Pajak Asuransi Kesehatan Pekerja

PERTANYAAN:

 
Saya ingin menanyakan kepada bapak terkait premi asuransi kesehatan bagi karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan. Bagaimana perlakukan pajak atas premi asuransi tersebut? Apakah premi asuransi dimasukkan ke payroll? Bagaimana perlakuannya juga kalau karyawan mengklaim asuransi kesehatan itu?
Saya mengucapkan terimakasih.
Eva, Jakarta

JAWABAN:

SESUAI Pasal 4 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pgjak Penghasilan (UU PPh), premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja kepada karyawan merupakan objek pajak penghasilan. Tapi, beleid tersebut tidak menjelaskan mengenai apa saja jenis dari premi asuransi itu.
Aturan pelaksananya tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/ PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan ini menyebutkan, penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja merupakan objek PPh Pasal 21.

Artinya, premi asuransi menambah penghasilan bagi si karyawan dan terutang PPh Pasal 21. Maka, atas premi asuransi kesehatan dimasukkan ke payroll dalam menghitung PPh Pasal 21. Tapi, atas premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak (PKP).

Sedangkan bagi perusahaan yang membayarkan premi asuransi, maka hal itu merupakan biaya bagi perusahaan untuk mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Aturan main ini termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh yang menyatakan, bahwa biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, dan tunjangan, yang diberikan dalam bentuk uang bisa menjadi biaya perusahaan.
Namun, untuk pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, hal itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dasar hukumnya diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh.
Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi perusahaan ibu.

Oleh : Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana/Praktisi Pajak (kontan)

Pungutan PPN Pembelian Gudang

PERTANYAAN:

Tahun lalu perusahaan kami membeli sebuah gudang. Belum lama ini kami mendapat surat dari kantor pajak yang mengimbau agar membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri. Perusahaan kami membeli gudang dari developer dan sudah dipungut PPN. Gudang itu hanya menyimpan barang dan kami tidak melakukan renovasi apapun lagi.
Pertanyaannya: apakah perusahaan kami masih harus membayar PPN kegiatan membangun sendiri?
Mohon penjelasan dari Bapak dan terimakasih.
Eka Wulandari, Kosambi, Tangerang

JAWABAN:

PERATURAN Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 menyebutkan, PPN atas kegiatan membangun sendiri dikenakan terhadap bangunan dengan luas minimal 200 meter persegi (m2). Tarif PPN kegiatan membangun sendiri adalah 10% dari dasar pengenaan PPN.
Dasar pengenaan PPN sebesar 20% dari jumlah biaya yang
dikeluarkan atau yang dibayar-kan untuk membangun bangun¬an. Atau, 2% dari total biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan.
PPN kegiatan membangun sendiri dikenakan atas kegiatan. membangun sendiri yang memenuhi ruang lingkup:
Pertama, terutang oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.
Kedua, dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan.
Ketiga, dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan.
Keempat, hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Kelima, berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atawa dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan perairan dengan kriteria konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, atau baja. Kemudian, bangunan diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, serta dengan luas keseluruhan paling sedikit 200 m2.
Sedang syarat kegiatan membangun sendiri yang tidak dipungut PPN:
Pertama, kegiatan membangun bangunan yang dilakukan
oleh orang atau badan yang merupakan kegiatan usahanya.

Atas kegiatan ini memang tidak kena PPN kegiatan membangun sendiri, tapi PPN dengan mekanisme umum yakni pemungutan PPN ke pembeli bangunan oleh penjual.
Kedua, kegiatan membangun sendiri yang luasnya kurang dari 200 m2.
Ketiga, kegiatan membangun sendiri yang bangunannya digunakan bukan untuk tempat tinggal atau kegiatan usaha seperti tempat ibadah.
Nah, karena perusahaan Anda membeli gudang dari pengembang yang PPN-nya sudah dipungut oleh developer tersebut, maka perusahaan Anda tidak dikenakan lagi PPN kegiatan membangun sendiri.
Untuk itu, Anda bisa menanggapi secara tertulis imbauan dari kantor pajak dengan menyertakan alasan-alasannya, dan melampirkan bukti faktur pajak pembelian gudang dari developer sebagai bukti PPN yang sudah dipungut
Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.


Oleh : Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana/Praktisi Pajak (kontan)

Sewa Menyewa (Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) )

•          Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja.

•          Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, disebut sewa-menyewa. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut upah- mengupah.

•          Ju’alah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kinerja objek yang disewa.

•          Pada ijarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan.

•          Tetapi dengan perkembangan ijarah, peminjam dimungkinkan untuk memiliki objek ijarah  di akhir periode peminjaman yang disebut Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) )

Pajak UMKM Tidak Adil

Keadilan perpajakan menghendaki pengenaan pajak harus merata menyeluruh kepada semua subjek pajak yang telah memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ukuran keadilan pemajakan menjangkau dimensi horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal mendalilkan, bahwa orang dengan kemampuan bayar yang sama harus dikenakan pajak sama besar atau equal for the equals. Sedang keadilan vertikal mensyaratkan, orang yang berbeda kemampuan bayarnya harus dikenakan pajak dengan besaran yang berbeda atau unequal for the unequals.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) mewujudkan keadilan horisontal dalam bentuk tarif pajak sepadan (flat rate). Sementara keadilan vertikal dalam bentuk tarif pajak progresif (gradual tax rate). Karena tidak mudah menerapkan ketentuan pemajakan biasa (normal tax system), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering disebut kelompok sulit dipajaki (hard-to-tax taxpayer). Kepada mereka bisa diberlakukan sistem pemajakan sederhana (simple tax system), misalnya, pajak final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2013 lalu.
Dalam Pasal 2 PP No. 46/2013, UMKM yang berhak atas pengenaan pajak 1% dari omzet adalah: pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan usaha dan jasa pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun.

Kedua, wajib pajak orang pribadi tidak termasuk mereka yang melakukan usaha perdagangan atau jasa dengan sarana/prasarana yang bisa dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak menetap (pedagang kaki lima), dan yang menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Ketiga, wajib pajak badan tidak termasuk mereka yang belum beroperasi secara komersial dan dalam jangka waktu satu tahun setelah operasi komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, tahun 2011 lalu terdapat 55.211.396 UKM, sedang tahun 2012 sebanyak 56.539.560 UKM, atau naik 2,41%; UMKM mempunyai kontribusi sekitar 30% dari produk domestik bruto (PDB) yang mencapai Rp 9.380 triliun atau sekitar Rp 2.814 triliun.
Dengan tarif efektif 1% dari omzet, potensi penerimaan pajak dari UMKM sekitar Rp 30,80 triliun, jika tindakan administrasi pemajakan dilaksanakan secara doing business as usual. Untuk mengusahakan lebih banyak penerimaan pajak dari sistem pemajakan yang sederhana ini, maka baik ekstensifikasi (penambahan wajib pajak terdaftar) maupun intensifikasi (kebenaran omzet) harus mendapat perhatian betul.

