Efek Tere Liye: Momentum Ngeh UU Sisbuk


Oleh : Bambang Trim

Kalangan perbukuan menjadi ramai setelah "gelas" berjenama pajak royalti dipecahkan oleh Tere Liye, penulis novel pop yang menarik perhatian dalam beberapa tahun ini. Tidak kurang akhirnya Menkeu Sri Mulyani angkat bicara, merespons bahwa ia telah meminta Dirjen Pajak untuk meninjau pajak royalti bagi penulis. Pasalnya, Tere Liye merasakan ketidakadilan dan merasa pertanyaannya tidak direspons atau ditindaklanjuti pemerintah setelah sekian lama.

Era Baru Perpajakan dan Perppu

oleh: Yustinus Prastowo

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Bagi sebagian orang, terbitnya peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) seperti petir di siang bolong yang mengagetkan. Sebagian lain dapat memaklumi karena ini sudah jauh hari diwacanakan. Namun, tetap saja lahirnya perppu ini seperti sebuah revolusi yang hadir begitu cepat, tiba-tiba, dan semua hanya dapat mereka-reka apa yang sebenarnya terjadi. Apa sebenarnya konteks, maksud, dan isi perppu, serta langkah strategis yang harus diambil DPR dan pemerintah?

Tax Evasion: Tidak Lengkapnya Identitas Pembeli

Ditulis oleh: Tri Satya Hadi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) siap dibahas antara Pemerintah dan DPR dengan harapan rampung pada tahun 2017.
Dari sekian banyak pasal-pasal perubahan yang positif RUU KUP yang diajukan oleh Pemerintah, ada satu ayat dalam salah satu pasal menarik untuk sedikit dibahas yaitu pasal terkait dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu pada Pasal 46 ayat 1 huruf (f). Di sana dikatakan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal “...f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah...”.

Masih Adakah Kesempatan bagi yang Tidak Ikut Amnesti Pajak?

Oleh: Ujang Sobari, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Bulan Maret 2017 sudah berlalu, kesempatan wajib pajak untuk ikut Amnesti Pajak sudah tertutup. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah masih ada pintu pemaafan untuk wajib pajak yang karena sesuatu hal, menjadikannya luput untuk ikut amnesti pajak?
Ternyata masih ada kesempatan untuk wajib pajak yang belum ikut Amnesti Pajak, yaitu dengan memperbaiki laporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan. Dalam bahasa teknisnya wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk membetulkan SPT PPh Tahunan sesuai dengan Pasal 8 UU KUP.  Pembetulan ini adalah jalan legal untuk memperbaiki agar SPT PPh wajib pajak benar-benar sudah melaporkan seluruh penghasilan dan seluruh harta serta hutang yang ada, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang terlupakan.

Hak-Hak Wajib Pajak

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak.