Memantapkan Ekonomi Konstitusi

Pada saat Indonesia memiliki pemimpin baru (presiden) pada 2014 nanti, rasanya itulah momentum yang paling tepat untuk merombak tatanan ekonomi nasional.

Tatanan tersebut bisa berjalan apabila terdapat sistem, kebijakan, dan kelembagaan yang terpadu sehingga koherensi menuju cita-cita konstitusi dapat terwujud. Saat ini memang mendesak bagi DPR dan pemerintah untuk segera mendesain Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional (UU SEN) sebagai payung dari seluruh kegiatan ekonomi seperti UU penanaman modal, pertambangan, koperasi, lembaga keuangan, industri, dan perdagangan.

Memang konstitusi telah memberi rumusan umum tentang prinsip ekonomi tersebut, tetapi akibat terlalu umum, sebagian prinsip itu harus dijabarkan dalam bentuk UU yang lebih operasional. Ketiadaan UU SEN tersebut menyebabkan banyak sekali UU terkait bidang ekonomi yang dianggap melanggar konstitusi dan sebagian pasal-pasalnya telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kerjasama Ekonomi

Salah satu kotak hitam yang belum diselesaikan hingga saat ini adalah menerjemahkan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yakni "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan". Jika dilihat secara cermat, sebetulnya roh pasal tersebut sangat radikal, yaitu tidak mengizinkan praktik persaingan ekonomi atau kompetisi/competition (seperti yang diyakini sistem ekonomi kapitalis), tetapi menghendaki sebuah kegiatan ekonomi yang mendorong munculnya "kerjasama" ekonomi (cooperation).

Kerjasama ini secara operasional mempertemukan tiga poros berikut: pekerja–pemilik usaha; usaha kecil/menengah-besar; dan perusahaan-masyarakat. Dalam unit usaha terkecil, misalnya perusahaan, antara pekerja dan pemilik bukanlah dua entitas yang terpisah sehingga kerap terlibat dalam perselisihan, tetapi keduanya merupakan satu kelompok yang menyatu, antara lain difasilitasi kepemilikan saham yang besar oleh pekerja.

Model semacam itu juga terjadi antara usaha kecil/menengah-besar dan perusahaan-masyarakat di mana mereka dirancang untuk mendukung dan terkait (linkage) satu dengan yang lain sehingga sifatnya bukan saling mematikan (predator).
Dalam konteks yang lebih mikro, kerja sama ekonomi itu tidak lain adalah manifestasi dari prinsip-prinsip koperasi. Koperasi itu sebetulnya merupakan kumpulan gagasan/ide mengenai suatu organisasi atau manajemen usaha ekonomi dan berisi prinsipprinsip perjuangan ekonomi sehingga wujudnya bisa bermacam-macam.

Prinsip itu antara lain kegiatan ekonomi/usaha merupakan kumpulan orang (bukan modal), kesetaraan suara, dan kesejahteraan bersama. Hakikat ekonomi itu sebetulnya interaksi antarmanusia, bukan hubungan modal. Implikasinya, posisi tawar tidak ditentukan oleh jumlah modal, tetapi relasi kebersamaan yang dibingkai dalam kesejahteraan bersama.

Jika prinsip ini dijalankan, kegiatan usaha itu tidak akan menimbulkan paradoks pertumbuhan dan ketimpangan (seperti yang selama ini terjadi). Oleh karena itu, penghayatan terhadap rumusan ekonomi kerakyatan sebenarnya bermula dari orientasi usaha bersama tersebut. Usaha bersama itu tidak lain adalah tindakan kolektif yang muaranya terpantul dalam efisiensi ekonomi, kohesi sosial, dan posisi tawar yang sepadan antarpelaku ekonomi.

Selama ini terdapat anggapan bahwa persaingan ekonomi selalu berujung pada efisiensi ekonomi, padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan persaingan ekonomi yang terlalu keras merangsang munculnya perilaku tidak patut demi tujuan mematikan usaha lain, yang selanjutnya hal itu makin menjauhkan dari prinsip efisiensi ekonomi, terlebih lagi menimbulkan residu friksi sosial.

Dalam tata kelola sehari-hari, tiap usaha itu akan dibimbing nilai-nilai yang tersurat dalam Pancasila,yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Ini memang warisan nilai adiluhung yang sulit untuk dijalankan sehingga seluruh daya mesti dikerahkan.

Aset Produktif

Bagaimana operasionalisasi konsep ekonomi kerakyatan yang bersumber dari konstitusi tersebut? Sekurangnya terdapat lima pilar yang tidak boleh ditanggalkan agar konsep itu berjalan tegak di lapangan. Pertama, aset produktif harus berada di tangan rakyat, bukan dikuasai segelintir pelaku ekonomi. Aset produktif yang paling penting adalah tanah dan modal.

Harus diakui saat ini aset produktif itu hanya dikuasai sedikit pelaku ekonomi (kakap) sehingga ini menjadi objek yang harus segera dibenahi. Kedua, produksi dan distribusi ekonomi di tangan rakyat (dengan spirit koperasi), kecuali untuk sektor-sektor tertentu yang memerlukan penguasaan teknologi ataupun kebutuhan modal yang besar. Ketiga, kebijakan permodalan yang mudah diakses oleh rakyat dan murah.

Keempat, penguatan organisasi ekonomi rakyat, baik dalam bidang produksi, distribusi, pemasaran maupun yang lainnya. Kelima, struktur pasar yang memihak pelaku ekonomi rakyat dengan jalan mengembangkan kerja sama usaha, bukan persaingan usaha. Di luar itu, masalah krusial yang harus diurus dalam pengelolaan perekonomian adalah aspek perdagangan.

Sektor ini menempati sisi yang unik karena menjadi mediasi antara mereka yang berproduksi dan melakukan konsumsi. Fakta yang ada, acap kali faktor perdagangan ini menjadi sumber perputaran ekonomi sendiri sehingga membuat rantai ekonomi menjadi panjang dan tidak efisien. Hal lainnya, liberalisasi perdagangan betul-betul harus dipahami secara cermat.

Sekurangnya terdapat lima pagar yang harus dijadikan rujukan: (a) kebebasan perdagangan hanya bisa dibuka untuk sektor atau komoditas yang daya saingnya sudah kuat; (b) hanya untuk komoditas yang berorientasi ekspor; (c) cuma untuk komoditas input yang dipakai untuk bahan baku produksi di dalam negeri; (d) hanya untuk produk yang tidak diproduksi di dalam negeri atau tidak punya komoditas substitusi di pasar domestik; dan (e) hanya dalam rangka penguatan kedaulatan pangan, energi, dan keuangan.

Terakhir, seperti yang sudah disinggung di awal tulisan, pembagian dan pengaturan usaha antarpelaku ekonomi merupakan hal niscaya yang harus dikerjakan. Di dalam amanah Pasal 33 UUD 1945 setidaknya dibuat tiga jenis kegiatan ekonomi yang harus diatur secara khusus, yakni sumberdaya alam, hajat hidup orang banyak, dan sektor strategis.

