Welcome to Tax and Accounting Service - The Right Partner For Your Business
Contact : Phone 0821-2566-2195 Wa 0821-2566-2195 Mei 2017

Era Baru Perpajakan dan Perppu

oleh: Yustinus Prastowo

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Bagi sebagian orang, terbitnya peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) seperti petir di siang bolong yang mengagetkan. Sebagian lain dapat memaklumi karena ini sudah jauh hari diwacanakan. Namun, tetap saja lahirnya perppu ini seperti sebuah revolusi yang hadir begitu cepat, tiba-tiba, dan semua hanya dapat mereka-reka apa yang sebenarnya terjadi. Apa sebenarnya konteks, maksud, dan isi perppu, serta langkah strategis yang harus diambil DPR dan pemerintah?

Mengusut Penggelap Pajak



Setelah program amnesti pajak berakhir pada 31 Maret 2017, ada dua perasaan berbeda di kalangan pengemplang dan penggelap pajak. Pada umumnya, para pengemplang pajak (tax avoider)—yaitu mereka yang sudah mengikuti amnesti pajak, tetapi belum melaporkan seluruh hartanya maupun mereka yang belum berpartisipasi—merasa cemas dan takut terhadap ancaman Presiden Joko Widodo dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang akan mengusut dan memberikan sanksi berat kepada mereka. Apabila ancaman itu terealisasi, habislah reputasi dan harta mereka. Namun, di sisi lain, para penggelap pajak (tax evader)—yaitu mereka yang selama ini tidak membayar pajak atau sangat sedikit membayar pajak karena menggunakan cara-cara ilegal untuk menggelapkan pajak—merasa tetap aman dan bahkan mungkin sedang menertawakan pemerintah. Mereka yakin aksi-aksi tipuan mereka yang selama ini telah berhasil mengelabui negara tidak akan terendus. Keyakinan itu muncul karena selama pelaksanaan amnesti pajak (1 Juli 2016-31 Maret 2017), fokus perhatian pemerintah tertuju kepada pengemplang pajak. Tak tersentuhnya para penggelap pajak sesungguhnya merupakan pelanggaran serius terhadap asas keadilan pajak, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Akibat pembiaran itu, kerugian negara diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Jumlah kerugian itu bahkan diestimasi jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat pengemplangan pajak. Karena itu, praktik ilegal itu harus segera diusut tuntas.
Modus penggelapan

Tulisan ini membahas modus dan strategi pengusutan penggelapan pajak pada level korporasi. Secara teoretis, penggelapan pajak (tax evasion) merupakan tindakan rekayasa perpajakan yang dilakukan wajib pajak individu, korporasi, atau entitas (tax payers) untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau menghindari pajak kepada negara dengan menggunakan teknik-teknik perekayasaan keuangan yang ilegal (Slemrod, 2007). Sandmo (2004) menyatakan bahwa tindakan penggelapan pajak dilakukan dengan cara menyembunyikan data dan fakta dari otoritas pajak. Sementara Gunny (2005) menyatakan perekayasaan dapat dilakukan dengan teknik accounting fraud, accounting management, dan real earnings management. Dalam banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, tindakan ilegal itu bahkan dilakukan secara sistematis oleh wajib pajak berkonspirasi dengan akuntan internal dan otoritas pajak (McGee, 2006). 

Di Indonesia, dari sejumlah kasus penggelapan pajak yang terungkap ke publik, tampak bahwa konspirasi penggelapan pajak dilakukan secara rapi dengan melibatkan pemilik, direksi, akuntan intern dan oknum otoritas perpajakan, serta akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan. Pertanyaannya, apa tipe korporasi yang patut diduga melakukan praktik penggelapan pajak? Apa saja teknik dan modus perekayasaannya? Dari sejumlah hasil studi yang saya lakukan, ada indikasi kuat beberapa tipe korporasi yang ”gemar” melakukan rekayasa keuangan untuk penggelapan pajak. Pertama, korporasi tertutup maupun korporasi go public nasional yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu klan keluarga atau institusi tertentu. 

Kedua, korporasi penanaman modal asing (PMA) yang menguasai mayoritas saham pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia maupun yang berinvestasi dalam sejumlah sektor usaha. Umumnya pemegang saham mayoritas dari dua tipe korporasi itu juga menempatkan orang-orang ”terbaiknya” dalam jajaran direksi dan komisaris. Mereka juga memilih akuntan intern, akuntan publik, komite audit, dan lainnya yang bisa diajak untuk ”berkompromi” dalam perekayasaan. Dalam perekayasaan tersebut, mereka menggunakan teknik akuntansi income minimization (IM), yaitu melaporkan laba periodik serendah mungkin agar bisa membayar pajak serendah mungkin pula. Jika perlu, laba yang dilaporkan bernilai negatif sehingga tak perlu repot membayar pajak. 

