Welcome to Tax and Accounting Service - The Right Partner For Your Business
Contact : Phone 0821-2566-2195 Wa 0821-2566-2195

Peranan Penting Arus Kas Dalam Sebuah Bisnis

Peranan Penting Arus Kas Dalam Sebuah Bisnis

Bila diartikan secara literal, makna dari aruskas sangatlah sederhana. Betul, ini adalah istilah yang digunakan untuk jumlah keseluruhan uang masuk dan uang yang sudah dikeluarkan. Dan totalan uang yang paling diutamakan di sini adalah yang bersifat tetap atau liquid.
Maka, secara gamblang bisa diartikan bahwa ini adalah gambaran keseluruhan transaksi jual beli yang dilakukan dengan pihak ketiga. Tapi, tahukah anda tentang apa itu harta atau total kekayaan yang bersifat liquid?
Ini merupakan kekayaan tetap berupa kas atau uang yang misalnya diletakkan dalam sebuah akun Bank. Jika ini menyangkut persediaan barang, maka ini adalah barang yang nilainya sudah terkunci dari HPP. Berarti persediaan barang tersebut nantinya tidak akan mendapatkan penyusutan harga. Arus Kas ini akan secara otomatis terjadi jika kita membeli sebuah barang.

LAPORAN KEUANGAN CACAT DIREKSI GARUDA DIDENDA

Sylke Febrina Laucereno
Jakarta. DETIKFINANCE. - Audit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terbukti ada pelanggaran yang dilakukan.
Audit laporan keuangan BUMN penerbangan tersebut dikatakan memiliki pengaruh terhadap opini laporan audit independen.
Atas hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia menjatuhkan sanksi terhadap Garuda sebagai emiten, direksi, dan komisaris secara kolektif.
Sanksi pertama "Untuk Garuda sebagai emiten dikenakan denda Rp 100 juta".
Kedua, Direksi yang menandatangani laporan keuangan dikenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta (seratus juta rupiah).
Ketiga, secara kolektif direksi dan Komisaris minus yang tidak tanda tangan, dikenakan kolektif Rp 100 juta jadi tanggung enteng,"
Begitu kata Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fahri Hilmi dalam sebuah konferensi pers di Kementerian Keuangan,  di Jakarta, Jumat 28/6/2019.
Sebelumnya Kemenkeu telah  berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator terkait, dan Institut Akuntan Publik Indonesia.
Adapun hasil pemeriksaan tersebutadalah sebagai berikut:
a. AP Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian.
b. KAP belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.
Pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap profesi keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan publik.
Sanksi yang ditetapkan, telah mempertimbangkan tanggung jawab AP/KAP dan Emiten secara proporsional.
Kemenkeu dan OJK berkomitmen mengembangkan dan meningkatkan integritas sistem keuangan dan kualitas profesi keuangan, khususnya profesi AP.
Profesi ini berperan sebagai penjaga kualitas pelaporan keuangan yang digunakan oleh publik/(stakeholders) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik(KAP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Pasal 49), Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.
Sebelumnya pada 24 April 2019 muncul dugaan kejanggalan pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018.
Hal ini membuat Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan.
Garuda Indonesia sebelumnya menjalin kerja sama dengan PT Mahata Aero Terknologi. Kerjasama itu nilainya mencapai US$ 239,94 juta atau sekitar Rp 2,98 triliun.
Dana itu masih bersifat piutang tapi sudah diakui oleh Manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan.
Alhasil, pada 2018 secara mengejutkan BUMN maskapai itu meraih laba bersih US$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000).
Kejanggalan ini terendus oleh dua komisaris Garuda Indonesia. 
Keduanya enggan menandatangani laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria.
Kedua komisaris itu merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan Citilink Indonesia. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 23.
Namun sayang ketika RUPS 24 April 2019, Garuda mengurangi jumlah komisaris yaitu Dony Oskaria.
(eds)


Kontak Informasi Detikcom

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Copyright @ 2019 detikcom

All right reserved
x

Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Semudah Beli Pulsa


Liputan6.com, Jakarta - Menkeu Kabinet Kerja Jokowi Sri Mulyani Indrawati meminta cara pembayaran tax lebih gampang dibandingkan membeli pulsa HP. Hal tersebut dalam upaya mendorong peningkatan rasio pajak. Menurut beliau, tata cara pembayaran tax yang gampang akan membuat wajib pajak lebih patuh.

Kepatuhan perpajakan ialah fungsi dari mudahnya membayar tax. Saya bilang sama Pak Robert dan timnya. Saya ingin membayar pajak lebih mudah dari beli pulsa HP, kalau beli pulsa dalam semenit kita bisa pakai mobile banking harusnya bayar pajak lebih mudah lagi, ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Sri Mulyani mengatakan, simplifikasi pembayaran pajak menjadi kunci penting dalam meningkatkan rasio pajak. Tidak hanya itu, pengawasan dan penegakan hukum juga tidak kalah penting untuk terus ditingkatkan.

Makanya reformasi di bidang administrasi dan proses itu menjadi hal penting, bagaimana disederhanakan, bagaimana proses untuk complience, pembayaran. Di luar itu kami tetap melakukan enforce complience. Terutama pengawasan dan penegakan hukum namun ini dilakukan berdasarkan risiko dari penerimaan perjalanan dan profil dari pembayar pajak, ujarnya.


Sementara itu, dari sisi penyederhanaan administrasi perpajakan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Bea dan Cukai sudah melakukan berbagai terobosan. Satu di antaranya melalui optimalisasi penyampaian informasi melalui media digital.

Terobosan dari sisi administrasi perpajakan, ini adalah 3 hal termasuk optimalisasi media digital, mobile tax unit kita perbaiki bisnis prosesnya, dan juga perbaikan dalam pembayaran pajak atau tax, tegasnya.

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 71, 72, dan 73

Tsunami akuntansi. Istilah ini muncul dalam diskusi terbatas soal implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 71, 72, dan 73 yang digelar Kompas dan Kontan pekan lalu. Para peserta diskusi yang mencakup perwakilan Dewan Standar Akuntansi (DSAK), auditor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perwakilan emiten mengunakan istilah tsunami untuk menggambarkan besarnya dampak implementasi serentak ketiga PSAK baru itu pada 1 Januari 2019. Jika tidak diantisipasi, implementasi ketiga standar itu benar-benar akan menjadi bencana bagi korporasi.

Kesal Karena Harus Bayar Pajak?

Kesal karena harus bayar pajak? Belanja, perusahaan, kendaraan, makan di restoran atau apapun kita diwajibkan untuk menunaikan pajak.

Ya urusan ini dikarenakan pajak merupakan keharusan Anda dan kita seluruh penduduk negara Indonesia.

Sayangnya, masih banyak pengusaha yang tergolong kelas besar namun belum melapor pajak dikarenakan banyak hal

Pengertian Pajak yang Mungkin Belum Anda Ketahui..

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara
2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara
3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Apa saja Peran Pajak dalam Sebuah Usaha?