Ketiga jenis kegiatan ekonomi ini mesti dikuasai negara melalui operasi yang dijalankan BUMN. Tugas terpenting dari amanah konstitusi ini adalah merumuskan jenis usaha apa saja yang termasuk kategori SDA, hajat hidup orang banyak,dan sektor strategis. Selebihnya, di luar kategori tersebut jenis usaha dilakukan oleh koperasi/usaha kecil, usaha menengah, dan besar dalam bingkai kerja sama ekonomi di atas.

Meskipun usaha besar, spirit kumpulan orang (bukan modal) harus menjadi pedoman sehingga keberadaannya tidak menimbulkan ketimpangan pendapatan. Cita-cita inilah yang harus diwujudkan generasi sekarang.

AHMAD ERANI YUSTIKA
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya,
Direktur Eksekutif Indef (Koran SI/Koran SI/ade)

Go Green Dengan e-Filing

Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sumber : website pajak

Apakah yang membedakan orang-orang kebanyakan di negara maju dengan orang-orang awam di negara-negara berkembang? Bagi penulis yang pernah tujuh tahun tinggal di negara barat, benua Eropa, maka jawaban yang spontan muncul pertama kali di kepala adalah: orang-orang di negara maju umumnya lebih peduli lingkungan, lebih Go Green. Semangat juang dan sikap Go Green bisa diterapkan di banyak aspek kehidupan, termasuk Pajak. Ke depan Pajak yang Go Green adalah Pajak yang dalam sistem pelaporannya menitikberatkan pada sistem pelaporan e-Filing. Dengan e-Filing tidak akan banyak menggunakan volume berkas fisik kertas dokumen.

Bagi publik yang belum ngeh apa itu e-Filing, dapat disampaikan bahwa e-Filing adalah sistem pelaporan SPT yang menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun melalui efiling.pajak.go.id, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) dalam pengisian dan penyerahan laporan SPT. Sementara ini, fasilitas e-Filing sudah dapat dinikmati untuk pelaporan 2 jenis SPT, yaitu: (1) SPT Tahunan OP Formulir 1770S, bagi WP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dari dalam negeri lainnya; dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final dan; (2) SPT Tahunan OP Formulir 1770SS, bagi WP yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi. Selain Ramah Lingkungan atau Go Green, e-Filing memberikan keunggulan-keunggulan lainnya kepada WP, yaitu: (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24h/ 7d) dan dapat dilakukan di mana saja sepanjang terhubung dengan internet; (2) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT. Alias tidak perlu membayar untuk layanan pengiriman SPT melalui website ini; (3) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer; (4) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard; (5) Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT; dan (6) Dokumen pelengkap (seperti: Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Account Representative (AR).

Proses e-Filing juga singkat, hanya melalui tiga tahapan saja. Yaitu: Pertama, mengajukan permohonan e-FIN yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna e-Filing dan dipakai hanya sekali seumur hidup. Sehingga WP hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan e-FIN tersebut melalui efiling.pajak.go.id atau melalui KPP terdekat. Kedua, mendaftarkan diri sebagai WP e-Filing di efiling.pajak.go.id. Dan ketiga, menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui efiling.pajak.go.id. Untuk penyampaian SPT tahun 2011 kemarin terdapat 7.507 WP yang telah menikmati fasilitas e-Filing, terdiri atas 6.999 WP orang pribadi yang melaporkan SPT 1770 S dan 808 WP orang pribadi yang melaporkan SPT 1770 SS. Sedangkan untuk penyampaian SPT tahun 2012, hingga 21 Februari 2013, terdata ada 10.971 WP yang menikmati kemudahan e-Filing. Ayo tunggu apalagi, segera klik efiling.pajak.go.id, nikmati multi-keunggulan e-Filing, bergabunglah segera dan Go Green Bersama Pajak!

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

MEMAHAMI PERILAKU KEPATUHAN PAJAK

Laporan Keuangan Sesuai IFRS (2)

Berikut lanjutan dari Laporan Keuangan Sesuai IFRS (1)

Aset Lancar

Aset sebagai aset lancar jika :

• Entitas memperkirakan akan merealisikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal
• Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagngkan
• Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan.
• Kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk  kategori tersebut sebagai aset tidak lancar.

Too Big To Fail (film)

Adalah televisi AS film drama siaran pertama di HBO pada 23 Mei 2011. Hal ini didasarkan pada buku non-fiksi Andrew Ross Sorkin dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Curtis Hanson.  Berikut synopsis film tersebut Film ini merupakan studi kasus mata kuliah Management Investasi dan Analisis Portofolio

Uang elektronik dalam bisnis

Oleh Y. Arief Rijanto

Center for finance and Investment Research Prasetiya Mulya Business School (Kontan)

Demam uang elektronik semakin merambah ke semua sektor bisnis. Lihat saja penawaran toko online, paket liburan dan gadget di akhir tahun 2012. Ingin berlibur ke Singapura, naik BRT Trans Jogja, beli pemutar lagu iPod keluaran terbaru, makan di Bandung, hingga membeli oleh-oleh khas Bali bisa dengan uang elektronik.

Jika melihat fenomena itu, bagaimana uang elektronik bisa mengubah cara berbisnis dan belanja kita sehari-hari? Mampukah uang elektronik menggantikan uang tunai?

Saat ini, mesin ATM sudah merambah ke pelosok daerah. Berkembangnya supermarket mendorong perubahan perilaku pembayaran tunai secara elektronik. Penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi menjadi kegiatan sehari-hari dalam transaksi bisnis.

Bank Indonesia memberikan lampu hijau penggunaan uang elektronik, terutama pada liburan akhir tahun dan Idul Fitri. Uang elektronik memudahkan transaksi pembayaran tanpa uang tunai seperti bayar uang tol, parkir, dan membeli barang.

Walau nilai transaksi uang elektronik masih relatif kecil dibandingkan dengan uang tunai, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Data Bank Indonesia per November 2012 menunjukkan, total pemilik uang elektronik mencapai 21 juta. Pertumbuhan jumlah pemilik uang elektronik ini terus meningkat. Tahun 2008 tumbuh 161% dari tahun 2007 dan setahun kemudian melonjak 600%. Sedangkan tahun 2010 meningkat 162% dan tahun 2011 naik 81%. Peningkatan jumlah uang elektronik ini mengindikasikan adanya perubahan cara bertransaksi bisnis.

Bank Indonesia berkepentingan meningkatkan pemakaian uang elektronik. Pasalnya, uang elektronik mengurangi biaya pembuatan uang tunai, memperkecil peluang pemalsuan uang dan bisa mengintegrasikan sistem keuangan. Transaksi uang elektronik memiliki kelebihan penyimpanan data transaksi sehingga dapat dilakukan penelusuran forensik aliran dana. Pengawasan transparansi dan tata kelola transaksi keuangan bisnis bisa dilakukan dengan cepat dan terintegrasi.

David Birch (2012) meramalkan, secara ekonomis dan psikologis kegunaan dasar uang tunai melemah, sebaliknya fleksibilitas uang elektronik terus meningkat. Sejarah uang elektronik menunjukkan peralihan perilaku konsumen dan persaingan usaha memaksa proses bisnis memakai uang elektronik.

Nah, akankah terjadi peralihan cara transaksi bisnis seperti peralihan dari barter barang ke logam mulia, kemudian ke uang logam dan kertas? Di masa depan, uang tunai akan beralih ke uang elektronik. Apakah sudah waktunya transaksi keuangan beralih dari uang tunai ke uang elektronik?

Peningkatan jumlah ATM, kartu debit, dan e-cash bisa menjadi pendorong penggunaan uang elektronik. Contohnya, uang elektronik beberapa bank di Indonesia dalam bentuk kartu pre-paid seperti Flazz (BCA), e-Toll, Indomaret Card dan Gazz Card (Bank Mandiri), Brizzi (Bank BRI), BNI Pre-Paid, dan lainnya. Uang elektronik mendorong fleksibilitas transaksi konsumen. Persaingan bisnis akan semakin kuat untuk memberikan kemudahan bagi konsumen. Suatu saat, mungkin saja uang elektronik menjadi kebutuhan utama konsumen.

Perkembangan telekomunikasi mengarah pada penggunaan ponsel sebagai uang elektronik. Pemerintah Inggris mengerjakan infrastruktur pembayaran elektronik secara nasional. Di Prancis, operator ponsel dan bank bersama-sama meluncurkan sistem pembayaran. Di Jerman, operator telepon seluler membuat uang elektronik sendiri.

Di Amerika, Google bekerja sama dengan Spint dan MasterCard merancang Google Wallet. Belanda menerapkan beberapa tempat sebagai daerah bisnis bebas uang tunai. Di Swedia, pemerintah dan serikat pekerja bersama-sama mengurangi peredaran uang tunai untuk mengurangi tingkat kejahatan.

Sementara di Indonesia, bank dan operator telekomunikasi mulai menyediakan uang elektronik. Saat ini, ada 13 perusahaan yang terdaftar sebagai penerbit uang elektronik di Bank Indonesia.


Kesiapan infrastruktur

Uang elektronik ini menjadi tren dunia. Federal Reserve Bank of New York (2001) mengindikasikan tiga tren keuangan elektronik. Yaitu, meningkatnya transparansi harga, diferensiasi harga, dan transformasi kanal distribusi.

Transparansi harga mengakibatkan kompetisi bisnis dan mengurangi profit margin. Perilaku mencari informasi di internet memungkinkan terjadinya transparansi harga. Rendahnya biaya mencari informasi mengakibatkan diferensiasi harga berpengaruh besar pada bisnis. Transformasi kanal distribusi produk keuangan membutuhkan restrukturisasi aktivitas bisnis. Ketatnya persaingan bisnis cenderung mendorong percepatan peralihan uang tunai ke uang elektronik.

Kendala utama peralihan transaksi uang tunai ke uang elektronik adalah masalah infrastruktur telekomunikasi. Namun, bila perilaku bertransaksi masyarakat berubah, maka urgensi penyesuaian proses transaksi bisnis ke dalam uang elektronik menjadi kebutuhan. Terutama untuk bisnis yang berkaitan dengan transaksi uang tunai berfrekuensi tinggi seperti bisnis transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Uang “receh” dengan frekuensi tinggi menimbulkan biaya tinggi. Sektor transportasi sudah sewajarnya memanfaatkan kelebihan uang elektronik.

Risiko uang elektronik diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP. Penyelenggara uang elektronik harus mempertimbangkan risiko. Risiko tersebut antara lain risiko operasional terkait dengan teknologi informasi. Ada pula risiko likuiditas yang meliputi mekanisme pemenuhan kewajiban penerbit dan mekanisme jika penerbit gagal bayar. Lalu, risiko hukum dan reputasi penyelenggara uang elektronik. Bila terjadi peralihan pola transaksi ke uang elektronik, bisnis perlu merancang strategi persaingan dan fleksibilitas transaksi.

Bersiaplah memasuki era uang elektronik!

Laporan Keuangan sesuai IFRS (1)

Sejak tahun 2012 Indonesia sudah menyesuaikan diri secara penuh dengan IFRS. Cukup banyak perubahan dan penyesuaian yang dilakukan agar laporan keuangan memenuhi aturan IFRS. Berikut pelaporan keuangan yang memenuhi IFRS

Tujuan Khusus

Menyajikan laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan SAK yang terdiri dari :

1.       Laporan Posisi Keuangan

2.       Laporan L/R Komprehensif

3.       Laporan Perubahan Ekuitas

4.       Laporan Arus Kas

5.       Catatan atas Laporan Posisi Keuangan

Dilema Blok Mahakam

Siapa yang tak pernah mendengar nama Blok Mahakam? Berminggu-minggu menjadi bahasan penting semua elemen sektor energi. Blok yang kabarnya masih mampu memproduksi minyak dan gas sampai 20-25 tahun ke depan tentu menjadi sorotan berbagai pihak, terutama pengejar profit.

Sebagai salah satu aset yang seharusnya dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat, secara praktis migas juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Lantas, bagaimana nasib Blok Mahakam di titik temu kepentingan rakyat, negara, dan swasta?

Harta Bangsa yang "Hilang"

Blok Mahakam salah satu sumber migas bangsa yang tampak "tak tersentuh" oleh pribumi. Sejak 31 Maret 1967, Blok Mahakam secara resmi dikelola oleh swasta asing, Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation, untuk jangka waktu 30 tahun. Selanjutnya pada 1997 kontrak tersebut diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun.

Dapat kita lihat begitu panjangnya jangka waktu migas kita di Blok Mahakam dikelola oleh swasta. Awal mulanya kegiatan eksplorasi di Blok Mahakam dimulai pada 1972. Eksplorasi tersebut menemukan cadangan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup besar. Cadangan awal yang ditemukan saat itu sebesar 1,68 miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 21,2 triliun kaki kubik (TCF).

Penemuan pada 1972 itu menjadi cikal bakal produksi dan pengurasan secara besarbesaran migas Blok Mahakam. Setelah pengurasan selama 40 tahun, sisa cadangan 2P minyak saat ini sebesar 185 juta barel dan cadangan 2P gas sebesar 5,7 TCF.Kemudian akhir masa kontrak pada 2017, Blok Mahakam diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 TCF pada 2017.
Dari jumlah tersebut diperkirakan sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 TCF. Eksplorasi besar-besaran yang dilakukan terhadap Blok Mahakam oleh Total dan Inpex bukan tanpa hitung-hitungan angka. Saat ini dua kontraktor tersebut telah menginvestasikan setidaknya USD27 miliar atau sekira Rp250 triliun sejak masa eksplorasi dan pengembangan di Blok Mahakam. Selain itu, mereka juga telah memberikan penerimaan negara sebesar USD83 miliar atau sekira Rp750 triliun.

Di bawah pengelolaan swasta, Blok Mahakam memang tetap memberikan kontribusinya bagi bangsa. Hanya, sejumlah profit yang diambil para kontraktor dianggap sebagai suatu hal yang inkonstitusional karena berarti migas Indonesia tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pertanyaannya, mungkinkah Indonesia berdiri sendiri tanpa kerja sama swasta asing?

Negara dan Swasta Asing, VS atau CS?

Empat tahun menjelang kontrak berakhir, muncul desakan dari berbagai pihak kepada pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Total dan Inpex. Alasannya jelas, status Blok Mahakam sebagai aset bangsa seharusnya dikelola sebanyakbanyaknya untuk rakyat, bukan dikeruk untuk menghasilkan profit bagi swasta semata. Pertamina, selaku perusahaan negara, merupakan pihak yang dirasa tepat untuk mengelola Blok Mahakam.

Namun, mari cermati berbagai kelemahan yang dimiliki Pertamina jika ingin mengelola blok ini. Dari segi finansial, sebenarnya Pertamina tidak ada masalah untuk mengelola Blok Mahakam. Namun, Pertamina lemah di teknologi dan manajemen pengelolaan lapangan. Blok Migas adalah penghasil gas tua. Artinya, blok ini membutuhkan begitu banyak perhatian khusus dalam pengelolaannya.

Profesionalisme dalam manajemen dan good governance Pertamina masih sangat perlu diuji dan dibuktikan lebih dahulu. Sementara Total dan Inpex tentu menginginkan perpanjangan kontrak setelah 2017. Mereka memiliki rencana investasi 2013-2017 yang harus dilakukan agar produksi gas masih bisa dipelihara untuk memenuhi komitmen dengan konsumen gas sampai 2022. Namun, hasil investasi tersebut baru dapat dirasakan bila Total masih bisa ikut sampai 2022.

Kendati demikian, bukan berarti bangsa kita menyerahkan pengelolaan migas kepada asing selamanya. Bayangkan saja jika kekayaan yang menyangkut hajat hidup rakyat terus-menerus dikuasai asing. Apa yang diproduksi Blok Mahakam salah satu manifestasi pelayanan publik yang tentu saja memiliki public value.

Sebagaimana dikatakan Coats and Passmore (2008), "Public value argues that public services are distinctive because they are characterized by claims of rights by citizens to services that have been authorized and funded through some democratic process".

Setiap pelayanan publik yang memiliki public value jelas memiliki klaim berupa hak rakyat terhadap pelayanan tersebut. Hal ini tentu saja karena pelayanan publik tersebut secara resmi merupakan kewajiban pemerintah.

Memperpanjang kontrak Blok Mahakam kepada Total dan Inpex sepenuhnya tentu bukan pilihan tepat jika tidak ingin melihat migas kita di masa depan berada sepenuhnya dalam genggaman asing, sementara pribumi hanya gigit jari. Namun, menyerahkan Blok Mahakam sepenuhnya kepada Pertamina juga tidak menjamin pengelolaannya akan lebih baik jika kapasitas BUMN tersebut masih stagnan.

Joint Operation sebagai Solusi

Tak ada masalah tanpa jalan keluar. Dilema Blok Mahakam akan menemui titik akhir bukan dengan memilih antara memperpanjang kontrak dan menyerahkannya kepada BUMN. Memang tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dua kontraktor pengelola Blok Mahakam memiliki peranan yang sangat besar.

Kendati demikian, Pertamina selaku perusahaan negara perlu ikut serta dan belajar berbisnis gas di tempat yang berisiko besar, baik dari sisi investasi maupun teknologi. Karena itu, penyertaan BUMN/BUMD menjadi penting. Dengan kata lain, joint operation (JO) menjadi solusi ideal yang dapat diambil untuk mengatasi dilema Blok Mahakam. JO yang dilakukan ini tentu harus dengan dominasi Pertamina.

Pemerintah sebaiknya meminta bagian negara agar dinaikkan sejak 2017. Hal ini diperlukan karena seluruh aset sudah menjadi milik negara akibat sudah terbayar oleh mekanisme cost recovery sehingga bagian operator setelah 2017 tidak akan sebesar sekarang. Lebih lanjut, menyertakan perusahaan negara dalam mengelola migas bukan berarti mengulang kembali kesalahan yang terjadi sebelumnya.

Sebagai contoh, kasus PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). Pertamina membeli ONWJ dari British Petroleum dengan nilai USD250 juta pada 2003, namun hingga kini nyatanya investasi belum kembali. Awalnya produksi memang terlihat naik, namun hal ini semata hanya karena kecepatan proses approval dan tidak ada eksplorasi yang memadai.

Hal ini akhirnya menyebabkan proses produksi menjadi anjlok. Kesalahan masa lalu lainnya terjadi pada PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO). Pertamina diberikan blok WMO pada akhir 2011 ketika saat itu produksi masih sekira 15 ribu barel per hari (bph). Pada kenyataannya,produksi terjun bebas ke 1.200 bph minggu lalu walau kini naik kembali menjadi 7.000-an bph.

Namun, angka kenaikan tersebut juga masih jauh dari harapan yakni di atas 20 ribu bph. Selain itu, dari sisi penerimaan negara, kita kehilangan produksi dan mengalami penurunan penerimaan. Kedua pengalaman buruk penyertaan perusahaan negara ke dalam pengelolaan migas mengisyaratkan sebuah kesimpulan, Pertamina sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola migas bangsa tidak boleh kalah kredibel jika dibandingkan dengan swasta asing dalam bidang apa pun, termasuk bidang penguasaan teknologi.

Karena itu, selama proses JO, perlu ada pengalihan teknologi dari Total dan Inpex ke Pertamina. Hal ini diperlukan karena sebaiknya JO dilakukan selama 5-10 tahun saja.Setelah itu Blok Mahakam sepenuhnya dikelola Pertamina. Intinya, Blok Mahakam akan dapat dikelola oleh Pertamina jika BUMN tersebut sudah dirasa kapabel dan kredibel melakukan tanggung jawab tersebut.

Pertamina perlu membenahi manajemen perusahaan sehingga mampu memberi dampak positif bagi penerimaan negara dan menjadi BUMN yang memosisikan dirinya sebagai pilar kedaulatan energi di Indonesia. Selain itu, SKK Migas juga memiliki peran dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi soal peningkatan kinerja dan kompetensi Pertamina. Dengan demikian, Pertamina layak disetarakan dengan perusahaan migas kelas dunia.

DEWI ARYANI
Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (Koran SI/Koran SI/ade)

LAPORAN AUDIT

Laporan audit dapat didefinisikan sebagai sarana untuk mengomunikasikan pekerjaan audit dan temuan audit secara komprehensif, yang diberikan oleh tim audit kepada organisasi audit. Laporan audit adalah penting untuk diperhatikan auditor agar hasil audit dapat bermanfaat bagi pengguna laporan audit seperti kreditur, para investor, dan lain lain.

