Risiko Audit

Audit secara singkat adalah proses mengevaluasi bukti kegiatan ekonomi dengan kriteria tertentu untuk memberikan pendapat tingkat kewajaran. Setelah audit atas laporan keuangan yang dilakukan maka outputnya berupa laporan audit. Meskipun dilakukan oleh auditor senior dan profesional , tapi audit masih mengandung risiko .

Risiko Audit adalah istilah yang umum digunakan dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan suatu entitas.The primary objective of such an audit is to provide an action to the opinion as to whether or not the financial statements under audit present fairly the financial position, profit/loss and cash flows of the entity. Audit risk is the risk of the auditor providing an inappropriate opinion on the financial statements, particularly when those financial statements contain a material misstatement.

Seputar Persoalan Ekonomi Indonesia Terkini

Perekonomian Indonesia sampai  medio Agustus 2013, bisa dibilang dalam keadaan tertekan, ditandai dengan merosotnya  nilai rupiah yang cukup dalam terhadap dollar Amerika. Selain faktor rupiah, IHSG pun turut melemah di Bursa Efek Indonesia. Tanda tanda lain adalah terjadi defisit di APBN, neraca perdagangan, serta melemahnya nilai ekspor.  Sehingga muncul kekhawatiran krisis ekonomi kembali menerpa Indonesia seperti tahun 1998.

Pemungutan PPN Jasa Perdagangan Efek

Seorang account officer dari sebuah perusahaan pialang menjelaskan kepada penulis, untuk order beli saham, selain membayar harga sahamnya, investor hanya dikenakan fee sebesar 0,2%, Sedang untuk order jual, selain membayar fee sebesar 2%, investor dikenakan pungutan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,1% dari nilai jual. Itu hak negara. Tidak ada pengenaan PPN atas fee.
Yang mengagetkan dari penjelasan karyawan tersebut adalah bahwa perusahaannya tidak pernah mengenakan PPN atas komisi yang dibayarkan nasabah. Penulis berharap penjelasan tersebut salah atau berharap bahwa tidak semua perusahaan pialang bersikap sama, yaitu melalaikan kewajibannya memungut PPN atas/fee.
Padahal potensi PPN dari jasa perdagangan saham cukup besar. Kalau ternyata semua perusahaan pialang lalai dalam memungut PPN atas penyerahan jasa perdagangan efek yang dilakukannya kepada nasabahnya, betapa besamya negara kehilangan penerimaan PPN dari kegiatan perdagangan efek.
Berdasarkan IDX Fact Book 2013 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, nilai rata-rata perdagangan saham per hari bursa dalam tahun 2013 (selama kwartal I) sudah mencapai Rp 6,26 triliun. Dengan nilai perdagangan rata-rata Rp 6 triliun saja dan asumsi komisi pialang 0,2%, maka potensi PPN per hari itu mencapai Rp 2,4 miliar, yakni 10% dari jumlah komisi jual dan komisi beli. Itu hanya dalam satu hari. Berapa potensi PPN dalam satu tahun?
Bahwa jasa perdagangan saham (selanjutnya kita sebut saja jasa perdagangan efek) merupakan jasa yang terhutang PPN sudah ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pajak sejak tahun 1990-an antara lain melalui Surat Edaran Nomor SE-15/PJ.5/1990 dan SE 04/PJ.51/1991.
Menurut kedua SE tersebut, kegiatan perantara perdagangan efek atau broker yang bertransaksi untuk kepentingan nasabah termasuk jenis jasa yang dikenakan PPN. Oleh karena itu, perantara perdagangan efek wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan untuk selanjutnya wajib memungut, menyetor dan meiaporkan PPN terhutang atas setiap penyerahan jasa perdagangan efek yang dilakukan.
Jumlah PPN yang harus dipungut adalah 10% dari seluruh komisi/provisi atau fee yang diterima atau seharusnya diterima oleh perantara perdagangan efek baik dari penjual maupun pembeli.
Penegasan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas masih berlaku sampai sekarang. Sebab sampai sekarang pun jasa perdagangan efek masih merupakan jasa yang terhutang PPN. Berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang PPN terbaru (UU Nomor 42 Tahun 2009), jasa perdagangan efek tidak termasuk dalam daftar jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Tidak memberatkan

