Pengumuman Laba Terhadap Reaksi Pasar Modal

Event Study: Pengumuman Laba Terhadap Reaksi Pasar Modal
 (Study Empiris, Bursa Efek Indonesia 2004-2006)

Binsar I. K. Telaumbanua,* dan Sumiyana
Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This paper examines the investor reaction to earnings announcement around event period of earnings announcements date. This paper divide into two categories, First, the positive-earning announcement include increasing of earning per share (EPS) and second, the negative-earning announcements consist of decreasing of Earning Per Share (EPS). The examination of content and efficient market hypothesis used Event Study. We propose one hypotheses as positif-earnings announcement and negative-earnings announcement correlate to reaction of stock Price in IDX. Dependent variable is stock return and independent variable is market return. The sample are the 29 companies from LQ 45 that release the annual earnings of year 2004-2006. The earnings announcements date is taken from Indonesian Securities Supervisory Agency (Bapepam). Statistical test with standard error of estimate (SEE) was used to test the significance of abnormal return during event periods of earnings announcements.
The results show that investor responds significantly to the positive and negative earnings announcement at the announcement dates. And also, earning announcement seen give information contents to capital market. Finally, the empirical result is contrary the finding of Ball and Brown (1968), Foster (1977), and Hayn (1995). However, this evidence supports the Lako’s studies (2002a, 2002c).

Keywords: event study, reaction of stock price, market efficient, positive-earning announcement,  negative earnings announcements, good news and bad news
_____________
*) adalah lulusan Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Perlunya Reformasi Pajak


Oleh: Gusfahmi ArifinPegawai Direktorat Jenderal Pajak
Reformasi perpajakan (tax reform) di Indonesia dari sisi kebijakan (tax policy reform) telah dilakukan sejak tahun 1984 (32 tahun yang lalu), dengan terbitnya lima undang-undang, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU No 8 tahun 1983 Tentan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Kelima UU tersebut mengganti beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang dibuat sejak zaman penjajahan Belanda antara lain: Staatsblad No 13 Tahun 1908 tentang Ordonansi Rumah Tangga, Staatsblad No 498 Tahun 1921 tentang Aturan Bea Meterai, Staatsblad No 291 Tahun 1921 tentang Ordonansi Bea Balik Nama, Staatsblad No 405 Tahun 1932 tentang Ordonansi Pajak Kekayaan dan Staatsblad No 718 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor. Tahun 1997 dikeluarkan serangkaian UU baru, melengkapi UU yang telah ada, yaitu UU No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU No 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Dilanjutkan reformasi ini pada tahun 1994, 1997, 2000, 2007 dan 2008 dengan menerbitkan UU baru namun hanya untuk mengganti atau menyempurnakan UU yang sudah ada.

Mengapa Pajak itu Sangat Penting?

Oleh: Aditya Wibisono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak


Mendekati akhir periode II program Amnesti Pajak, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo bersama dengan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati turun langsung melakukan sosialisasi dan mengajak para Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan program ini sesegera mungkin dan tidak perlu menunggu sampai akhir periode. Dari kunjungannya ke Balikpapan, Denpasar bahkan mengundang para Wajib Pajak Besar ke Istana Negara minggu lalu, Presiden dan Menteri Keuangan tidak pernah lelah meminta para Wajib Pajak yang belum memanfaatkan program ini untuk segera mengikuti Amnesti Pajak dan menyampaikan permohonannya. Kita patut bersyukur karena Pimpinan tertinggi kita mendukung kebijakan ini dan membantu instansi kita untuk mengajak para Wajib Pajak mengikuti program Amnesti Pajak, sehingga para Wajib Pajak pun sadar betapa pentingnya peran serta mereka dalam pembangunan dan kelangsungan hidup negara ini.

MK Nyatakan Amnesti Pajak Tidak Melanggar UUD 1945




Sejak di tetapkan atau disahkannya Kebijakan Pemerintah tentang Tax Amnesty sebagai UU oleh DPR, berbagai komponen masyarakat mengajukan judicial review pada UU tersebut.  

Ada enam hal yang menjadi alasan dilakukannya Judicial Review pada UU tersebut.

Bank Indonesia Meluncurkan Uang NKRI Desain Baru


.

Asisten Direktur Direktorat Pengedaran Uang BI, Sugeng, menjelaskan total uang yang disediakan untuk di tempat penukaran tersebut sebesar Rp 1,5 miliar. Disediakan 2 mobil van sebagai loket penukaran.