Standar pelaporan yang keempat :

“Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor yang bersangkutan”

Pertanyaan yang sering diajukan atas Cloap Program Afiliasi

KLIK DISINI UNTUK MENUJU CLOAP
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana caranya saya menghasilkan uang?
Bagaimana cara melakukan promosi?
Bagaimana mengetahui kalau saya akan dibayar untuk rujukan saya?
Bagaimana dan kapan komisi saya akan dibayar?
Apa itu Link Afiliasi?
Dapatkan saya melakukan promosi melalui pay-per-click mesin pencari?
Dimana saya bisa memperoleh pelatihan untuk program afiliasi?
Apa yang harus saya lakukan sekarang?

Bagaimana caranya saya menghasilkan uang? 
Anda akan memperoleh komisi cukup dengan menayangkan banner iklan di website anda, atau merujuk pengunjung website anda ke website pengiklan melalui klik banner, atau pengunjung yang anda rujuk mengunduh content pengiklan, atau pengunjung yang anda rujuk melakukan pembelian produk pengiklan.
Anda bahkan tidak harus memiliki website (walaupun mempunyai website akan sangat membantu). Anda dapat melakukan semua kegiatan promosi diatas (kecuali untuk penayangan banner iklan yang mensyaratkan adanya media tertentu) melalui mesin pencari (search engine), posting di forum internet, tweet, posting link di facebook, atau dengan mengirimkan email ke semua orang yang anda kenal disertai link afiliasi anda. Jika anda memiliki website, anda dapat berkomunikasi secara real time dengan pengunjung anda dengan memakai live chat software di website anda dan kirim link afiliasi anda melalui chat.

Bagaimana cara melakukan promosi? 
Anda  dapat melihat di bagian Cara Memulai di halaman utama sesudah anda log-in. Pada umumny, anda harus memilih banner dan link, dan menaruh banner dan link tersebut pada halaman anda. Sebagai contoh, untuk program komisi penjualan, apabila pengunjung anda mengklik banner di website anda, mereka akan di alihkan ke halaman website pengiklan. Jika pengunjung tersebut membeli sesuatu, anda akan memperoleh imbalan komisi atas penjualan ini.

Bagaimana mengetahui kalau saya akan dibayar untuk rujukan saya? 
Program CLOAP Afiliasi ini didukung oleh tracking software afiliasi yang handal dan akurat. Program CLOAP Afiliasi menggunakan kombinasi cookie dan alamat IP untuk melacak rujukan sampai ke tingkat kehandalan terbaik yang dimungkinkan. Apabila pengunjung mengikuti link afiliasi anda sampai ke website pengiklan, sistem CLOAP Afiliasi akan mencatat rujukan ini dan menaruh cookie di computer pengunjung tersebut. Jika pengunjung mengklik, mengunduh, atau membeli barang, sistem CLOAP Afiliasi akan mencari cookie nya (jika cookie tidak ditemukan, sistem akan mencari alamat IP dari rujukan) dan mengkredit komisi di akun anda Proses ini sama sekali secara otomatis. Semua rujukan anda akan terlacak dengan semestinya.

Bagaimana dan kapan komisi saya akan dibayar?
 Komisi anda akan kami bayarkan langsung ke rekening bank anda dalam waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dimulai dari awal bulan berikutnya setelah bulan dimana transaksi terjadi.

Apa itu Link Afiliasi? 
Link afiliasi adalah URL khusus yang anda gunakan untuk mengirimkan pengunjung. Anda akan mendapatkan URL tersebut untuk setiap banner berbeda di panel afiliasi anda.

Dapatkan saya melakukan promosi melalui pay-per-click mesin pencari? 
Ya! Anda dapat melakukan promosi melalui pary-per-click mesin pencari. Pada kenyataannya, promosi jenis inilah yang bertambah populer dan kami juga menyadari adanya beberapa afiliasi yang melakukan promosi dengan cara ini dan menghasilkan komisi yang bagus.

Dimana saya bisa memperoleh pelatihan untuk program afiliasi?
Dasar dasar teknis pemasaran afiliasi dan kiat kiat yang berguna telah kami sediakan di panel afiliasi anda. Sebagai referensi tambahan anda juga dapat mempelajarinya dari artikel maupun buku seperti “Super Affiliate Handbook” yang menjadi acuan para afiliasi di Amerika Serikat.

Apa yang harus saya lakukan sekarang? 
Silakan lakukan seperti berikut ini:

1. Masuk ke “Formulir Registrasi”
2. Isi formulir
3. Terima password dan informasi lainnya via email (dalam 2 hari kerja, apabila disetujui)
4. Log-in ke panel afiliasi Anda dan pilih banner, text link, atau materi promosi lainnya
5. Tempatkan banner/link tersebut di website/blog Anda pada halaman manapun yang Anda kehendaki (sebanyak mungkin halaman diperbolehkan)
6. Terima komisi atas hasil promosi yang Anda lakukan

SPT PEGAWAI YAYASAN NONEFEKTIF

POLEMIK PENGENAAN PAJAK KEKAYAAN

BERANI BERINVESTASI DAN AMBIL RISIKO

Pajak Penghasilan Hadiah Undian

Sumber : Advertorial - detikNews

Jakarta - - Peranan pajak yang sangat penting dalam pembiayaan negara mendorong pemerintah untuk menggali berbagai potensi penerimaan pajak. Pada prinsipnya, pajak atas penghasilan di Indonesia dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya. Salah satu bentuk tambahan kemampuan ekonomis adalah hadiah undian yang diterima olah Wajib Pajak.

Pengenaan pajak atas hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Hadiah Undian. Dalam peraturan tersebut, hadiah undian yang dibayarkan atau diserahkan kepada orang pribadi ataupun badan dikenakan PPh yang bersifat final. Adapun pengertian hadiah undian disini adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Sedangkan maksud PPh bersifat final adalah pajak atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Pemotongan PPh tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan atas pemotongan PPh tersebut juga tidak dapat dikreditkan karena penghitungannya telah selesai, sehingga cukup untuk dilaporkan saja.
Mengingat penghasilan berupa hadiah undian bukan merupakan suatu imbalan langsung atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan cara memperolehnya juga tidak memerlukan biaya dan tenaga sebagaimana yang terjadi dalam imbalan atas pekerjaan, maka penghasilan berupa hadiah undian dipotong PPh sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai hadiah. Jika hadiah diserahkan tidak dalam bentuk tunai seperti kendaraan bermotor, maka nilai hadiah tersebut adalah nilai uang atau nilai pasarnya.

Pada saat pemenang undian telah ditentukan atau diketahui, penyelenggara undian wajib memotong PPh sebelum hadiah terebut diserahkan kepada yang berhak. PPh atas hadiah itu terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu. Yang dimaksud penyelenggara undian dalam hal ini adalah orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi.

Setelah melakukan pemotongan pajak, penyelenggara undian wajib menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak (secara kolektif) serta menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.

Untuk memastikan PPh yang dipotong oleh pihak penyelenggara undian telah disetorkan ke Kas Negara, Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem pengawasan. Saat melakukan pemotongan PPh, penyelenggara wajib membuat bukti pemotongan PPh atas Hadiah Undian, rangkap 3, yang masing-masing diberikan kepada Wajib Pajak penerima hadiah, Kantor Pelayanan Pajak tempat penyelenggara undian terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan sebagai arsip untuk Penyelenggara/Pemotong. Berdasarkan data SPT dan bukti pemotongan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pencocokan data untuk memastikan apakah pemotongan dan penyetoran PPh telah dilakukan dengan benar.

Dengan pengenaan PPh atas hadiah undian ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai program-program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Pengenaan PPh atas hadiah undian juga merupakan perwujudan peran pajak untuk memperkecil kesenjangan pendapatan, yaitu pajak yang dipotong dari mereka yang beruntung mendapatkan hadiah, didistribusikan kepada masyarakat melalui program-program tersebut di atas.

Mari laporkan Bukti Pemotongan PPh atas hadiah undian demi sistem perpajakan yang akuntabel. Bangga bayar pajak!

LEASING MOBIL BOKS

Cermati Daftar PKP Yang Dicabut Agar Terhindar Dari Sanksi Perpajakan

Oleh Moh Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Sumber : website pajak

Bila kita cermati  akhir-akhir ini, sering kita lihat di media cetak ataupun media internet (utamanya situs www.pajak.go.id) pengumuman tentang perusahaan yang telah dicabut status Pengusaha Kena Pajaknya (PKP). Apa itu Pengusaha Kena Pajak? Apa konsekuensi hukum dari dicabutnya PKP? Kenapa mesti diumumkan?

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Subyek dari Pajak Pertambahan Nilai. Artinya bahwa pengusaha tersebut harus memungut PPN ketika melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa berdasarkan UU dikenakan pajak (dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai). Namun demikian, tidak semua pengusaha mempunyai kewajiban tersebut. Pengusaha Kecil dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jumlah tersebut adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka kegiatan usahanya. Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi di bawah ini.

PT ABC adalah perusahaan yang mempunyai toko buku yang memperjualbelikan alat tulis kantor dan buku-buku pelajaran sekolah. Perusahaan itu didirikan tahun 2010. Ditahun 2010 tersebut, peredaran bruto Perusahaan mencapai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Berdasarkan batasan tersebut di atas, PT ABC masih tergolong Pengusaha Kecil dan tidak berkewajiban untuk memungut PPN.

Di tahun 2011, penjualan PT ABC dari toko bukunya sebesar Rp 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah). Karena kemajuan usahanya PT ABC bermaksud mengganti mobil perusahaan yang selama ini dipergunakan oleh Pemegang Sahamnya. Mobil lamanya tersebut dijual seharga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bila kita lihat secara keseluruhan peredaran bruto PT ABC di tahun 2011 sebesar 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah). Dengan peredaran bruto sebesar tersebut, PT ABC bukan lagi merupakan Pengusaha Kecil. Namun demikian karena omset sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukan merupakan penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya, maka PT ABC pada tahun 2011 tetap berhak menyandang nama Pengusaha Kecil, kecuali PT ABC mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Sebagai Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT ABC mempunyai kewajiban untuk :  

1. memungut,
2. menyetor, dan
3. melaporkan

PPN dan/atau PPn BM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.
Selain kewajiban tersebut, PT ABC mempunyai hak untuk:

1. mengkreditkan PPN yang dipungut oleh suppliernya
2. memperoleh kembali (restitusi) ataupun mengkompensasikan kelebihan pajak yang telah dipungut oleh suppliernya dalam hal pajak yang dipungut suppliernya lebih besar dari pajak yang telah PT ABC pungut dari konsumennya.

Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut (Kita masih menggunakan PT ABC yang sama dengan contoh di atas) :
Untuk memenuhi stok barang dagangnya, PT ABC membeli ATK ke beberapa supplier, diantaranya PT XYZ (Pengusaha Kena Pajak juga).
Pada bulan Januari 2011 total transaksi kedua Perusahaan tersebut sebagai berikut:

1. PT ABC membeli Alat Tulis Kantor “hanya” dari PT XYZ sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2. PT ABC melakukan penjualan ke pembeli langsung sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Aspek Perpajakan (PPN) dari dua transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1. PT XYZ menerbitkan Faktur Pajak atas penjualannya kepada PT ABC. PT ABC dipungut PPN sebesar Rp 1.000.000,00.
   Faktur Pajak ini mempunyai dua fungsi yang berbeda:
   • Bagi PT XYZ faktur pajak ini merupakan Faktur Pajak Keluaran;
   • Sedangkan bagi PT ABC, faktur pajak ini merupakan Faktur Pajak Masukan.
2. PT ABC menerbitkan Faktur Pajak atas penjualannya ke Konsumen Langsung dengan memunut PPN sebesar Rp 1.500.000,00:
   • Bagi PT ABC faktur pajak ini merupakan Faktur Pajak Keluaran; dan
   • Bagi Konsumen Langsung PT ABC, Faktur Pajak tersebut merupaka Faktur Pajak Masukan.
3. PT ABC kemudian akan menyetor dan melaporkan PPN sebagai berikut:
   Atas Penjualan Januari 2011 (Total Faktur Pajak Keluaran) 1.500.000,00
   Atas Pembelian Januari 2011 (Total Faktur Pajak Masukan) 1.000.000,00
   PPN yang masih harus disetor sebesar 500.000,00
   Proses Pengurangan Faktur Pajak Masukan yang di peroleh dari PT XYZ di atas disebut Pengkreditan Pajak Masukan.
4. Sejumlah Rp 500.000,00 tersebut di atas, harus disetorkan oleh PT ABC ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Bila berdasarkan Konfirmasi Lapangan, diketahui data Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak terbukti tidak benar, alamat tidak ditemukan misalnya, maka pihak Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Konsekuensi hukum dari Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah Faktur Pajak yang telah diterbitkan atas penjualan/penyerahan barang dan/atau jasa oleh pengusaha tersebut, tidak dapat dikreditkan oleh pihak yang membeli. Dalam contoh di atas, apabila PT XYZ karena suatu dan lain hal dicabut statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT XYZ tidak dapat dipergunakan sebagai kredit pajak (pengurang) atas PPN yang harus disetor oleh PT ABC. Artinya, PT ABC harus menyetor PPN sebesar Total Faktur Pajak Keluaran, yaitu Rp 1.500.000,00.

Konsekuensi hukum di atas dapat bertambah. Dengan tetap memakai ilustrasi di atas, kita misalkan Direktorat Jenderal Pajak sedang mengadakan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan khususnya PPN bulan Januari 2011 terhadap PT ABC. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa PT XYZ ternyata telah dicabut statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga Faktur Pajak dari PT XYZ tidak diakui dan tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak oleh PT ABC. Akibatnya, PT ABC diharuskan membayar (lagi) sebesar Rp 1.500.000,00 plus sanksi perpajakannya. Selain sanksi tersebut, terhadap PT ABC juga dapat dikenakan terseret ke arah hukum pidana bila di kemudian hari PT XYZ terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan faktur pajak (faktur fiktif).