Biasanya, apabila nilai laba hasil rekayasa masih besar, direksi akan menggunakan teknik accounting fraud (AF) untuk menurunkan laba secara drastis. Modus perekayasaan yang sering digunakan adalah menurunkan nilai aset dan ekuitas, meningkatkan nilai utang atau menciptakan pos-pos utang fiktif, serta menaikkan biaya dan menciptakan pos-pos biaya fiktif. Selain itu, direksi juga akan menurunkan nilai pendapatan serendah mungkin atau menyembunyikan sejumlah transaksi penjualan sehingga pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan menjadi sangat kecil. Dengan cara tersebut, laba yang dilaporkan menjadi sangat rendah atau negatif sehingga pajak yang dibayarkan juga menjadi sangat kecil atau tidak membayar sama sekali. Saya mencermati, teknik IM dan AF banyak dipakai ribuan PMA. D

alam artikel ”Penggelapan Pajak PMA” (Kompas, 6/4/2016) dan ”Mengusut Pengemplang Pajak” (Kompas, 15/4/2017), saya telah menguraikannya. Selain PMA, banyak korporasi nasional juga terindikasi menggunakan teknik yang sama. Meskipun banyak digunakan, teknik IM dan AF dinilai sangat berisiko karena bisa dicurigai otoritas pajak. Karena itu, ada banyak pula korporasi yang lebih menyukai teknik income smoothing (IS). Berbeda dengan teknik IM yang berusaha memanipulasi pos-pos keuangan secara signifikan, teknik IS berusaha merekayasa item-item keuangan secara lebih halus (soft). Dampaknya, nilai aset, utang, ekuitas, pendapatan, biaya, dan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang fluktuatif dari waktu ke waktu. Tujuannya, untuk meratakan besaran pajak dari waktu ke waktu( tax smoothing). Dengan cara ini, korporasi akan terhindar dari risiko dicurigai. Jumlah korporasi yang menggunakan teknik ini diyakini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menggunakan teknik IM.

Memburu penggelap pajak

Untuk menghentikan praktik penggelapan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara, pengusutan terhadap korporasi penggelap pajak menjadi sangat penting serta mendesak untuk dilakukan Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani. Pemerintah perlu membentuk tim khusus yang kompeten untuk melakukan pengusutan tersebut. Bagaimana mendeteksi suatu korporasi telah melakukan penggelapan pajak? Sebenarnya tidak sulit! Pertama, mencermati tren pelaporan nilai pajaknya dari tahun ke tahun. Apabila suatu korporasi tidak membayar pajak atau tren pelaporan nilai pajaknya terus menurun atau relatif merata dari tahun ke tahun, patut dicurigai korporasi tersebut adalah penggelap pajak. 

Kedua, mencermati tren pelaporan nilai aset, utang, ekuitas pemilik, pendapatan, biaya, dan laba dalam pelaporan keuangan dari tahun ke tahun. Apabila tren nilainya tak mengalami kenaikan berarti, atau tren nilai laba dan ekuitasnya cenderung menurun, merata, atau bernilai minus, patut diduga korporasi tersebut adalah penggelap pajak. Korporasi-korporasi terduga penggelap pajak tersebut harus diusut lebih lanjut. Jika terbukti, mereka harus diberi sanksi berat dan membayar kerugian negara. Keseriusan Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani dalam melakukan pengusutan tersebut tidak hanya akan meningkatkan rasa keadilan dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga akan meningkatkan pendapatan negara ratusan hingga ribuan triliun rupiah untuk menopang APBN. Semoga!















Tax Evasion: Tidak Lengkapnya Identitas Pembeli

Ditulis oleh: Tri Satya Hadi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) siap dibahas antara Pemerintah dan DPR dengan harapan rampung pada tahun 2017.
Dari sekian banyak pasal-pasal perubahan yang positif RUU KUP yang diajukan oleh Pemerintah, ada satu ayat dalam salah satu pasal menarik untuk sedikit dibahas yaitu pasal terkait dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu pada Pasal 46 ayat 1 huruf (f). Di sana dikatakan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal “...f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah...”.

Masih Adakah Kesempatan bagi yang Tidak Ikut Amnesti Pajak?

