanya boleh ekuitas. Dalam PBE boleh konsolidasi proporsional. Metode ini menurut PSAK 66 tidak boleh. Tidak secara otomatis PBE akan menjadi ventura bersama harus dilihat kembali apakah hak terkait dengan aset netto.