Mengingat beratnya konsekuensi hukum dari dicabutnya status Pengusaha Kena Pajak bagi para pelaku usaha, perlu kiranya kita mencermati daftar Pengusaha Kena Pajak yang telah dicabut statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

Sistem Penomoran Baru Dalam Pembuatan Faktur Pajak

Sumber : website pajak

Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak kembali mengalami perubahan. Diharapkan juga, Pelayanan dan kenyamanan kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak akan meningkat.

Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan, setelah program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang akan berlaku efektif untuk penerbitan Faktur Pajak mulai tanggal 1 April 2013.

Dalam peraturan tersebut, penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak yang ditentukan bentuk dan tatacaranya oleh DJP. Untuk mendapatkan nomor seri Faktur Pajak, PKP perlu mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar. Surat pemberitahuan kode aktivasi akan dikirimkan melalui pos ke alamat PKP, sedangkan password akan dikirimkan lewat email. Setelah mendapat kode aktivasi dan password, kemudian PKP mengajukan surat permintaan nomor seri Faktur Pajak ke Kantor Pelayanan Pajaka (KPP) tempat PKP terdaftar untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, PKP akan mendapatkan surat pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam penomoran Faktur Pajak.

Berkenaan dengan peraturan baru ini, PKP perlu memastikan bahwa alamat yang terdaftar adalah alamat yang sesuai dengan kondisi nyata PKP. Hal ini dimaksudkan agar pada pengiriman surat pemberitahuan kode aktivasi dapat diterima oleh PKP. Apabila terdapat perbedaan antara alamat yang sebenarnya dengan alamat yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus segera melakukan update alamat ke KPP tempat PKP terdaftar. PKP perlu juga mempersiapkan alamat surat elektronik (email) untuk korespondensi pemberitahuan email dan surat pemberitahuan kode aktivasi/surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi yang Kembali Pos (kempos).

Ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan tersebut adalah :

1. Kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2(dua) digit kode transaksi, 1 (satu) digit kode status, dan 13 (tiga belas) digit nomor seri Faktur Pajak;
2. Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP melalui permohonan dengan instrumen pengaman berupa kode aktivasi dan password;
3. Identitas Penjual dan Pembeli, terutama alamat harus diisi dengan alamt sebenarnya atau sesungguhnya;
4. Jenis Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya;
5. Pemberitahuan PKP/pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak, harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah dan dilegalisasi pejabat yang berwenang;
6. PKP yang tidak menggunakan nomor seri Faktur Pajak dari DJP atau menggunakan nomor seri Faktur Pajak ganda akan menyebabkan Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak tidak lengkap;
7. Faktur Pajak tidak lengkap akan menyebabkan PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak Masukan dan PKP Penjual dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, diharapkan PKP dapat mempersiapkan diri untuk menyesuaikan penomoran Faktur Pajak. Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kring Pajak 500200.

Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Terbaru

Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Sumber : website pajak

Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai  tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.  Di kesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Berikut disampaikan contoh sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut :
Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji		3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		15.000,00
Premi Jaminan Kematian		9.000,00
Penghasilan bruto		3.024.000,00
Pengurangan
1. Biaya jabatan
5%x3.024.000,00	151.200,00
2. Iuran Pensiun	50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	60.000,00
		261.200,00
Penghasilan neto sebulan		2.762.800,00
Penghasilan neto setahun
12x2.762.800,00		33.153.600,00
PTKP
- untuk WP sendiri	24.300.000,00
- tambahan WP kawin	2.025.000,00
		26.325.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun		6.828.600,00
Pembulatan		6.828.000,00
PPh terutang
5%x6.828.000,00	341.400,00
PPh Pasal 21 bulan Juli
341.400,00 : 12		28.452,00

Catatan:

• Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
• Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120% x Rp28.452,00=Rp 34.140,00

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

Selayang Pandang Withholding Tax di Indonesia

Sumber : Advertorial - detikNews

Jakarta - - Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Withholding Tax system (pemotongan/pemungutan pajak). Dalam sistem Withholding Tax, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

Sistem Withholding Tax di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya (misal: PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23). Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (misal: PPh Pasal 22).
Pemotongan PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah Pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Dalam Negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pemungutan PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh:

bendahara pemerintah terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
badan-badan tertentu terkait dengan penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
WP Badan tertentu terkait pembayaran dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemotongan PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan WP Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari pemanfaatan modal (dividen, bunga, dan royalti), pemberian jasa (sewa, imbalan jasa), atau penyelenggaraan kegiatan (hadiah, penghargaan, dan bonus) selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan WP Luar Negeri atas penghasilan yang tidak berasal dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final (tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak), kecuali ditentukan lain.

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 (2) antara lain: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan/jasa giro, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang dijual di pasar modal, penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota koperasi (WP Orang Pribadi), penghasilan modal ventura dari transaksi penjualan saham/pengalihan penyertaan modal perusahaan pasangan usahanya, persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi, serta penghasilan atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara.

Pemotongan PPh Pasal 15
PPh Pasal 15 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang menggunakan norma penghitungan khusus untuk golongan WP tertentu, agar memudahkan WP tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti: perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional; perusahaan asuransi luar negeri; perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi; perusahaan dagang asing; serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer). Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan WP tertentu tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari WP tertentu tersebut.

Penerimaan Withholding Tax pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 587,65 triliun, meningkat menjadi Rp.730,418 triliun pada tahun 2011, dan ditargetkan menjadi Rp. 849,706 triliun untuk tahun 2012 atau 83,61% dari total target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp. 1.016,237 triliun. Mengingat pentingnya peranan Withholding Tax dalam dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, maka Ditjen Pajak mewajibkan seluruh pemotong dan pemungut pajak untuk menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Bangga bayar pajak!

Mengenal Lebih Dekat Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : Advertorial - detikNews

Jakarta - - Istilah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukan suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Namun belum banyak yang mengenal filosofi di balik pengenaan PPN. Ditinjau dari ilmu perpajakan PPN termasuk dalam kategori: (1) pajak objektif, (2) pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan (3) pajak tidak langsung.

Menurut pakar PPN, Untung Sukardji, pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang disebut taatbestand. Istilah tersebut mengacu kepada keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak. PPN sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut.

