SEPUTAR PERSOALAN EKONOMI INDONESIA SAAT INI

Perekonomian Indonesia sampai  medio Agustus 2013, bisa dibilang dalam keadaan tertekan, ditandai dengan merosotnya  nilai rupiah yang cukup dalam terhadap dollar Amerika. Selain faktor rupiah, IHSG pun turut melemah di Bursa Efek Indonesia. Tanda tanda lain adalah terjadi defisit di APBN, neraca perdagangan, serta melemahnya nilai ekspor.  Meskipun sebenarnya pelemahan ini merupakan implikasi logis dari berbagai peristiwa ekonomi di dalam maupun luar negeri. Akan tetapi faktor faktor tersebut di atas merupakan indikator nyata lemahnya ekonomi Indonesia saat itu.

Hal yang menjadi penyebab utama pelemahan ekspor Indonesia adalah melambatnya perekonomian dunia. Akibat pelambatan ini harga produk primer andalan ekspor Indonesia dipasaran dunia seperti CPO dan batu bara menurun. Menurut pelaku pertambangan batubaraHarga Batu Bara Acuan (HBA)  sepanjang pertengahan tahun 2013 mencapai US$ 87,46 per ton, turun dibandingkan dengan rata-rata HBA per 2012 lalu yang mencapai US$ 95,48 per ton. Akibatnya margin keuntungan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) merosot hingga US$ 1 per ton, dibandingkan tahun lalu yang masih mencapai US$ 4 per ton. Demikian juga CPO (Crude Palm Oil), stok yang melimpah serta melambatnya perekonomian Cina menyebabkan harga komoditas ini juga menurun.
Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya angka impor  ditandai dengan serbuan produk asing yang semakin merajalela. Termasuk dalam hal ini adalah akibat serbuan berbagai produk makanan yang demikian derasnya. Efeknya adalah defisit neraca perdagangan yang terus terjadi. Ekspor produk primer Indonesia lainnya seperti kakao, kopi, teh, kayu mentah pun belum mampu menutup defisit neraca perdagangan ini.
Dalam hal persoalan energi, situasi juga tidak begitu baik, terutama akibat impor minyak yang lebih besar, dibanding ekspornya.  Meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi dalam negeri hampir saja menjebol ketahan APBN Indonesia, sebelum akhirnya sedikit tertolong dengan dikuranginya  subsidi BBM per 21 Juni 2013. Impor ini juga turut menyumbang defisit neraca pembayaran berjalan Indonesia.

Diluar situasi kondisi riil ini, beberapa persoalan sosial politik tampaknya juga turut menyumbang suramnya perekonomian, terlihat dari Indeks korupsi yang hanya lebih baik dari Pakistan dan Bangladesh untuk Asia.  Rilis yang dikeluarkan oleh Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) melansir Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dilansirnya, Indonesia berada di angka 32.

Selain itu persoalan lain adalah birokrasi  yang  masih menghambat kemudahan berbisnis  serta indek daya saing SDM yang menurun. Hasil survei lembaga Political & Economic Risk Consultancy (PERC) Hong Kong kepada pelaku bisnis di Asia pada 2012 masih memposisikan birokrasi Indonesia terkorup di Asia setelah India. Indeks keburukan birokrasi Indonesia masih tinggi, yakni 8,59, atau kalah jauh dari indeks Singapura dan Thailand, yakni 2,53 dan 5,53.  Dari sisi Peringkat daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia merosot tajam dari 44 pada tahun 2011 menjadi 46 pada 2012.

Persoalan persoalan diatas faktanya memang tidak didiamkan oleh pemerintah.


Pemerintah pada medio Agustus 2013 menerbitkan rangkaian kebijakan Pemerintah yang dikenal sebagai 4 paket kebijakan. Menko ekonomi Hatta Rajasa  menjelaskan empat paket kebijakan penyelamatan ekonomi tersebut meliputi perbaikan neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah, pemberian insentif, dan menjaga daya beli masyarakat serta menjaga tingkat inflasi. Serta paket keempat kebijakan penyelamatan ekonomi melalui percepatan investasi.

Lebih rinci, paket pertama adalah upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan atau current account defisit dan menjaga nilai tukar rupiah. Pemerintah mendorong ekspor dengan memberikan additional deduction tax untuk sektor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi.



Kedua, menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam porsi solar, sehingga akan mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor. Pada paket yang kedua ini juga, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan relaksasi pembatasan fasilitas kawasan berikat untuk produk domestik, dan juga penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku, pengapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) untuk produk dasar, yang sudah tidak tergolong barang mewah.



Ketiga, menetapkan pengenaan pajak barang mewah yang berasal dari impor seperti mobil cbu, branded product, yang sekarang berkisar sudah 75 persen akan menjadi 125 persen hingga 150 persen. Kemudian perbaikan expor mineral dengan memberikan relaksasi prosedur yang terkait dengan quota.



Rezim ini juga berupaya menjaga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan skema kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang mengacu pada Kriteria Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.



Presiden SBY beserta pembantunya bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengatasi inflasi atau kenaikan harga yang muncul.  Disamping itu pemerintah akan mengubah tata niaga, seperti daging sapi dan holtikultura dari pembatasan kuantitas atau menggunakan kuota menjadi mekanisme yang mengandalkan pada harga.



Paket yang keempat, terkait dengan percepatan investasi. Koalisi pemerintahan SBY, berupaya menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi.



Lebih jauh pemerintah juga  mengaku tengah menyelesaikan revisi peraturan Presiden tentang daftar negatif investasi yang lebih ramah kepada investor. Mempercepat program-program investasi berbasis Agro, CPO, Kakao, Rotan, serta mineral, logam, bauksit, nikel dan tembaga. Dengan  cara memberikan insentif berupa tax holiday dantax alllowance.



Paket kebijakan  ini dalam jangka pendek ternyata cukup mujarab ditandai dengan stabilnya nilai rupiah di kisaran 11.000 rupiah dan deflasi sebesar 0.35% pada bulan September 2013. Termasuk yang mengejutkan adalah posisi NPI dari bulan ke bulan sepanjang tahun ini mencatatkan hasil defisit tiba tiba surplus pada Agustus 2013,  mencapai USD132,4 juta. Surplus tersebut tercipta dari nilai ekspor sebesar USD13,16 miliar, sedangkan nilai impor sekitar USD13,03 miliar.



Akan tetapi dalam jangka beberapa bulan ke depan, menengah dan panjang apakah obat tersebut telah mencukupi?



Melihat dinamisnya persoalan ekonomi sosial politik di domestik dan luar negeri, sudah seharusnya pemegang kebijakan di Indonesia saat ini  mencermati terus menerus persoalan persoalan yang muncul. Sehingga modifikasi kebijakan perlu dilakukan sebagai respon atas persoalan bisa segera diambil.



Seperti saat ini di dunia mengamati shutdownya sebagian aktivitas pemerintah Amerika Serikat, dimana hal ini akan menjadi persoalan serius bila terjadi berkepanjangan, terkait kewajiban hutang luar negeri pemerintah AS yang terancam gagal bayar.  Walaupun keterkaitan langsung ekonomi Indonesia dengan Amerika sendiri tidak begitu signifikan, namun perekonomian Amerika berdampak besar pada perekonomian dunia. Dampak negatifnya bisa berantai hingga Indonesia sendiri pun bisa terpapar.



Kemudian Indonesia sendiri tengah memasuki tahun politik yang berpuncak tahun 2014, Indonesia akan menghadapi suksesi kepemimpinan nasional. Para aktor politik yang saat ini menjabat sebagian besar akan kembali bertarung memperebutkan posisi kepemimpinan  nasional. Koalisi partai yang memegang kekuasaan saat ini dipastikan sudah tidak efektif, para pembantu pesiden yang berasal dari partai sudah tentu lebih memikirkan posisi politiknya ke depan dibanding tugas utamanya



Maka sangat penting diingatkan agar pemerintah beserta aparat yang terkait ekonomi tetap konsentrasi mengawal perekonomian, terlepas dari hingar bingar persoalan politik. Meskipun saat ini kebijakan jangka pendek telah terbukti efektif mencegah memburuknya perekonomian. Namun persoalan ekonomi jangka menengah dan panjang harus terus di waspadai.



Beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah, pertama kebijakan ekonomi menjaga stabilitas nilai tukar, neraca pembayaran merupakan hal yang wajib dilakukan. Kedua kebijakan jangka menengah seperti menyederhanakan birokrasi perizinan dan pemberantas korupsi harus tetap menjadi agenda. Lembaga seperti KPK sebagai garda depan upaya pemberantasan korupsi harus diperkuat, beserta jajaran aparat lainnya seperti kepolisian dan Kejaksaan. Ketiga dalam jangka panjang perlu dirumuskan kebijakan pendidikan yang tepat untuk membangun SDM Nusantara yang tangguh. Meski sayangnya persoalan pendidikan Indonesia masih berkutat seputar perlu tidaknya Ujian  Nasional (UN).



Faktor-faktor kebijakan di atas semoga menjadi perhatian bersama, karena masa depan Indonesia dipertaruhkan di sini
Search Term :

Tidak ada komentar :