Welcome to Tax and Accounting Service - The Right Partner For Your Business
Contact : Phone 0821-2566-2195 Wa 0821-2566-2195 2012

Sampling


Sampling adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel.
Pada dasarnya ada dua cara pengambilan sampel yakni:
a. Random Sampling.
b. Nonrandom Sampling.

Kesalahan Dalam Penelitian


Tidak dapat disangkal bahwa pada setiap penelitian hendaknya terhindar dari segala macam kesalahan/kekeliruan. Apabila bahannya terdapat kesalahan berarti kesimpulan yang ditarik dari
bahan-bahan tersebut juga salah.
Macam-macam kesalahan yang biasa dikenal pada waktu mengadakan penelitian dapat dibedakan menjadi dua yakni kesalahan non-samping dan kesalahan sampling.

1. Kesalahan Nonsampling
Kesalahan nonsampling dapat timbul pada hampir setiap penelitian, apakah penelitian itu dilakukan berdasarkan sensus  ataukah sampel survei.
Sebab-sebab timbulnya kesalahan ini antara lain misalnya:

a. Populasi yang tidak jelas
Sebelum penelitian dilakukan definisikan populasi nya secara hati-hati. Usahakan jangan sampai melakukan penelitian terhadap populasi yang tidak semestinya.

Sebagai contoh misalnya seorang pengusaha bermaksud mempelajari soal selera penduduk di sebuah kota. Apabila dalam hal ini si pengusaha telah menggunakan orang-orang yang terdapat dalam "buku petunjuk telepon" sebagai dasar penelitian, maka kesalahan nonsampling telah terjadi. Kesalahan tersebut timbul karena si pengusaha telah mengabaikan orang-orang lain yang tidak terdapat dalam buku petunjuk itu, padahal sebenarnya mereka pun harus dimasukkan sebagai sasaran penelitian.

b. Pertanyaan-pertanyaan tidak tepat
Untuk memperoleh keterangan-keterangan yang lengkap, hendaknya pertanyaan yang diajukan kepada responden (yang dimintai keterangan) dirumuskan sejelas mungkin dan mudah dimengerti. Hindarkanlah hal-hal yang akan mengakibatkan responden tidak memberikan keterangan-keterangan.

Kesalahan ini bisa juga terjadi, apabila orang atau obyek yang akan diselidiki itu tidak berhasil ditemui atau diperoleh.
c. Adanya ketidak tepatan atau ketidakjelasan dalam definisi-definisi variabel, kriteria. Kriteria, atau dalam pemakaian satuan-satuan ukuran.

d. Kesalahan lainnya
Misalnya kesalahan dalam pengolahan dan penerbitan seperti salah menghitung, salah ketik, salah cetak dan sebagainya.

Kesalahan Sampling
Pada umumnya kesalahan ini sering terjadi pada waktu menelaah sampel yang akan dipakai sebagai dasar untuk membuat kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel itu diambil.

Penelitian yang dilakukan terhadap sampel yang diambil dari suatu populasi dan penelitian terhadap populasi itu jelas akan berbeda hasilnya. Perbedaan hasil penelitian inilah yang dinamakan kesalahan sampling.

Penyimpangan-penyimpangan karena penggunaan sampel (kesalahan sampling) bersama-sama dengan penyimpangan bukan karena penggunaan sampel (kesalahan nonsampling). merupakan penyimpangan total yang mungkin terdapat dalam suatu penelitian. Penyimpangan-penyimpangan tersebut harus diperkecil. Kesalahan sampling dapat diperkecil dengan pemakaian metode pengambilan sampel yang tepat, sedangkan kesalahan nonsampling dapat diperkecil dengan perencanaan dam pelaksanaan penelitian yang hati-hati dan teliti.


Konsep Strategi : Definisi, Perumusan, Tingkatan dan Jenis Strategi


Pengertian Strategi

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture (David, p.15, 2004).
Pengertian strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989).
Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:
1. Pengertian Umum
Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
2. Pengertian khusus
Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Perumusan Strategi
Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu:
1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. (Hariadi, 2005).

Tingkat-tingkat Strategi
Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi.
Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu: enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy.
a) Enterprise Strategy
Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
b) Corporate Strategy
Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-
mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama
direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya.
Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun kedalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan
stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.
c) Business Strategy
Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan
stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.
d) Functional Strategy
Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:
• Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
• Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementating, controlling, staffing, leading, motivating, communicating,
decision making, representing, dan integrating.
• Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah (J. Salusu, p 101, 1996).
Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal
“kesehatan” organisasi dari sudut ekonomi (J. Salusu, p 104, 1996).

Jenis-jenis Strategi
Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Di perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang
berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Juga, organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejumlah strategi defensif, seperti divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan.

Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:
1. Strategi Integrasi
Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / atau pesaing.
2. Strategi Intensif
Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif
karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.
3. Strategi Diversifikasi
Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.
4. Strategi Defensif
Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi.
Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang
menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media.
Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akusisi atau investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Likuidasi adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus menderita kerugian dalam jumlah besar.
5. Strategi Umum Michael Porter
Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum.
Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.
(David, p.231, 2004)

Statistik Induktif


Statistik induktif (Inferensial) bertujuan untuk mengambil kesimpulan atau menguraikan populasi yang sedang dipelajari, didasarkan hasil penyelidikan sampel. Kesimpulan dibuat berdasarkan penelitian terhadap sebagian dari anggota populasi saja, tetapi akan digunakan untuk menyimpulkan keseluruhan anggota populasi.

Kebanyakan penelitian ilmiah (research) untuk mengambil kesimpulan tentang suatu obyek penyelidikan tidak usah menyelidiki seluruh anggota populasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  1. Dalam hal jumlah individu yang akan diselidiki bersifat infinite atau tak terbatas jumlahnya atau juga dapat dianggap tak terbatas jumlah-nya, penyelidikan seluruh individu tidak mungkin dilaksanakan.Contoh yang sederhana misalnya dalam melakukan percobaan di bidang pertanian untuk menguji berbagai jenis pupuk, tidak mungkin dilakukan percobaan sebanyak tak terhingga.
  2. Di bidang industri, test yang dilakukan kebanyakan bersifat destruktif (merusak), sehingga tidak mungkin seluruh produk diselidiki. Misalnya penentuan lama hidup bola lampu, lamanya masa pakai ban mobil, dan sebagainya.
  3. Dalam sesuatu hal memang kadang-kadang tak perlu seluruh anggota populasi diteliti, yaitu jika obyek yang diselidiki bersifat homogen. Misalnya untuk menyelidiki keadaan air di suatu kolam renang mengandung bibit penyakit atau tidak, tidak perlu diambil air sebanyak-banyaknya untuk diselidiki, barangkali satu liter saja sudah cukup.
  4. Bila tidak diperlukan ketelitian yang mutlak, atau hasil penelitian segera dibutuhkan, maka penelitian berdasarkan sampel akan bisa menghemat biaya, waktu dan tenaga.
  5. Bila nonsampling error yang besar tak dapat dihindarkan, penelitian sebagian individu mungkin memberikan hasil yang lebih baik daripada penelitian seluruh individu, karena nonsampling error lebih mudah di kontrol dalam ruang yang lebih sempit.
Dengan adanya alasan-alasan tersebut, statistik menyediakan prinsip-prinsip dan cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan, yaitu dengan mengambil sebagian saja dari individu, menyelidiki nya, kemudian menarik kesimpulan dari sebagian individu tersebut untuk seluruh individu. Baca juga statistik deskriptip

APA YANG DIMAKSUD SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP), DAN BAGAIMANA KEMUNGKINAN PENERAPAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN PADA SKPD BPPKB PROV JATIM DAN SKPD LAIN




(Disajikan : Drs. Ec. Rus Budijono. MM., Akuntan., IFRS)
Rigester Negara. D. 50.867

Telp. 087852832767, email: rusbudijono@ymail.com, websate: www.akuntanpublikswd.com 
 
 klik: kapswdblogspot.com

Bagi  Perusahaan dan Pemda yang butuh: Jasa Audit, Penyusunan SPT pajak,  pengelolaan keuangan dan Penyusunan Sistim Pengendalian Intern Perusahaan,  dan Pemerintah hubungi  alamat diatas.