Oleh: Ujang Sobari, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Bulan Maret 2017 sudah berlalu, kesempatan wajib pajak untuk ikut Amnesti Pajak sudah tertutup. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah masih ada pintu pemaafan untuk wajib pajak yang karena sesuatu hal, menjadikannya luput untuk ikut amnesti pajak?
Ternyata masih ada kesempatan untuk wajib pajak yang belum ikut Amnesti Pajak, yaitu dengan memperbaiki laporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan. Dalam bahasa teknisnya wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk membetulkan SPT PPh Tahunan sesuai dengan Pasal 8 UU KUP.  Pembetulan ini adalah jalan legal untuk memperbaiki agar SPT PPh wajib pajak benar-benar sudah melaporkan seluruh penghasilan dan seluruh harta serta hutang yang ada, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang terlupakan.

Hak-Hak Wajib Pajak

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak.

Tak Perlu Cemas Jika Sudah Jujur Lapor Pajak


Peluncuran penerapan Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank atau disingkat AKASIA oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 1 Februari 2017 lalu telah ditanggapi oleh sebagian warga masyarakat dengan cemas. Kecemasan yang ditunjukkan oleh sebagian warga masyarakat seharusnya tak perlu terjadi jika selama ini telah jujur dalam membayar dan melaporkan pajak.

Mengusut Pengemplang Pajak


Mengusut Pengemplang Pajak

ANDREAS LAKO, GURU BESAR AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIKA SOEGIJAPRANATA, SEMARANG (Kompas)


Keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan program amnesti pajak yang mampu memikat 965.983 peserta wajib pajak dan menghasilkan Rp 4.866 triliun harta yang dideklarasikan, serta pemasukan negara Rp 135 triliun dari hasil tebusan pajak dan lainnya, patut diapresiasi.

Meski masih jauh dari target, pencapaian tersebut merupakan prestasi luar biasa dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pertanyaan krusialnya, apa agenda prioritas yang perlu dilakukan pemerintah pasca-amnesti pajak? Sejumlah pihak menyarankan agar menteri keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, fokus mengolah dan memperkuat pangkalan data hasil amnesti pajak agar bisa digunakan untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Sementara dalam Tajuk Rencana "Mengevaluasi Amnesti Pajak", Kompas(1/4/2017) menyarankan agar Ditjen Pajak fokus pada penegakan hukum bagi pengemplang pajak dan mengawasi komitmen peserta pajak. Pemerintah juga diharapkan menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan penempatan dana untuk menarik kembali aset WNI di luar negeri.

Mengusut pengemplang pajak 
Secara umum, saya mendukung sejumlah usulan tersebut. Namun, saya mengusulkan agar prioritasnya diarahkan untuk mengusut para pengemplang dan penggelap pajak. Tulisan ini memfokuskan pada pengemplang pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri dan penggelapan pajak oleh korporasi PMA (penanaman modal asing). Keberhasilan menuntaskan dua agenda tersebut bakal menghasilkan ribuan triliun rupiah untuk pendapatan negara.

Prioritas mengusut pengemplang pajak yang tidak berpartisipasi dalam amnesti pajak pada periode I, II, dan III sangat penting karena terkait aspek keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak (WP) sebagai warga negara. Data amnesti pajak yang dirilis Ditjen Pajak menunjukkan partisipasi WP besar yang selama ini memarkirkan asetnya di sejumlah negara surga pajak (tax haven), seperti Singapura, Hongkong, Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin, China, dan Australia, sangat rendah. Misalnya, dari total deklarasi harta di luar negeri Rp 1.028 triliun dan repatriasi Rp 146 triliun (per 30 Maret 2017), sebanyak Rp 836 triliun (71,21 persen) berasal dari Singapura. Padahal, pada September 2016, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa aset WP Indonesia di Singapura mencapai Rp 2.600 triliun. Ini berarti, partisipasi WP yang menyembunyikan asetnya di Singapura dalam amnesti pajak hanya 32,15 persen. 

