Magister Akuntansi

Negosiasi Freeport : Testimoni  Sejak tahun 1967, Freeport MсMоrаn (FCX) mеmеgаng Kontrak Kаrуа (KK) реnаmbаngаn dі Papua. KK tеrѕеbut dіреrраnjаng pada tаhun 1991, untuk jаngkа wаktu 30 tаhun ѕаmраі dengan 2021. Pada Kоntrаk Kаrуа 1991 tеrсаntum bаhwа setelah 2021 реmеrіntаh Rерublіk Indоnеѕіа аkаn memberikan реrраnjаngаn hak реnаmbаngаn 2x10 tahun (hіnggа 2041) - dаn tіdаk akan melakukan penghentian kоntrаk tаnра alasan yang wаjаr.  Dеngаn bеrbеkаl KK tersebut, FCX bahkan sejak 7 tahun lаlu ѕudаh mеmіntа рrоѕеѕ реmbаhаѕаn untuk mеndараtkаn persetujuan perpanjangan KK hіnggа 2041. Alasan mereka adalah keputusan реrраjаngаn kontrak hаruѕ dіlаkukаn jаuh hаrі - agar kepastian Invеtаѕі kеdераn dan kоntіnуuіtаѕ operasi реnаmbаngаn dараt dijaga dаn tidak bеrhеntі. 

Oleh : Sigit Pramono adalah Ketua Umum Perbanas Sumber : Bisnis Indonesia Bunga kredit bank memang akan selalu menjadi isu yang memikat secara politis. Banyak kalangan yang me­­­nilai bahwa bunga kredit bank saat ini masih tinggi. Selama ini per­­bank­an selalu menjadi tertuduh uta­­­ma penyebab ‘tingginya bunga kredit’. DPR, Kadin, dan Apindo menuding per­­­bankan. Bahkan, BI pun pernah me­­­ngeluarkan pernyataan bahwa ting­­­ginya bunga kredit karena perbankan tidak efisien. Terakhir Ko­­­misi Pengawas Persaingan Usaha me­­­lempar wacana adanya dugaan praktik kartel di perbankan sehingga bu­­­nga sulit turun. Jadi, mudah dipahami jika persetujuan DPR atas Agus D.W. Marto­­war­­do­­jo untuk menjadi Gubernur BI pe­­riode 2013-2018, juga disertai dengan em­bel-embel catatan, sama seperti gu­­bernur periode sebelumnya. Gu­­bernur BI diminta untuk menu­­run­­kan suku bunga kredit perbankan. Berkenaan dengan hal tersebut, agar akar persoalan dapat diurai de­­­ngan baik, mari kita lihat emp...

Oleh : DINNA WISNU PhD Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina @dinnawisnu (Koran SI/Koran SI/ade) Menjelang 1 Mei 2013, di mana Hari Buruh akan dirayakan lagi secara besar-besaran oleh ka langan serikat pekerja, kita sudah mulai melihat dan masih akan menyaksikan rangkaian demonstrasi pekerja di tempat-tempat strategis di Ibu Kota. Salah satunya dikabarkan akan dilakukan akhir bulan ini. Isu yang diusung adalah kebutuhan hidup layak, upah, jaminan sosial, serta penghapusan outsourcing. Secara khusus, saya ingin mengupas permasalahan outsourcing, terutama dari sudut komparatif yang lebih makro. Harapan saya, hal ini bisa membantu melihat isu tersebut secara lebih holistis dan jernih. Outsourcing adalah istilah teknis bagi perusahaan yang memutuskan untuk melakukan subkontrak bagi fungsi-fungsi tertentu dalam perusahaan itu. Outsourcing maksudnya adalah "outside resourcing", jadi perusahaan mendapatkan sumber daya dari ...

Oleh : HASBULLAH THABRANY Guru Besar Universitas Indonesia (Koran SI/Koran SI/ade) Belum genap tiga bulan 2013 berjalan, kekhawatiran membengkaknya dana subsidi BBM sudah mengkhawatirkan banyak pihak. Dalam 10 tahun terakhir bangsa ini telah menghabiskan hampir Rp2.000 triliun untuk subsidi BBM. Apa hasilnya? Tidak kelihatan. Uang itu telah menguap, antara lain dengan timbulnya kemacetan di berbagai kota, yang menimbulkan banyak kerugian lain. Sebaliknya, negeri ini tidak mendanai secara dengan cukup layanan wajib seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Apakah bangsa ini begitu bodoh? Tampaknya ketakutan politik yang berlebihan menyebabkan pemerintah terus merogoh dana rakyat untuk kepentingan politik partai-partai pemenang. Berbagai institusi akademik, tokoh nasional, dan tidak kurang Bank Pembangunan Asia telah mengingatkan bahwa subsidi BBM telah menyebabkan kapasitas fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan investasi penduduk menjadi sangat minim. Padahal, jika saja d...

OLEH : A Prasetyantoko, Pengamat Ekonomi; Dekan Fakultas Ilmu Administrasi dan Ilmu Komunikasi, Unika Atma Jaya, Jakarta Sumber : Kompas Cetak Editor : Erlangga Djumena Apa beda praktik penipuan investasi emas yang kita alami baru-baru ini dengan investasi skema ponzi model Bernard Madoff di AS? Prinsipnya sama saja, berawal dari sikap aji mumpung yang bertemu mental ingin cepat kaya atau greedy. Dari sisi penawaran dan permintaan, ini sudah cukup menciptakan penyimpangan perilaku investasi, baik sederhana maupun canggih. Kasus penipuan investasi emas yang melibatkan Raihan Jewellery dan Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) menyita perhatian publik karena menyeret nama-nama besar. Kasus ini menambah panjang daftar penipuan berkedok investasi di Indonesia. Beberapa tahun lalu, muncul kasus PT Qurnia Subur Alam Raya (PT QSAR), G Cosmos, Voucher Key, dan lain-lain. Tak boleh dilupakan kasus Antaboga, disusul bail out Bank Century. Sebenarnya, penipuan mereka tergolong primitif. Meman...

Pada saat Indonesia memiliki pemimpin baru (presiden) pada 2014 nanti, rasanya itulah momentum yang paling tepat untuk merombak tatanan ekonomi nasional. Tatanan tersebut bisa berjalan apabila terdapat sistem, kebijakan, dan kelembagaan yang terpadu sehingga koherensi menuju cita-cita konstitusi dapat terwujud. Saat ini memang mendesak bagi DPR dan pemerintah untuk segera mendesain Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional (UU SEN) sebagai payung dari seluruh kegiatan ekonomi seperti UU penanaman modal, pertambangan, koperasi, lembaga keuangan, industri, dan perdagangan. Memang konstitusi telah memberi rumusan umum tentang prinsip ekonomi tersebut, tetapi akibat terlalu umum, sebagian prinsip itu harus dijabarkan dalam bentuk UU yang lebih operasional. Ketiadaan UU SEN tersebut menyebabkan banyak sekali UU terkait bidang ekonomi yang dianggap melanggar konstitusi dan sebagian pasal-pasalnya telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Kerjasama Ekonomi Salah satu kotak hitam yang belum dise...

Siapa yang tak pernah mendengar nama Blok Mahakam? Berminggu-minggu menjadi bahasan penting semua elemen sektor energi. Blok yang kabarnya masih mampu memproduksi minyak dan gas sampai 20-25 tahun ke depan tentu menjadi sorotan berbagai pihak, terutama pengejar profit. Sebagai salah satu aset yang seharusnya dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat, secara praktis migas juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Lantas, bagaimana nasib Blok Mahakam di titik temu kepentingan rakyat, negara, dan swasta? Harta Bangsa yang "Hilang" Blok Mahakam salah satu sumber migas bangsa yang tampak "tak tersentuh" oleh pribumi. Sejak 31 Maret 1967, Blok Mahakam secara resmi dikelola oleh swasta asing, Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation, untuk jangka waktu 30 tahun. Selanjutnya pada 1997 kontrak tersebut diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. Dapat kita lihat begitu panjangnya jangka waktu migas kita di Blok Mahakam dikelola oleh swasta. Awal mulanya kegiatan ...

Oleh : Fauzi Ichsan – Senior Economist Standard Chartered Bank (bisnis.com) Akhir-akhir ini, banyak bankir, analis dan politisi yang kritis terhadap peran bank asing. Ada empat isu utama. Pertama, isu resiprokal, di mana beberapa bank di Indonesia yang ingin ekspansi ke luar negeri, misalnya, Singapura dan Malaysia, merasa dipersulit oleh regulator perbankan di sana. Sebaliknya, bank dari luar negeri dianggap begitu mudah berekspansi di Indonesia. Ketimpangan ini dianggap tidak adil sehingga Bank Indonesia dan DPR diminta memperketat aturan bagi bank asing yang beroperasi di Indonesia demi menjunjung azas kesamaan perlakuan. Kedua, isu keadilan dalam bersaing, di mana bank asing yang modalnya besar ‘memakan lahan bisnis’ bank lokal yang modalnya terbatas terutama di daerah dan sektor retail. Implikasinya, BI dan DPR diminta untuk membatasi ekspansi bank asing demi menjaga kelangsungan hidup bank lokal. Ketiga adalah isu terkait dengan dominasi asing, di mana sekitar sepertiga ...

Oleh : A RINTO PUDYANTORO Praktisi Migas dan Penulis Buku A-to-Z Bisnis Hulu Migas (Koran SI/Koran SI/ade) Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini terjadi salah satunya mendasarkan pada pertimbangan bahwa BP Migas dianggap pro-asing, sehingga menimbulkan inefisensi, akibatnya negara potensial menanggung kerugian. Tuduhan itu sendiri masih dapat diperdebatkan. Mari dalam kesempatan ini kita membahas posisi modal asing dalam bisnis migas. Kembali ke Perdebatan Tahun 50-an Jauh-jauh hari sebelum putusan MK, BP Migas dan beberapa pakar telah berupaya menjelaskan dan memberikan argumen bahwa pengusahaan migas adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh BP Migas mewakili negara yang dijamin pro-kepentingan nasional. Argumentasi yang digunakan adalah Pasal 4 UU Nomor 22/2001 tentang Migas yang menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam migas dikuasai oleh negara, yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintah....

Oleh : Yunus Husein Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Koran SI/Koran SI/rhs) Akhir-akhir ini fokus pengambil kebijakan dan pelaku pasar tertuju pada Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang merupakan organisasi internasional beranggotakan 30 negara maju yang bertugas membantu negara anggotanya dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan tata pemerintahan dalam ekonomi global. Yang menjadi salah satu tantangan OECD adalah masalah tax havens. Menurut Sekretaris Jenderal OECD Jose Angel Gurria, jumlah uang yang disembunyikan oleh perseorangan dan korporasi di negara atau wilayah tax havens untuk menghindari pajak atau menghindar dari ketidakstabilan politik berkisar antara USD5-7 triliun. Pada awal April 2009 ini OECD mengadakan pertemuan dan mengumumkan laporan perkembangan negara-negara surga perpajakan atau tax havens.Tulisan ini menguraikan seputar masalah tax havens countries and territories. Laporan OECD Laporan OECD...