        Sebelum kita membicarakan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ada baiknya jika  kita bicarakan terlebih dulu apa system pengendalian Intern itu? Dalam bukunya Tuanakota  Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik  istilah sistim pengendalian intern berasal dari bahasa inggris yaitu Internal control yang artinya : Sistim pengendalian Intern atau pengawasan Intern. Sedang Pemeriksaan Intern  berasal dari  bahasa Inggris yaitu  Internal Audit.
Control dalam bahasa Inggris  sebenarnya pengendalian, seperti yang dapat dilihat pada bukunya  Cadmus dan  child berjudul : Internal control agains fraut and waste yang oleh Gazali diterjemahkan menjadi;  Kontrol intern terhadap pemborosan dan kecurangan.

I.             APAKAH SISTIM PENGENDALIAN INTERN ITU:
Sitim Pengendalian Intern meliputi Rencana organisasi  dan semua metode  serta kebijakan yang terkoordinasi  dalam suatu entitas  untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan  sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, menggalakkan efisiensi usaha  dan mendorong ditaatinya  kebijakan pimpinan yang telah digariskan.
Dalam divinisi tersebut dalam perkembangannya  istilah internal control atau sistim pengendalian intern tidak dibatasi pada masalah financial saja akan tetapi, meliputi bagian bagian lain diluar keuangan yang mendukung terciptanya situasi secara keseluruhan.  Misalnya Penelitian, kepegawaian, pelayanan yang baik, sistim dan prosedure, kataatan terhadap undang undang, statistic, batgetery, evaluasi, sistim ketatausahaan, persuratan, da lain lain.
Bagaimana Sistim Pengendalian yang baik?
Sistim Pengendalian Intern yang baik secara umum sistim pengendalian intern dapat dikatakan baik apabila  tidak seorang pun  dalam suatu entitas  tidak ada yang melakukan kesalahan sedemikian rupa  melakukan tindakan tindakan yang salah meneruskan tindakan tindakan yang tidak diinginkan  tampa diketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Horgen dalam bukunya menyatakan bahwa  ceklis mengenai sistim pengendalian intern meliputi:

1.   Pegawai yang dapat dipercaya
2.   Pemisahaan kekuasaan
3.   Supervisi
4.   Tanggung jawab
5.   Pemeriksaan rutin dan Otomatis
6.   Pengawasan docomen
7.   Asuransi, cuti dan giliran bertugas
8.   Pemeriksaan secara tak memihak
9.   Penjagaan fisik
10.      Keseimbangan dan batas batasnya
11.      Adanya kesejahteraan bagi pegawai
12.      Pimpinan tidak melakukan tindakan yang sewenang wenang.
Persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Sistim pengendalian Intern yaitu:
1.   Harus ada sistim, apa itu sistim? Sistim adalah tata cara kerja dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.
2.   Harus ada procedure, apa itu procedure? Prosdure adalah urut urut urutan pekerjaan yang harus dijalankan agar memperoleh outpu atau kwalitas yang baik. Prosedure sudah ada dan baik tapi tidak dilaksanakan ya sama saja dengan bohong alias percuma ada procedure, karena itu harus dibuat dalam bentuk flowchart da nada komitmen dari pimpinan.
3.   Pelaksana,  adalah procedure yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan  oleh orang orang yang cakap (competen) kecakapan meliputi kombinasi dari keahlian, pengetahuan, ketelitian dan adanya wewenang yang cukup.
Mengapa harus merencanakan  sistim pengendalian Intern?
Dalam suatu entitas yang masih kecil semua pekerjaan pekerjaan bisa ditangani sendiri, akan tetapi jika suatu entitas telah berkembang menjadi besar tentu tidak bisa kita tangani sendiri, dibutuhkan pendelegasian wewenang dan tugas kepada orang lain. Akan tetapi tanggung jawab tetap kepada pimpinan , oleh karena itulah dalam  pendelegasian wewenang dan tugas kepada orang lain harus kita awasi dan tetap harus kita kendalikan agar organisasi yang kita kelola dapat mencapai tujuan seperti yang digariskan.
KETERBATAS SISTIM PENGENDALIAN INTERN
1.   Sekalipun Sistim pengendalian intern yang kita bangun sudah baik, bukan berarti  sudah  terlepas dari sebuah kecurangan, kecurangan akan tetap terjadi apabila manusianya yang menjalankan sistim dan prosdure tersebut ada persekongkolan.
2.   Biaya, sistim pengendalian intern yang kita kembangkan harus memperhatikan biaya,  Pengendalian yang kita kembangkan dan kita kembangkan harus memperhitungkan biaya jangan sampai biaya yang kita keluarkan melebihi kegunaannya, sehingga terjadi pemborosan.
3.   Kelemahan manusia, banyak terjadi kebobolan pada suatu sistim yang sudah baik, karena disebabkan factor manusia. Orang orang yang memeriksa apakah procedure procedure yang ditetap sudah dilaksanakan?  Sering sering yang membubuhkan parafnya tampa control lebih dulu sehingga timbul adanya kergian dan kecurangan.
Oleh karena itu sistim pengendalian intern yang sudah ditatapkan dan dilaksanakan dengan baik harus tetap diawasi dan dinilai oleh Akuntan yang independen.