Saya yakin, partisipasi wajib pajak yang selama ini menyembunyikan asetnya di negara lain juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura. Selain itu, data yang dirilis Ditjen Pajak juga tidak menyebutkan berapa banyak WP yang selama ini menyembunyikan asetnya di negara surga pajak primadona, seperti Swiss, Amerika Serikat, Luksemburg, Bahrain, Dubai, Panama, Bermuda, Selandia Baru, dan Makau, telah berpartisipasi dalam amnesti pajak. Padahal, negara-negara tersebut juga menjadi tempat primadona yang aman bagi para WP besar Indonesia dalam menyembunyikan aset. Hal lain yang juga mengherankan adalah Ditjen Pajak tidak mengungkap berapa jumlah WP yang namanya tercatat dalam Dokumen Panama yang ikut amnesti pajak. Padahal, ketika dokumen tersebut bocor ke publik pada awal April 2016, ada 2.961 nama WP Indonesia dalam dokumen tersebut. Nilai aset yang disembunyikan ditaksir di atas Rp 1.600 triliun. 

Secara keseluruhan, efektivitas program amnesti pajak memikat para pengemplang pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri sangat rendah. Apabila klaim pemerintah pada April 2016 bahwa ada Rp 11.200 triliun aset WNI diparkir di luar negeri benar adanya, maka tingkat keberhasilan amnesti pajak hanya mencapai 10,52 persen. Karena itu, agenda mendesak yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengusut tuntas para WP kelas kakap bandel tersebut. Mereka harus dipaksa mendeklarasikan atau merepatriasi asetnya dengan tarif tebusan yang tinggi. Hal itu untuk memberikan rasa keadilan kepada para WP patuh dan sekaligus meningkatkan kewibawaan pemerintah. Mengusut korporasi PMA Agenda prioritas kedua adalah mengusut dugaan penggelapan pajak oleh korporasi PMA. Seperti diketahui, dugaan penggelapan pajak oleh ribuan PMA sudah sering diungkap Kementerian Keuangan. Namun, tidak lanjut pengusutannya tidak jelas. Pada November 2005, Menkeu Jusuf Anwar pernah melaporkan ke DPR tentang dugaan penggelapan pajak oleh 750 PMA yang merugikan negara sekitar Rp 250 triliun dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun. 

Laporan tersebut bukannya ditindaklanjuti, tetapi justru menjadi bumerang bagi Jusuf Anwar karena Ia langsung digantikan oleh Sri Mulyani. Pada November 2013, Dirjen Pajak Fuad Rahmani juga mengungkapkan ada 4.000 perusahaan dari 7.000 PMA yang terindikasi melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan rugi dari tahun ke tahun (Kompas, 25/11/2014). Dugaan itu juga tidak ditindaklanjuti dengan alasan jumlah aparat pemeriksa pajak sangat terbatas. Terakhir, pada Maret-Juni 2016, Menkeu Bambang Brodjonegoro gencar mengungkap ada 2.000 PMA yang diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan rugi selama 10 tahun berturut-turut sehingga negara dirugikan Rp 500 triliun. Dugaan tersebut juga tidak ditindaklanjuti karena posisi Bambang juga digantikan oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani tidak tertarik mengusutnya. Dari catatan itu, tampak penggelapan pajak oleh ribuan PMA dengan menggunakan teknik income decreasing (melaporkan rugi) sangat sistematis, masif, dan berkelanjutan. 

Saya menduga, selain ribuan PMA yang terindikasi menggunakan teknik income decreasing agar bisa melaporkan rugi terus-menerus, masih ada ribuan PMA yang juga turut menggelapkan pajak dengan menggunakan teknik income smoothing. Teknik ini banyak digunakan korporasi karena lebih soft dalam memanipulasi laba dengan besaran nilai yang relatif merata dari tahun ke tahun. Tujuannya agar tidak menjadi incaran otoritas perpajakan. Jika dugaan tersebut benar, kerugian negara akibat penggelapan pajakkorporasi PMA dalam 20 tahun terakhir bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Selama periode amnesti pajak, Ditjen Pajak juga tidak pernah mengungkap partisipasi korporasi PMA. Tampaknya, tak ada PMA yang turut berpartisipasi. Karena itu, saya mengusulkan agar pasca-amnesti pajak, pemerintah juga fokus mengusut dugaan penggelapan pajak oleh ribuan PMA. 

Pemerintah perlu membentuk tim auditorkompeten khusus untuk melakukan audit investigasi atau audit forensik terhadap laporan keuangan dari semua korporasi PMA. Apabila ditemukan ada tindakan rekayasa keuangan untuk menggelapkan pajak, mereka harus diberi sanksi berat. Mereka juga harus membayar kerugian negara secara utuh. Saya yakin, apabila pemerintah serius mengusut tuntas dua agenda prioritas itu, ribuan triliun rupiah bakal masuk ke kas negara. Keseriusan tersebut juga akan berimplikasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, peningkatan kinerja ekonomi dan kemajuan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.