Peran Usaha Mikro di Indonesia



Pemerintah dan masyarakat telah sepenuhnya melihat peran dan kontribusi pengusaha kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tentunya UMKM dapat menunjukkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Lihat saja, pada saat krisis ekonomi tahun 1998, kekuatan UMKM telah menunjukkan ketahanan yang baik.


Perkembangan PDB dari sektor UMKM menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan data dari kantor Kementrian Koperasi dan UMKM pada tahun 2011, kontribusi UMKM terhadap PDB adalah sekitar 57,94 persen, sementara pada tahun 2009, kontribusi UMKM terhadap PDB sekitar 56,53 persen.1 Berdasarkan informasi dari tim kajian Kemendag pada tahun 2013 dinyatakan bahwa jumlah UMKM sektor pertanian paling banyak dibandingkan dengan UMKM sektor lainnya. Hampir 50% UMKM yang ada merupakan UMKM sektor pertanian, sedangkan pada sektor perdagangan sekitar 29 persen.

Kendati jumlah UMKM sektor pertanian jauh lebih banyak daripada sektor perdagangan, tapi dalam hal penciptaan PDB ternyata UMKM sektor perdagangan lebih banyak daripada sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan, bahwa pada saat ini UMKM sektor perdagangan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar daripada UMKM sektor pertanian. Oleh karenanya, berbagai upaya serta kebijakan perlu untuk segera disusun agar UMKM memiliki kekuatan yang lebih baik lagi, kekuatan pada sektor-sektor mendasar yang menunjang kemandirian bangsa, seperti sektor pertanian

Peran Usaha Mikro di Mancanegara 
Pada tahun 2010, World Bank dan International Finance Corporation merilis Micro Small Medium Enterprise Data yang memaparkan data indikator UMKM di 132 negara. Riset tersebut menyebutkan bahwa UMKM berstatus formal menyerap lebih dari sepertiga angkatan kerja dunia, di mana UMKM formal cenderung berada di negara-negara berpendapatan tinggi.

Umumnya, hambatan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan akses keuangan. Sebuah riset2 yang dilakukan di India dan Cina menyatakan bahwa strategi UKM di India dalam menghadapi globalisasi, fokus pada pengembangan pasokan bahan baku, total productive maintenance, serta budaya organisasi perusahaan. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh UKM di Cina yaitu dengan manajemen relasi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan efisiensi biaya produksi (Singh et al, 2010).

Sementara itu, studi kasus di provinsi Henan (Guo, 2013) menghasilkan fakta bahwa terdapat delapan faktor yang memengaruhi tingkat inovasi usaha mikro dan kecil di sana, yaitu: ukuran perusahaan, R&D, lingkungan yang inovatif, jangkauan inovatif, konversi teknologi, insentif untuk hal-hal yang inovatif, intelektual dan kompensasi. Hasil riset tersebut juga menyebutkan bahwa semakin inovatif kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu perusahaan akan semakin besar usaha tersebut.

UKM Cina lebih memiliki preferensi pendekatan biaya produksi dalam menjangkau pasar lokal. Sedangkan di USA, peluang pasar semakin terbuka dikarenakan take home pay yang didapatkan oleh masyarakat semakin tinggi dan para pengusaha menerapkan diferensiasi produk untuk menguasai pasar, berbeda dengan UKM di Cina yang ragu untuk melakukan diferensiasi terhadap produknya (Parnell et al, 2014).

Walaupun Cina menguasai porsi ekonomi dalam skala usaha yang menengah dan besar, sektor usaha mikro masih dikendalikan oleh penduduk pribumi pada sektor kerajinan dan manufaktur. Fondasi budaya merupakan modal sosial yang penting dan fundamental dalam membangun relasi dan memajuka bisnis di industri mikro (Braten, 2013).

Dalam suatu penelitian disertasi Master di University of York, Hamid menemukan bahwa kebijakan ekonomi baru berjalan efektif memengaruhi ketahanan usaha keluarga pribumi Malaysia dan Chinese Malaysia, dan terbukti juga bahwa usaha mikro lebih mampu bertahan daripada usaha kecil.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pada “era kebijakan ekonomi baru”, pengusaha kecil yang berpendidikan lebih bersemangat dan mendapatkan keuntungan dalam hal akses terhadap skema pendanaan mikro daripada pengusaha yang berpendidikan rendah.

 Indonesia dapat mengambil pelajaran dari berbagai kebijakan usaha mikro dan kecil di Cina yang negaranya memiliki penduduk sangat besar. Jumlah populasi yang besar menjadi potensi yang luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi selama produktivitas dan efisiensi selalu ditingkatkan. Peran pemerintah dalam berbagai kebijakan harus terintegrasi satu sama lain dan terkoordinasi dengan baik. Hanya saja, sayangnya, integrasi dan koordinasi merupakan permasalahan di Indonesia
Search Term :

Tidak ada komentar :