Kesampingkan efisiensi dan keadilan

Karena dasar pengenaan pajak dihitung dari peredaran bruto, selain tidak bisa dikurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka jika dalam pembukuan wajib pajak ada kerugian tidak diakui dan tidak bisa dikompensasikan secara horisontal dengan penghasilan dari sumber atau kegiatan lainnya. Akibatnya, dalam keadaan bagaimanapun juga (laba atau rugi) perusahaan akan selalu diasumsikan memperoleh penghasilan positif. Oleh karena itu, perusahaan kena PPh final 1% atas peredaran bruto. Perlakuan ini secara teori kemampuan bayar, kurang sejalan dengan prinsip netting effect atau kompensasi horisontal yang juga diatur dalam UU PPh.
Pasal 8 (c) PP No. 46/2013 menyatakan, kerugian pada suatu tahun pajak tidak bisa dikompensasikan secara vertikal pada tahun pajak berikutnya, Akibatnya, secara efektif pemajakan final 1% berdasar peredaran bruto sama dengan penerapan norma penghitungan penghasilan neto menurut Pasal 14 atau 15 UU PPh. Tanpa memperhatikan pembukuan dan fakta bisnis, selain rewards (laba) juga terdapat risks (rugi), usaha selalu dianggap memperoleh keuntungan terus.
Dan akibatnya, ketentuan kompensasi vertical Pasal 6 (2) UU PPh tidak berlaku dan kurang sejalan dengan prinsip loss-carry over effect berdasar asas kemampuan bayar. Menurut Pasal 3 (4) PP No. 46/2013, untuk menjaga konsistensi pemajakan setahun penuh, keadaan pemajakan normal sesuai prinsip kemampuan bayar bisa berlaku kembali tahun berikutnya, setelah ternyata wajib pajak punya peredaran bruto setahun melebihi Rp 4,8 miliar. Alhasil, unsur ketidaksesuaian pemajakan berdasar prinsip kemampuan bayar ini harus dialami wajib pajak berkepanjangan selama setahun.
Dalam rangka penyatuan pengaturan PPh, Pasal 2 (2) PP No. 46/2013 menyebutkan, pajak flnal 1% berdasar peredaran bruto ini berlaku juga bagi wajib pajak orang pribadi, yang sebetulnya mengacu Pasal 17 (1a) UU PPh berlaku tarif progresif dan berhak atas PTKP.
Misalnya, wajib pajak orang pribadi belum nikah dan tanpa tanggungan keluarga dalam tahun 2014 memperoleh peredaran bruto usaha Rp 2,5 miliar.
Berdasar sistem pemajakan final PP No. 46/2013 harus dibayar PPh sebesar Rp 25 juta. Dengan PTKP Rp 24,3 juta dan laba 8%, dalam pemajakan normal dia hanya membayar PPh sebesar Rp 21,355 juta.

Semakin kecil peredaran bruto wajib pajak berarti semakin besar PPh yang dibayar berdasarkan PP No. 46/2013. Dan, secara perlahan akan pudar pada peredaran bruto sekitar Rp 3 miliar. Itu sebabnya, dalam rangka pemberian keadilan beban pajak, perlu juga dipikirkan bagaimana memberikan keringanan atas PPh PP No. 46/2013 yang dibayar oleh orang pribadi yang memiliki peredaran bruto
di bawah Rp 3 miliar.

Memang, pajak final 1% dibayar ke kas negara tiap bulan berdasar peredaran bruto bulan tersebut merupakan sistem pe majakan yang sederhana, baik penentuan utang pajaknya, pembayarannya, maupun administrasinya. World Bank (1988 Report) mengatakan, pemerintah memanfaatkan sistem pajak untuk mencapai beberapa tujuan, seperti pengamanan penerimaan, memfasilitasi kepatuhan dan pembayaran, fisibilitas administrasi, dan mendistribusikan beban pajak secara adil.

Namun, semua tujuan tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu bersamaan secara simultan. Kebijakan pajak merupakan pilihan {trade-off) antara berbagai tujuan. Demikian juga, PP No. 46/2013 adalah pilihan antara kesederhanaan administrasi dengan keadilan. Tapi tampaknya, PP No. 46/2013 lebih memilih kesederhanaan dengan mengesampingkan efisiensi dan keadilan pemajakan berdasar kemampuan bayar.

Oleh :Gunadi, Dosen Perpajakan FISIP UI (kontan)

Pajak Penghasilan Final 1%

PERTANYAAN:

KONTAN edisi 8-14 Juli 2013 mengupas soal kebijakan pemerintah yang menetapkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 1% dari omzet dengan batasan omzet sampai Rp 4,8 miliar setahun. Kebetulan, saya menjalankan usaha sebagai agen asuransi perorangan yang selama ini PPh dipotong oleh perusahaan. Dan, istri saya membuka usaha furnitur. Selama ini, saya memakai Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 1770 dan menghitung pajak dengan menggunakan norma perhitungan.
Yang mau saya tanyakan, apakah semua usaha, baik dagang maupun jasa boleh menggunakan aturan pajak final 1% itu? Lalu, apakah batasan untuk menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dinaikkan menjadi omzet Rp 4,8 miliar setahun?
Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih.
Deddy, Serpong, Tangerang

