RISK SHARING

Hasil gambar untuk syafii antonio



Muhammad Syafii Antonio wrote:

(1) Salah satu keunggulan Islamic Finance adalah adanya instrumentasi RISK SHARING (berbagi resiko jg keuntungan tentunya)
(2) Dengan RISK SHARING semua pihak dalam bisnis dipaksa untuk cermat dan hati hati karena kerugian akan ditanggung bersama

Perbedaan IFRS dan PSAK

Hasil gambar untuk ifrs psak comparison 2015

Penerapan IFRS, mengakibatkan beberapa perubahan pada istilah dan klasifikasi yang digunakan pada laporan keuangan beberapa Istilah IFRS ada yg berbeda dengan PSAK antara lain :

Balance Sheet pada IFRS disebut Statement of Financial Position

Asset pada IFRS hanya terdiri dua klasifikasi Asset Lancar dan Asset tidak Lancar (Current and Noncurrent Asset)

Liabilitas pada IFRS tidak berubah istilah dan hanya terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang

MANAJEMEN, KONTROLER DAN AKUNTANSI BIAYA


1.1 Manajemen
q  Manajemen adalah suatu seni bagaimana cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan melalui orang lain (getting things done through other people).
q  Manager mencapai tujuan organisasi / perusahaan dengan cara memerintahkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang diperlukan.
Ø Manajemen adalah suatu teknik pengambilan keputusan.
Ø Manager menggunakan sebagian besar waktunya untuk memecahkan permasalahan perusahaan (business problem)

Revaluasi Aktiva Tetap dan Insentif Perpajakan



Revaluasi Aktiva Tetap, Insentif Perpajakan yang Ramah
Sejak 15 Oktober 2015 lalu, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan bernomor 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK 191/2015) atau lebih dikenal sebagai Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap.
Secara garis besar, kebijakan ini adalah bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap bukanlah instrumen baru karena Menteri Keuangan pernah meluncurkan instrumen yang sama pada tahun pada tahun 2008 yaitu melalui PMK Nomor: 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan (PMK 79/2008).

Pajak Atas Transaksi Properti



Kasus Simulator SIM telah membuka mata sebagian dari kita tentang kasus penghindaran pajak atas properti yang terjadi di masyarakat. Dalam persidangan (18/06/2013) terungkap fakta mengejutkan, dimana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 miliar di Semarang namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 miliar. Terdakwa simulator SIM juga membeli rumah di Depok seharga Rp 2,65 miliar namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp 1,9 miliar.


Pangkal dari timbulnya selisih tersebut, dapat saja disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Baik penjual, pembeli maupun notaris seringkali tidak mengetahui jumlah yang mana yang harus dijadikan dasar perhitungan pajak-pajak terkait properti tersebut. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tax evasion, yang merupakan tindakan melawan hukum. Untuk menghindari tuduhan telah melakukan tax evasion, perlulah kita ketahui tentang pajak-pajak yang berhubungan dengan properti.

Cara Menggunakan e-Faktur



Mulai tanggal 1 Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan Faktur Pajak Elektronik. Sebelum membahas tentang Faktur Pajak Elektronik, terlebih dahulu kita bahas tentang faktur pajak. Apakah Faktur Pajak itu?
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Sedangkan Faktur Pajak Elektronik, selanjutnya biasa disebut sebagai eFaktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi/sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

E- Faktur Janjikan Kemudahan, Keamanan dan Kenyamanan


Mudah, Nyaman, Aman dengan e-Faktur
Untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sejak Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberlakukan pilot project penggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) untuk 45 (empat puluh lima) PKP.
Dalam hal ini, PKP yang dimaksud adalah yang terdaftar atau dikukuhkan di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Dalam perkembangannya, Direktorat Jenderal Pajak juga telah menetapkan 1 (satu) PKP lagi sebagai pembuat e-Faktur mulai 1 November 2014 dan 26 (dua puluh enam) PKP lainnya sebagai pembuat baru e-Faktur mulai 1 April 2015 ini.

E-Faktur dan Pembenahan Administrasi Pajak



e-Faktur, Produk Mutakhir Pembenahan Administrasi Pajak
Pemberlakuan penggunaan e-Faktur kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) mulai 1 Juli 2015 nanti merupakan hasil inovasi panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membenahi administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Jika dirunut ke belakang, pemberlakuan e-Faktur merupakan kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang pada tahun 2010 telah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pengisian SPT.