Cara Jokowi membangun...


Tidak perlu jadi doktor atau professor untuk tahu cara smart Jokowi membangun infrastruktur ekonomi. Caranya bagaimana ? Jokowi berpikir sederhana layaknya seorang pengusaha. Artinya akal sehat dengan memperhatikan realitas tanpa terjebak dengan berpikir melangit tanpa bisa di laksanakan seperti era SBY.


Jokowi sadar bahwa APBN tidak cukup untuk membiayai semua program yang sedah di rencanakan bertahun tahun. Kalau di lakukan dengan cara lama maka tetap tidak akan bisa jalan. Dia tak ingin terjebak dengan situasi politik rente yang membuat APBN terpasung untuk semakin besar alokasi belanja rutin agar para elite dan birokrat semakin gendut perutnya.

Caranya yang pertama adalah menekan belanja rutin. Dari efisiensi itu dia gunakan untuk belanja fiskal atau belanja pembangunan yang dapat di rasakan oleh rakyat, seperti membangun irigasi , pelabuhan, jembatan, jalan, bandara, kawasan industri dan lain lain.

Tentu tidak semua dana fiskal di pakai langsung. Ada juga yang menggunakan konsep PKS atau BtoB. Untuk daerah pinggiran yang tidak komersial, dana pembangunan ditanggung oleh APBN namun untuk daerah yang bisa di komersialkan ya di gunakan konsep B2B.

 Prinsip B2B adalah proyek dibiayai di luar APBN atas dasar konsesi yang di berikan ke Swasta atau BUMN untuk di komersialkan dalam jangkan waktu yang ditentukan. Setelah jangka waktu habis, maka itu menjadi milik negara.  .

Konsep ini di perkenalkan di era SBY namun gagal total. Terbukti banyak jalan toll , Listrik, yang mangkrak. Itu semua karena terbatasnya dana pemerintah dan diserahkan kepada swasta yang tidak qualified, serta syarat yang tida memungkinkan real investor masuk..

Di era Jokowi, pembangunan infrastruktur di serahkan kepada BUMN yang dijamin qualified. Agar BUMN punya kemampuan akses terhadap sumber pembiayaan prouyek,  pemerintah memberi PMN ( penyertaan Modal Negara ). Tujuannya agar secara keuangan BUMN menjadi sehat dan layak. Katakanlah nilai proyek Rp. 10 triliun. Pemerintah memberi modal sebesar Rp. 3 trilun dan sisanya BUMN dapat menarik pinjaman ( hutang bank atau penerbitan obligasi ) atau kemitraan dengan investor .

Tentu agar proyek layak mendapat pinjaman atau menarik kemitraan  maka pemerintah memberikan fasiitas VGF ( viablity Gap Fund). Artinya resiko investasi akibat rendahnya IRR di tanggung pemerintah. Namun untuk IRR yang tinggi tidak di tanggung.

Bagaimana kalau menarik pinjaman sulit ? BUMN bisa membentuk SPV ( special propose vehicle ) dan menawarkan saham SPV tersebut kepada konsorsium investor asing atau lokal. Dengan demikian resiko BUMN sebagai lembaga menjadi nol.

 Investor yang jadi target adalah institusi yang punya akses kepada non recouse loan. Dengan bergabungnya beberapa investor maka equity yang disediakan BUMN untuk proyek menjadi kecil. Sisanya di peroleh melalui non recourse loan atau pinjaman yang di berikan oleh lender dengan collateral proyek itu sendiri.

 Setelah proyek selesai di bangun maka SPV dapat melakukan IPO  untuk membayar hutang. Selanjutnya proyek sebagian besar sahamnya di kuasai publik. BUMN dapat capital gain untuk di leverage lagi dalam proyek yang lain dan begitu seterusnya.

Dengan skema tersebut maka jangan kaget bila PT Angkasa Pura mampu membangun banyak Bandara berkelas dunia.  PT. PELINDO dapat membangun pelabuhan berkelas dunia, Jasa Marga dapat menyelesaikan jalan Toll yang mangkrak serta memperluas jasa layanan toll. PLN mampu melanjutkan pembangunan Listrik yang mangkrak dan menambah daya. Dan lain lain.

Dengan skema ini maka keterbatasan dana APBN tidak menghalangi agenda Jokowi membangun dan resiko depisit maksimum 3 % dari GNP dapat tetap terjaga tanpa menekan dana fiskal. Sementara Pemeritah melalui APBN,  focus membangun daerah pinggiran yang secara komersial tidak layak namun punya prospek jangka panjang yang bagus setelah infrastruktur terbangun.

Jadi memang konsepnya realistis, yang bisa mandiri di biarkan mandiri dan di bina. Sementara yang belum bisa mandiri, pemerintah ambil alih resiko melalui APBN. Dengan demikian keadilan terjadi dan fungsi sosial APBN terjaga.

 Tentu untuk skema membangun seperti ini di perlukan krediblitas pemerintah dalam memastikan hukum tegak agar investor punya kepastian akan masa depan atas dana yang ditanamnya..
Search Term :

Tidak ada komentar :