Akuntansi Sektor Publik - Hallo sahabat Magister Akuntansi , Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Akuntansi Sektor Publik , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Akuntansi Sektor Publik , yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Akuntansi Sektor Publik
link : Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik dari berbagai kupasan seminar  dan lokakarya, didasari pada pemahaman sektor publik yang sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah  yang mengakumulasi “utang sektor publik” dan “permintaan pinjaman sektor publik” untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi  dan  politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi  yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan   nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metoda manajemen  negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan.  Dari berbagai sebutan yang muncul, sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain.

Sejarah Akuntansi Sektor Publik

Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi  sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada  masyarakat dan kekuatan sosial  di dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan – organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam:

·         Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit).

·         Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event).

·         Inovasi teknologi (Technology Inovation).

Aspek Filosofi Sektor Publik

Pendekatan filosofi yang ada di sektor publik ialah customer approach, market concept, individualism and self reliance, purchaser/provider split, contarct culture, performace orientation, kompensasi dan kondisi yang fleksibel. Pilihan-pilihan akan filosofi  tersebut akan menyebabkan perbedaan di dalam kebijakan publik. Salah satu contoh adalah perubahan dari masa orde baru  kepada masa  reformasi saat ini, dari sentralisasi  kepada  desentralisasi, sosial ke mendekati pasar dan birokrasi ke lebih penghargaan konsumen.

Definisi Akuntansi Sektor Publik

Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat , akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di  Selandiaq Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama  mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara  (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para  birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).

Komponen Akuntansi Sektor Publik

Dalam pelaksanaannya, akuntansi sektor publik memiliki komponen-komponen yang berpengaruh dalam pelaksanaannya, antara lain :

1.      Faktor Ekonomi

-         pertumbuhan ekonomi

-         tingkat inflasi

-         pertumbuhan pendapatan per kapita

-         struktur produksi

-         tenaga kerja

-         arus modal dalam negeri

-         cadangan devisa

-         nilai tukar mata uang

-         utang dan bantuan luar negeri

-         infrastruktur

-         teknologi

-         kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

-         sektor informal

2. Faktor Politik

-         hubungan negara dengan masyarakat

-         legitimasi pemerintah

-         tipe rezim yang berkuasa

-         ideologi negara

-         elit politik dan massa

-         jaringan internasional

-         kelembagaan

3. Faktor Kultural

-         keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

-         sistem nilai di masyarakat

-         historis

-         sosiologi masyarakat

-         karakteristik masyarakat

-         tingkat pendidikan

4. Faktor Demografi

-         pertumbuhan penduduk

-         struktur usia penduduk

-         migrasi tingkat kesehatan

Demikianlah Artikel Akuntansi Sektor Publik

Sekianlah artikel Akuntansi Sektor Publik kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Akuntansi Sektor Publik dengan alamat link https://magisterakutansi.blogspot.com/2015/08/akuntansi-sektor-publik.html

Tweet