II.            SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Cikal bakal SPIPdimulai dengan adanya Instruksi Presiden No. 15 Tahun
1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004. Unsur-unsur Waskat adalah Pengorganisasian, Personil, Kebijakan, Perencanaan, Prosedur, Pencatatan, Pelaporan, Reviu Intern.
Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2008 keluarlah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)yang merupakan adaptasi dari COSO. Unsur-unsur SPIP adalah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern.
PP No. 60 Tahun 2008 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 55 ayat (4) dan Pasal (58) ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Penyelenggaraan SPIP di  Pemerintah  Provinsi Jawa Timur
Dijawa Timur Penyelenggaraan SPIP  diatur  melalui Pergub Jatim  no: 66 tahun 2010  Tanggal 27 Agustus  2010 Tentang Penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,  Kemudian dipertegas melalui Pergub Jawa Timur Nomor; 188/4/KPT/013/2011  tanggal 1 Januari 2011 tentang Satuan Tugas pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar dimasing masing SKPD Mempersiapkan, menyusun, mengiplementasikan, mengawasi dan melaporkan tentang Pelaksanaan SPIP.

Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung
jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan 
efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat
 memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah 
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan.
 Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).


Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan
 dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
 terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian 
Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan 
penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus 
 memperhatikan aspek biaya manfaat (cost and benefit), rasa keadilan dan 
 kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta 
 mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan meyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.


Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi:

1. Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.




Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:
1.   Penegakan integritas dan nilai etika;
2.   Komitmen terhadap kompetensi;
3.   Kepemimpinan yang kondusif;
4.   Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5.   Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6.   Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7.   Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
8.   Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian Resiko
Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

Begitupula dengan tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurangkurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1.   Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
2.   Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
3.   Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
4.   Mengandung unsur kriteria pengukuran;
5.   Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
6.   Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, seperti:
1.   Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2.   Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan;
3.   Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4.   Pengendalian fisik atas aset;
5.   Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6.   Pemisahan fungsi;
7.   Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8.   Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9.   Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10.                  Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11.                  Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

4. Informasi dan Komunikasi
Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:
1.   Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
2.   Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan
Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab rnasing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit,  pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada setiap instansi Pemerintahan.



III. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  PADA  SKPD BPPKB PROV JATIM.

Pada setiap SKPD wajib menyusun SPIP sesuai Visi, Misi Organisasi, Sifat Organisasi, Ruang lingkup yang diemban, yang pada dasarnya setiap unsur SKPD atau Organisasi mempunyai lingkup, sifat dan Visi,  yang berbeda, sehingga berbeda jugalah dari setiap  SPIP yang dibangun  sesuai kebutuhan.

Sistim Pengendalian Intern pemerintah pada SKPD wajib dijalankan karena setiap penerbitan Laporan Keuangan para pemimpin SKPD wajib menanda tangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa laporan Keuangan yang disajikan telah disusun sesuai Sistim pengendalian Intern yang memadai, nah sebagai bentuk Implementasi dari sistim pengendalian yang memadai itu seperti Apa? ……………………, Peraturannya seperti apa?..... dan Pelaksanaannya  bagaimana?...........................................

Suatu Contoh Pada Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD Dikluspora Prov Jatim  tentu berbeda dengan SPIP yang dibangun oleh SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Sesuai Sifat, Ruang lingkup, Visi dan Misi Organisasi.

Oleh karena itu Pimpinan SKPD BPPKB Provinsi Jawa Timur DR. SUKESI APT MARS sangat konsisten atas Instruksi Gubernur, beliau telah  merencanakan untuk menerapkan SPIP sesuai Topoksi organisasi sebagai Pilot projek dari SKPD lainnya, dantaranya adalah:

I.             Sistim Pengendalian Intern dilingkungan Sekretariat BPPKB Prov jatim meliputi:

a.   Bidang Keuangan (finansial)
-       Sistim Akuntansi SKPD BPPKB Prov jatim
-       Kebijaksanaan Akuntansi SKPD BPPKB Prov jatim
-       Sistim dan procedure penerimaan kas
-       Sistim dan procedure Pengeluaran kas
-       Sistim dan procedure Verivikasi
-       Penerapan Rekonsilasi Bank
-       Penataan administrasi check
-       Prosedure dan tata cara pengurusan gaji, gaji pensiunan, dll
-       Standar pelaporan Keuangan SKPD
-       Sistem dan Prosedure lainnya


b.   Bidang penyusunan anggaran, akan menerapkan SPIP tata cara penyusunan anggaran yang efektif sampai dengan pengukuran dan diterbitkanya DPA SKPD.

c.    Bidang ketatausahaan, akan menerapkan PSIP  SKPD meliputi:
-       SPIP pelayanan Publik secretariat BPKB Prov jatim
-       SPIP Sisdure dan Tata persuratan
-       SPIP Sisdure  kepegawaian
-       SPIP Sisdure Penyelamatan asset daerah
-       SPIP Sisdure Pergudangan dan kearsipan
-       SPIP Sisdure Kemanan dan tata laksana.


II.         Sistim Pengendalian  Intern  pemerintah ligkup Perlindungan anak dan Perempuan (PPA).

Meliputi:Pelayanan publik
-       SPIP Sisdure Tata  kelola Perlindungan Perempuan
-       SPIP Sisdure Tata kekola Perlindungan Anak
-       SPIP Sisdure  tata kelola penanganan korban  trafiking
-       SPIP Sisdure Pembinaan, pelatihan  dan  Penanggulangan sebelum Jatuh korban.

III.         Sistim Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP) Lingkup Peningkatan Kwalitas hidup perempuan (PKHP)

Meliputi:Pelayanan publik
-       SPIP Sidure Tata  kelola peran serta perempuan
-       SPIP Tata kelola Peningkatan kesejahteraan keluarga

IV.         Sistim Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP) Lingkup PUG DAN PUA PKHP)

Meliputi:Pelayanan publik
-       Spip dan Sisdure Tata kelola Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
-       SPIP dan Sisdure   Tata kelola Data dan Informasi.


V.            Sistim Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP) Lingkup Keluarga Berencana

Meliputi: Pelayanan Publik
-       Spip dan Sisdure Tata kelola Pengendalian pertumbuhan penduduk
-       Spip dan sisdure Tata kelola Pengelolaan sarana dan prasaran.

Konsep Konsep  tersebut seperti yang di canangkan Kepala  BPPKB masih bisa berubah sesuai  Perkembangan situasi dan Kondisi, Apabila akan dijadikan daraf tentunya harus dirapatkan lebih dulu dengan semua unsur staf, untuk selanjutnya diadakan penyusunan SPIP, Sistim, Prosedure dan Flowchart.


(Disajikan : Drs. Ec. Rus Budijono. MM., Akuntan., IFRS)
Rigester Negara. D. 50.867
Telp. 087852832767, email: rusbudijono@ymail.com,
 websate: www.akuntanpublikswd.com
Bagi teman teman yang butuh: Jasa Audit, Penyusunan SPT pajak, pengelolaan keuangan dan Penyusunan Sistim Pengendalian Intern Perusahaan,  dan Pemerintah hubungi alamat diatas.