Magister Akuntansi

Menurut Haniffa et al., (2005) (dalam Riswari, 2012), dalam legitimacy theory perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya. Menurut Haniffa et al (2005) (dikutip dari Sayekti dan Wondabio, 2007), jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya dan selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam ilmu akuntansi dikenal dua basis pencatatan keuangan yang akan diterapkan pada sektor pemerintahan, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas mengakui transaksi pada saat kas dibayar atau diterima, sedangkan basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi. Laporan keuangan dalam basis akrual terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja. Perbedaan dari penerapan kedua basis ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan. Basis kas menghasilkan laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan basis akrual akan menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca.

Akuntansi Sektor Publik  - Lane (1993) memberikan pengertian bahwa “sektor publik dan sektor privat terkait dengan kepentingan (interest) yang timbul. Sektor publik terkait dengan kepentingan publik atau masyarakat (public interest), sedangkan sektor privat terkait dengan kepentingan individu atau kelompok individu sendiri (self interest).” Freeman and Shoulders (2000) menjelaskan bahwa, “Kepentingan publik tersebut terkait dengan politik dan pemerintahan. Hal inilah yang membawa pengertian sektor publik lebih banyak difokuskan pada pemerintah (Jones and Pendlebury, 2000), meskipun lingkup sektor publik termasuk organisasi non pemerintah yang tidak mencari keuntungan.”

Akuntansi Sektor Publik   dari berbagai kupasan seminar   dan lokakarya, didasari pada pemahaman sektor publik  yang sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah   yang mengakumulasi “utang sektor publik” dan “permintaan pinjaman sektor publik” untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi   dan   politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi   yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan    nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metoda manajemen   negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan.   Dari berbagai sebutan yang muncul, sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain.