Perlunya Reformasi Pajak


Oleh: Gusfahmi ArifinPegawai Direktorat Jenderal Pajak
Reformasi perpajakan (tax reform) di Indonesia dari sisi kebijakan (tax policy reform) telah dilakukan sejak tahun 1984 (32 tahun yang lalu), dengan terbitnya lima undang-undang, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU No 8 tahun 1983 Tentan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Kelima UU tersebut mengganti beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang dibuat sejak zaman penjajahan Belanda antara lain: Staatsblad No 13 Tahun 1908 tentang Ordonansi Rumah Tangga, Staatsblad No 498 Tahun 1921 tentang Aturan Bea Meterai, Staatsblad No 291 Tahun 1921 tentang Ordonansi Bea Balik Nama, Staatsblad No 405 Tahun 1932 tentang Ordonansi Pajak Kekayaan dan Staatsblad No 718 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor. Tahun 1997 dikeluarkan serangkaian UU baru, melengkapi UU yang telah ada, yaitu UU No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU No 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Dilanjutkan reformasi ini pada tahun 1994, 1997, 2000, 2007 dan 2008 dengan menerbitkan UU baru namun hanya untuk mengganti atau menyempurnakan UU yang sudah ada.

Mengapa Pajak itu Sangat Penting?

Oleh: Aditya Wibisono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak


Mendekati akhir periode II program Amnesti Pajak, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo bersama dengan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati turun langsung melakukan sosialisasi dan mengajak para Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan program ini sesegera mungkin dan tidak perlu menunggu sampai akhir periode. Dari kunjungannya ke Balikpapan, Denpasar bahkan mengundang para Wajib Pajak Besar ke Istana Negara minggu lalu, Presiden dan Menteri Keuangan tidak pernah lelah meminta para Wajib Pajak yang belum memanfaatkan program ini untuk segera mengikuti Amnesti Pajak dan menyampaikan permohonannya. Kita patut bersyukur karena Pimpinan tertinggi kita mendukung kebijakan ini dan membantu instansi kita untuk mengajak para Wajib Pajak mengikuti program Amnesti Pajak, sehingga para Wajib Pajak pun sadar betapa pentingnya peran serta mereka dalam pembangunan dan kelangsungan hidup negara ini.

MK Nyatakan Amnesti Pajak Tidak Melanggar UUD 1945




Sejak di tetapkan atau disahkannya Kebijakan Pemerintah tentang Tax Amnesty sebagai UU oleh DPR, berbagai komponen masyarakat mengajukan judicial review pada UU tersebut.  

Ada enam hal yang menjadi alasan dilakukannya Judicial Review pada UU tersebut.

Bank Indonesia Meluncurkan Uang NKRI Desain Baru


.

Asisten Direktur Direktorat Pengedaran Uang BI, Sugeng, menjelaskan total uang yang disediakan untuk di tempat penukaran tersebut sebesar Rp 1,5 miliar. Disediakan 2 mobil van sebagai loket penukaran.

Apa Kabar MEA?

Masih ingat MEA? Itu, persaingan bebas antar masyarakat Asia Tenggara. Kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi Asean… Tidak terasa, sudah setahun diberlakukan sejak akhir Desember 2015 yang lalu. Sebelum diberlakukan, di kalangan tertentu sebenarnya cukup ramai bahasan mengenai MEA ini. Banyak yang menyampaikan peluang, juga tantangannya. Tidak ketinggalan, sejumlah ancamannya.

Tax Amnesty adalah Nasionalisme Konkrit

tax-amnesty
Tax Amnesty Adalah Nasionalisme Konkrit
Tax Amnesty atau biasa disebut dengan pengampunan pajak dengan jargon ” ungkap, tebus, lega “. Dengan memberikan potongan bunga utang pajak untuk orang atau badan hukum yang memiliki utang pajak bahkan untuk deklarasi tidak memerlukan membayar utang pajak, cukup melaporkan kekayaan saja. Dimaksudkan untuk menarik uang atau harta berharga WNI dari luar negeri ke dalam negeri, dengan membagi menjadi 3, yaitu; Repatriasi Pajak ( pemulangan harta atau asset ), Deklarasi dalam dan luar negeri ( pelaporan harta atau asset di dalam maupun di luar negeri ). Seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa negara di Dunia seperti; Italia, India, Afrika Selatan dan Australia.

Fungsi Serta Peranan Internal Auditor

Hasil gambar untuk internal audit
Salah satu rute karir yang bisa ditempuh oleh mereka yang ingin berkarir di wilayah akuntansi dan keuangan adalah dengan menjadi seorang internal auditor, sebuah posisi strategis yang—menurut pendapat saya pribadi—harus pernah dijalani oleh siapapun yang ingin menduduki posisi eksekutif di bagian keuangan, di masa depan. Pertanyaan yang kemudian sering diajukan, terutama oleh mahasiswa akuntansi atau akuntan pemula adalah: “Apa sejatinya fungsi dan pernanan internal auditor  sehingga dianggap begitu strategis dan pantas gajinya besar?

Risiko Audit (Audit Risk) dan Contoh Terapannya

Hasil gambar untuk risiko audit
Salah satu pertanyaan yang sering muncul di seputaran auditing adalah: apa sih itu risiko audit atau audit risk (AR)? Bagaimana caranya menghitung dan bagaimana contoh terapannya?
Pertanyaan yang sangat bagus. Saya katakan bagus sebab, bagaimanapun juga, risiko audit sifatnya fundamental di wilayah auditing. Dalam artian, auditor yang tidak menghitung risiko sebelum menjalankan proses audit namanya “bunuh diri.”
Reputasi KAP, tempat kerja auditor, bisa rusak bila b