Magister Akuntansi

Audit secara singkat adalah proses mengevaluasi bukti kegiatan ekonomi dengan kriteria tertentu untuk memberikan pendapat tingkat kewajaran. Setelah audit atas laporan keuangan yang dilakukan maka outputnya berupa laporan audit.  Meskipun dilakukan oleh auditor senior dan profesional , tapi audit masih mengandung risiko . Risiko Audit adalah istilah yang umum digunakan dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan suatu entitas. The primary objective of such an audit is to provide an action to the opinion as to whether or not the financial statements under audit present fairly the financial position, profit/loss and cash flows of the entity .  Audit risk is the risk of the auditor providing an inappropriate opinion on the financial statements, particularly when those financial statements contain a material misstatement.

Perekonomian Indonesia sampai  medio Agustus 2013, bisa dibilang dalam keadaan tertekan, ditandai dengan merosotnya  nilai rupiah yang cukup dalam terhadap dollar Amerika. Selain faktor rupiah, IHSG pun turut melemah di Bursa Efek Indonesia. Tanda tanda lain adalah terjadi defisit di APBN, neraca perdagangan, serta melemahnya nilai ekspor.  Sehingga muncul kekhawatiran krisis ekonomi kembali menerpa Indonesia seperti tahun 1998.

Seorang account officer dari sebuah perusahaan pialang menjelaskan kepada penulis, untuk order beli saham, selain membayar harga sahamnya, investor hanya dikenakan fee sebesar 0,2%, Sedang untuk order jual, selain membayar fee sebesar 2%, investor dikenakan pungutan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,1% dari nilai jual. Itu hak negara. Tidak ada pengenaan PPN atas fee. Yang mengagetkan dari penjelasan karyawan tersebut adalah bahwa perusahaannya tidak pernah mengenakan PPN atas komisi yang dibayarkan nasabah. Penulis berharap penjelasan tersebut salah atau berharap bahwa tidak semua perusahaan pialang bersikap sama, yaitu melalaikan kewajibannya memungut PPN atas/fee. Padahal potensi PPN dari jasa perdagangan saham cukup besar. Kalau ternyata semua perusahaan pialang lalai dalam memungut PPN atas penyerahan jasa perdagangan efek yang dilakukannya kepada nasabahnya, betapa besamya negara kehilangan penerimaan PPN dari kegiatan perdagangan efek. Berdasarkan IDX Fact Book 2013 yang diterbi...

PPh 23   adalah pajak yang dipotong atas penghasilan selain yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 dikenakan atas passive income seperti bunga, dividen, royalti dan hadiah. Selain itu juga atas Sewa selain tanah & bangunan dan atas Jasa. Tarif Pph 23, 15% untuk Bunga, Dividen, Royalti dan Hadiah dan 2% atas Sewa dan Jasa.  Subjek PPh   23 adalah   WP (Wajib Pajak) dalam Negeri dan BUT. Karena   PPh 23 merupakan witholding tax , pemotongnya   adalah badan pemerintah; subjek pajak Dalam Negeri; Penyelenggara kegiatan; BUT/Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya serta Orang Pribadi sebagai WP DN yg ditunjuk oleh DJP  

Oleh : Heru Supriyanto (Widyaiswara Pusdiklat PaJak) Pada tanggal 15 September 2009, pemerintah telah mengesahkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang secara resmi telah berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Kehadiran UU PDRD tersebut akan menggantikan UU yang lama yaitu UU No. 18 Tahun 1997 tentang PDRD. Bagian Keenam Belas UU No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (disingkat menjadi PBB P2). Sedangkan Bagian Ketujuh Belas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan Pasal 185 UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka sejak tanggal 1 Januari 2010, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB. Sedangkan tahapan pengalihan PBB P2 dan BPHTB diatur oleh menteri keuangan bersama dengan menteri dalam negeri (UU PDRD Pasal 182).

SPAP  merupakan kumpulan berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika yang memiliki kekuatan hukum yang digunakan Akuntan Publik sebagai panduan dalam melakukan tanggung jawabnya. SPAP ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI. Sebelumnya akuntan publik di Indonesia bernaung dalam Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Kemudian pd tgl 24 Mei 2007 berdiri Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, MenKeu mewajibkan seluruh akuntan publik utk menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Untuk dapat menentukan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak diperlukan metode penilaian usulan investasi, yang terdiri dari : 1. Payback Period 2. Return on assets atau return on investment 3. Net Present Value (NPV) 4. Internal Rate of Return (IRR) 5. Profitability Index