Krisis Keuangan Global Masih Baru Dimulai

Muhammad Shodiq- Praktisi Ekonomi Syariah 

Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi CNBC pada hari kamis 7 Januari 2010, Profesor Simon Jhonson dari MIT Sloan School of Management AS mengatakan bahwa krisis keuangan global belum akan berakhir bahkan masih baru saja dimulai. Hal ini tentu saja membuat beberapa kalangan terhenyak mengingat para banker di Wall Street yang diwakili oleh Bernanke dan pemerintahan gedung putih yang diwakili oleh Timothy Giethner dan Barack Husein Obama telah memberikan pernyataan bahwa masa-masa sulit sudah berhasil dilewati walaupun belum sepenuhnya pulih. Optimisme gedung putih dan banker Wall Street didasari atas membaiknya beberapa indikator antara lain membaiknya Produk Domestik Bruto (PDB) AS pada kwartal ketiga 2009 yang mencapai pertumbuhan sebesar 2.2 persen serta didukung hasil survey yang dilakukan Reuters bahwa perekonomian AS akan tumbuh melebihi angka 3 persen di tahun 2010. Namun begitu tingkat pengangguran AS masih belum bisa dikurangi bahkan masih terus naik di kisaran angka 10 persen. Menarik untuk disimak dan kita cermati secara seksama karena pernyataan Simon Johnson tidak sendirian, seorang professor ekonomi dari Universitas California AS, Michael Intriligator juga mengamini pernyataan tersebut bahkan termasuk juga peraih nobel bidang ekonomi dari Universitas Columbia AS, Prof. Joseph Stiglitz. 

Pengertian Akuntansi Biaya

Pengertian 
Akuntansi Biaya adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan serta penyajian atas biaya pembuatan (produksi) dan penjualan product atau jasa dengan menggunakan cara tertentu serta penafsirannya. Akutansi Biaya ini bisa dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan pihak eksternal (investor atau kreditor) dan pihak internal (manajemen) perusahaan. Informasi biaya untuk internal perusahaan biasanya disajikan menyesuaikan dengan kebutuhan manajemen, sedangkan yang disajikan untuk pihak eksternal berbentuk Laporan Laba-Rugi dan Neraca Perusahaan. Khusus manajemen perusahaan, informasi biaya ini begitu penting dan sangat membantu mereka dalam pengambilan sebuah keputusan dalam operasional perusahaan.

Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama sampai 31 Desember 2015

WARTA KOTA, GAMBIR - Kepala DPP, Agus Bambang mengatakan, bahwa pihaknya akan memberikan pelayanan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor (KB).
Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama sampai 31 Desember 2015
Pasalnya, sebanyak 3,6 juta pemilik kendaraan di wilayah DKI Jakarta, menunggak pembayaran PKB tersebut. Jumlah tunggakannya mencapai Rp 1,2 triliun.

8 Catatan dan Sederet Agenda Mendesak di Bidang Perpajakan

8 Catatan dan Sederet Agenda Mendesak di Bidang Perpajakan
Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). (CNN Indonesia/Agust Supriadi)
JakartaCNN Indonesia -- Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai kenaikan kebijakan pajak pada tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berpotensi mendistorsi hak-hak wajib pajak. Pasalnya, target penerimaan pajak dinaikkan sangat tinggi tanpa mengukur kapasitas pemungutan.

Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak: Tahun 2016, Penegakan Hukum Pajak Besar-Besaran

Untuk wajib Pajak siap siap tahun 2015 adalah tahun pembinaan. Maka tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum.

Menyiapkan gelar penegakan hukum besar-besaran di tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak merapatkan barisan aparat penegak hukumnya.
Mengumpulkan kurang lebih 200 penegak hukumnya dari seluruh Indonesia di Surabaya, DJP menggelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Tahun 2015, yang berlangsung 8-12 Juni 2015.
Hasil gambar untuk tahun pembinaan wajib pajakDirektur Intelijen dan Penyidikan Pajak, Yuli Kristiono, memaparkan hal-hal strategis sebagai narasumber pada acara tersebut, sekaligus memberikan pesan penting kepada aparat penegak hukum pajak.
Terkait kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Yuli meminta kepada aparat penegak hukum pajak untuk tidak ragu-ragu melanjutkan penyelidikan (pemeriksaan bukti permulaan) maupun penyidikan bagi WajibPajak yang nyata-nyata melakukan tindak pidana perpajakan.
“Namun demikian, karena sifat kebijakannya yang masih memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak, maka hak-hak Wajib Pajak untuk mendapatkan penghentian penyelidikan melalui pembayaran sanksi 150% dari pokok pajak maupun penghentian penyidikan melalui pembayaran sanksi 400% dari pokok pajak harus diprioritaskan.”, ungkapYuli.

Grand Theory

Hasil gambar untuk grand theory    Grand Theory adalah Landasan teoritis yang merupakan panduan guna mendapatkan arah yang tepat dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, sehingga dalam menelaah pustaka dan literatur yang ada akan mendapatkan teoritikal dasar dan empirik yang kuat untuk menyusun hipotesis dan pengembangan model penelitian yang diinginkan oleh peneliti.

Akuntansi Sektor Publik

Hasil gambar untuk akuntansi sektor publik adalahAkuntansi Sektor Publik dari berbagai kupasan seminar  dan lokakarya, didasari pada pemahaman sektor publik yang sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah  yang mengakumulasi “utang sektor publik” dan “permintaan pinjaman sektor publik” untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi  dan  politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi  yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan   nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metoda manajemen  negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan.  Dari berbagai sebutan yang muncul, sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain.

Kenaikan PTKP Berlaku Mulai 1 Juli 2015

Hasil gambar untuk pph 21JAKARTA. Pemerintah akan memberlakukan  batas  baru penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi wajib pajak pribadi tahun 2015 mulai 1 Juli mendatang.  PTKP  di  semua wajib  pajak  perorangan  ini bakal naik pesat, demi mendorong konsumsi rumah tangga sehingga menjaga pertumbuhan ekonomi.
Saat ini pemerintah menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.011/2012  tentang Penyesuaian Besaran PTKP. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro  mengatakan batas PTKP perorangan yang masih lajang adalah Rp 36 juta setahun  atau  Rp  3  juta  per bulan, naik 48% dari sebelumnya Rp 24,3 juta setahun atau sekitar Rp 2 juta per bulan.