Potensi penerimaan pajak dari penyerahan jasa perdagangan efek sangat besar namun tidak memberatkan bagi pihak yang harus menanggungnya. Soalnya, dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah komisi yang dibayarkan kepada pialang yang kisarannya hanya 0,2% hingga 0,3% dari nilai transaksi.
Dengan tarif 10%, PPN terutang atas penyerahan jasa perdagangan efek adalah 10% dari komisi yang hanya 0,2% hingga 0,3% dari nilai transaksi tersebut. Seorang investor yang memesan saham senilai Rp 500 juta misalnya, dengan tarif komisi 0,2% hanya akan kena PPN sebesar Rp 100.000. Tambahan biaya (PPN) sebesar Rp 100.000 untuk transaksi senilai Rp 500 juta tentu tak terasa bagi pemodal. Tiap pungutan PPN itu rnemang recehan, tapi akumulasinya dalam sehari bisa mencapai miliaran rupiah.Kalau pemungutan PPN atas jasa perdagangan efek. ternyata tidak akan membe- ratkan pihak terpungut, mengapa pemungutannya belum dilakukan sebagaimana mestinya? Penyebabnya mungkin bukan karena pemodal yang keberatan membayarnya, tapi perusahaan pialangnya yang malas memungutnya. Atau mungkin juga PPN tersebut tergilas perang tarif antar pialang. Pialang sengaja tidak memungut agar tarifnya tidak menjadi lebih tinggi dibanding tarif pialang yang tidak memungut PPN.
Namun, memang ada hal-hal yang masih perlu penegasan dari Dirjen Pajak berkaitan dengan perlakuan perpajakan atas perdagangan efek, yakni perlakuan PPN atas kegiatan transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh pialang untuk perkiraannya sendiri, dan perlakuan perpajakan atas penyerahan jasa perdagangan efek kepada investor asing.
Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pialang bisa dibedakan dua jenis, yaitu transaksi untuk perkiraan pihak lain (dalam fungsinya sebagai perantara perdagangan efek) dan transaksi untuk perkiraan sendiri (dalam kedudukannya sebagai pedagang efek). Surat Edaran tersebut di atas baru memberikan penegasan perlakuan pajak atas transaksi yang dilakukan oleh pialang untuk perkiraan pihak lain dan belum memberikan penegasan tentang perlakuan pajak atas transaksi yang dilakukan untuk perkiraan pialang sendiri.
Memang, apapun bunyi penegasannya (terutang PPN atau tidak) tak akan menghasilkan penerimaan bagi negara. Kalau misalnya ditegaskan terutang PPN, pada akhirnya PPN terutang tersebut akan bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak (Pajak Masukan) sehingga tidak akan menghasilkan pajak yang kurang bayar. Urgensi penegasan tersebut lebih terkait pada kewajiban penerbitan faktur pajak dan untuk terciptanya keseragaman dalam pengisian SPT Masa PPN.
Perlakuan perpajakan atas penyerahan jasa perdagangan efek kepada pemodal asing perlu penegasan karena dalam UU PPN ada istilah Ekspor Jasa Kena Pajak yang diartikan sebagai kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak Keluar Daerah Pabean. Mengingat orang asing yang aktif dalam jual beli saham di pasar modal kita kemungkinan besar berdomisili di luar negeri, (di luar daerah pabean Indonesia), wajar saja kalau ada pialang yang berpendapat, penyerahan jasa perdagangan efek kepada pemodal asing merupakan Ekspor Jasa Kena Pajak.
Di sisi lain, mungkin juga ada pialang yang berpendapat bahwa penyerahan jasa kepada investor asing itu sama saja perlakuan perpajakannya dengan penyerahan jasa kepada investor lokal. Alasannya, karena kedua jenis penyerahan jasa tersebut sama-sama dilakukan di dalam daerah pabean Indonesia.
Untuk menghilangkan perbedaan pendapat itulah diperlukan penegasan dari Dirjen Pajak. Meskipun penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan ekspor jasa kena pajak sama-sama terhutang PPN, namun tarifnya berbeda. PPN terhutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean dikenakan tarif sebesar 10% sedang PPN terhutang atas Ekspor Jasa Kena Pajak hanya dikenakan tarif 0%.
Sebagai penutup, realisasi penerimaan PPN dari jasa perdagangan efek tidak akan sebesar potensinya seperti yang dikemukakan dalam awal tulisan ini. Hal ini karena transaksi yang dilakukan oleh pialang mungkin sebagian saja untuk perkiraan pihak lain dan sebagian untuk perkiraan sendiri. Perlakuan pajaknya berbeda. Namun demikian potensi riilnya tetaplah besar dan sayang untuk dilewatkan. Apalagi katau pialang benar-benar tidak pernah melaporkannya.

Oleh : Amulden Situmorang,
Pegawai Ditjen Pajak dan Mantan Karyawan Bapepam-LK
Sumber : Kontan Rabu, 13 November 2013

PPh 23

PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan selain yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 dikenakan atas passive income seperti bunga, dividen, royalti dan hadiah. Selain itu juga atas Sewa selain tanah & bangunan dan atas Jasa. Tarif Pph 23, 15% untuk Bunga, Dividen, Royalti dan Hadiah dan 2% atas Sewa dan Jasa. 

Subjek PPh 23 adalah  WP (Wajib Pajak) dalam Negeri dan BUT. Karena PPh 23 merupakan witholding tax, pemotongnya adalah badan pemerintah; subjek pajak Dalam Negeri; Penyelenggara kegiatan; BUT/Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya serta Orang Pribadi sebagai WP DN yg ditunjuk oleh DJP 

PBB dan BPHTB

Oleh : Heru Supriyanto

(Widyaiswara Pusdiklat PaJak)

Pada tanggal 15 September 2009, pemerintah telah mengesahkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang secara resmi telah berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Kehadiran UU PDRD tersebut akan menggantikan UU yang lama yaitu UU No. 18 Tahun 1997 tentang PDRD. Bagian Keenam Belas UU No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (disingkat menjadi PBB P2). Sedangkan Bagian Ketujuh Belas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan Pasal 185 UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka sejak tanggal 1 Januari 2010, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB. Sedangkan tahapan pengalihan PBB P2 dan BPHTB diatur oleh menteri keuangan bersama dengan menteri dalam negeri (UU PDRD Pasal 182).

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

SPAP merupakan kumpulan berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika yang memiliki kekuatan hukum yang digunakan Akuntan Publik sebagai panduan dalam melakukan tanggung jawabnya. SPAP ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI.

Sebelumnya akuntan publik di Indonesia bernaung dalam Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Kemudian pd tgl 24 Mei 2007 berdiri Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, MenKeu mewajibkan seluruh akuntan publik utk menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

METODE PENILAIAN USULAN INVESTASI

Untuk dapat menentukan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak diperlukan metode penilaian usulan investasi, yang terdiri dari :

1. Payback Period

2. Return on assets atau return on investment

3. Net Present Value (NPV)

4. Internal Rate of Return (IRR)

5. Profitability Index