Subjek pajak dalam pengertian pajak objektif adalah konsumen yaitu selaku pihak yang memikul beban pajak. Dalam pajak objektif kondisi subjektif konsumen tidak dipertimbangkan untuk menentukan suatu peristiwa hukum terutang atau diwajibkan membayar pajak. Siapapun konsumennya sepanjang peristiwa hukum tersebut merupakan objek pajak maka terhadap konsumen tersebut diwajibkan membayar pajak yang sama.
Hal ini berbeda dengan pajak subjektif, seperti Pajak Penghasilan (PPh), yang kondisi subjektif pihak yang memikul beban pajak menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pajak terutang. Contohnya, tarif PPh bagi Orang Pribadi (OP) berbeda dengan PPh bagi Badan. Demikian pula Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) OP yang menikah dan memiliki tanggungan anak berbeda dengan OP yang belum menikah.

PPN Sebagai Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Di samping sebagai pajak objektif, PPN di Indonesia termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi. Ditinjau dari hukum perpajakan, pajak atas konsumsi adalah pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara yuridis maupun ekonomis. Maksudnya, yang dikenai pajak adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses produksi, dan ditujukan pada konsumen akhir. Selama barang-barang itu masih dalam siklus produksi atau distribusi, pengenaan PPN pada area itu bersifat sementara yang dapat dibebankan kepada pembeli berikutnya, melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dalam penjelasan atas Undang-undang PPN, ditegaskan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

PPN Sebagai Pajak Tidak Langsung
Selanjutnya, selain sebagai pajak objektif dan pajak atas konsumsi, PPN juga termasuk Pajak Tidak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, beban pembayaran pajaknya dipikul oleh konsumen, namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke Kas Negara dibebankan kepada penjual. Dengan kata lain dalam mekanisme pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggungjawab penyetoran PPN ke Kas Negara adalah pihak yang berbeda. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual, digunakan sebagai bukti pungutan atas PPN terutang, ketika menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli atau penerima BKP atau JKP. Selanjutnya penjual wajib menyetorkan setiap PPN yang dipungut dalam setiap Masa Pajak ke Kas Negara. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar PPN terutang yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual. Faktur pajak itu bagi pembeli adalah bukti pembayaran pajak. Hal ini beda dengan mekanisme penarikan Pajak Langsung seperti PPh, dimana orang pribadi atau badan sebagai pemikul beban pembayaran pajak juga dibebani tanggung jawab atas penyetorannya ke Kas Negara.

Saat ini, PPN memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan PPN pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.230,605 triliun, naik menjadi Rp.298,441 triliun pada tahun 2011, dan ditargetkan menjadi Rp.350,343 triliun di tahun 2012 ini, atau 34% dari total target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp.1.019,333 triliun. Pemerintah terus berupaya mencegah kebocoran penerimaan pajak dari sektor PPN, diantaranya dengan menerbitkan aturan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) di tahun 2012 ini. Kebijakan ini diarahkan untuk mencegah penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya oleh PKP yang tidak bertanggungjawab. Hingga saat ini, Ditjen Pajak telah mencabut status pengukuhan PKP terhadap 202.132 perusahaan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat lebih sadar, peduli serta mendukung target penerimaan pajak demi kelangsungan pembangunan nasional dan penyelenggaraan negara. Bangga bayar Pajak!

Meneropong Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Sumber : Advertorial - detikNews

Jakarta - - Melaksanakan kewajiban pajak terasa mudah jika Wajib Pajak (WP) memahami siklus hak dan kewajiban WP serta membiasakan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengikuti alur siklus tersebut. Setelah WP melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih terdapat 6 kewajiban pajak lainnya, yaitu: (1) Kewajiban pembayaran pajak; (2) Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak; (3) Kewajiban pelaporan pajak; (4) Kewajiban pembukuan/pencatatan; (5) Kewajiban dalam hal diperiksa; dan (6) Kewajiban memberi data.
Dalam hal kewajiban pembayaran, ada 4 hal yang mesti diperhatikan: (1) WP wajib membayar sendiri pajak terutang, meliputi: pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) setiap bulan (PPh Pasal 25) dan pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29); (2) WP wajib membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 serta PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri; (3) WP wajib membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun kepada pihak yang ditunjuk pemerintah; dan (4) WP wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau melalui perangkat desa.

Dalam kewajiban pembayaran pajak, juga meliputi kewajiban untuk membayar atau melunasi utang pajak yang timbul karena pemeriksaan pajak. Utang pajak akibat hasil pemeriksaan bisa tercantum dalam: (1) Surat Tagihan Pajak (STP); (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); (4) Surat Keputusan Pembetulan, (5) Surat Keputusan Keberatan, dan (6) Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Selain pembayaran yang dilakukan sendiri, terdapat mekanisme pembayaran lainnya yaitu dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah bendahara pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Apabila WP tergolong sebagai subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong/pemungut pajak.

Pajak yang telah dibayar tersebut wajib dilaporkan. Pelaporan pajak dapat disampaikan di tempat-tempat berikut: (1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungannya; (2) Drop Box; (3) e-Filing; dan/atau melalui (4) Mobil Pajak atau Pojok Pajak. WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT juga digunakan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. SPT terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

Kewajiban berikutnya adalah pembukuan/pencatatan. Pembukuan diwajibkan bagi WP Badan dan WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dengan pengecualian apabila omsetnya dalam satu tahun di bawah Rp 4,8 milyar. Sedangkan bagi WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di bawah Rp 4,8 milyar setahun atau tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Pembukuan dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Sedangkan pencatatan dilaksanakan untuk mengumpulkan data tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Jika WP diperiksa, maka WP wajib: (1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; (2) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, WP wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelolah secara elektronik; (3) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan; (4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; (5) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; dan (6) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

Kewajiban terakhir dari WP adalah kewajiban untuk memberi data dan informasi. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.

Tujuh kewajiban WP tersebut diimbangi dengan dua belas hak pokok WP. Yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Di mana jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka WP mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Khusus untuk WP yang masuk kriteria WP Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. WP dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara: (1) Melalui Surat Pemberitahuan (SPT); atau (2) dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka WP berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

Hak yang kedua adalah hak dalam hal dilakukan pemeriksaan, maka WP berhak: (1) Meminta Surat Perintah Pemeriksaan; (2) Melihat tanda pengenal pemeriksa; (3) Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan; (4) Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT; (5) Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan; dan (6) Meminta review kepada Kantor Wilayah DJP terkait hasil pemeriksaan.

Hak yang ketiga adalah hak untuk mengajukan keberatan, banding atau gugatan, serta peninjauan kembali. Di mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika WP tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya jika belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka WP dapat mengajukan banding atau gugatan. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh WP dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).

Hak yang keempat adalah hak kerahasiaan WP. WP dijamin kerahasiaannya atas: SPT, Laporan Keuangan, data-data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; dan dokumen atau rahasia WP lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya delapan hak-hak lainnya bagi WP meliputi: (1) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak; (2) hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan; (3) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25; (4) Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (5) Hak untuk pembebasan pajak; (6) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; (7) Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah; dan (8) Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

Dengan memahami siklus hak dan kewajiban WP, diharapkan setiap WP di Indonesia tidak ragu lagi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sekaligus menikmati hak-haknya. Bangga bayar Pajak!