JAWABAN:

 
PERATURAN Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku mulai 1 Juli 2013 menye butkan, wajib pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu yang kena PPh final adalah yang memenuhi kriteria: pertama, WP orang pribadi atau WP badan tidak termasuk bentuk usaha tetap (BUT).
Kedua, menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar.
WP orang pribadi yang tidak terkena kewajiban membayar PPh final ini adalah: yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang bisa dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap. Dan, WP pribadi yang memakai sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
Sedang WP badan yang terbebas dari PPH final itu ialah: yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.
Usaha Anda adalah agen asuransi sementara istri membuka usaha toko furnitur. Karena agen asuransi termasuk dalam jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, maka kena PPh sesuai tarif umum yang termaktub dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh. Detail pekerjaan yang termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas ada dalam Penjelasan PP No. 46 Tahun 2013. Adapun atas penghasilan dari perdagangan furnitur, bila memiliki omzet Rp 1 miliar setahun, terkena PPh 1%. .
Kemudian, batasan untuk menjadi PKP adalah wajib pajak yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto sebesar Rp 600 juta dalam setahun, bukan Rp 4,8 miliar per tahun. Aturan mainnya tertuang di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK/2010.
Menurut beleid ini, pengusaha kecil adalah pengusaha dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto di bawah Rp 600 juta setahun. Artinya, pengusaha yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 600 juta setahun wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Aturan ini masih berlaku, belum dicabut atau diubah sampai sekarang.
Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.




oleh :
Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana
Praktisi Pajak (kontan)

Jual Beli atau Bai’ (Sale and Purchase)

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjual belikan 

Jenis Jual Beli (Al-Bai’)

a.  Bai’ al-Murabahah atau Beli Angsur (al-bai’ bi tsaman ajil)
Dilihat kata asal ribhu (keuntungan), merupakan transaksi jual beli di mana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu.

Pada praktiknya bank membelikan barang yang dibutuhkan customer, selanjutnya lembaga keuangan menjual kepada customer dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pembayarannya dilakukan secara mencicil (bi tsaman ajil atau muajjal)

Bagi Hasil atau Syirkah (profit sharing)

       Bagi Hasil atau Syirkah (profit sharing) dibagi menjadi empat jenis yaitu

 a. Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (shahib al –mal) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal, sedangkan customer sebagai pengelola  (mudharib)mengajukan permohonan pembiayaan, dan untuk ini mudharib menyediakan keakhliannya.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Mudharib, dan bila akibat kelalaian ditanggung oleh mudharib.

Managemen Keuangan Islam

Lembaga Pembiayaan

 •          Lembaga Keuangan adalah lembaga pembiayaan  yang bergerak dalam pembiayaan dan jasa keuangan lainnya

•          Bisnis dalam lembaga pembiayaan didasari atas kepercayaan  (trust)

•          Ini berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal  menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan

WAWANCARA KHUSUS

Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini

"Produksi Minyak Indonesia di Titik Nadir"

Berapa cadangan minyak yang kita miliki. Habis dalam 12 tahun?

Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini (VIVAnews/Muhamad Solihin)

Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Juni ini. Sebab harga minyak dunia terus merangkak naik. Menyebabkan jumlah subsidi pemerintah terus melonjak. Mencekik APBN. Sementara produk migas Indonesia sendiri terus turun. Jika tidak melakukan sesuatu, maka ekonomi nasional secara keseluruhan bisa terganggu.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, saat berkunjung ke redaksi TV One beberapa waktu lalu, yang juga dihadiri wartawan VIVAnews.com, menyampaikan bahwa produksi migas Indonesia kini nyaris berada di titik nadir. Namun Guru Besar Teknik Perminyakan ITB ini meyakini produksi itu akan naik dengan masifnya eksplorasi dan eksploitasi untuk menemukan cadangan baru.

Indonesia saat ini memang telah berubah menjadi importir minyak bumi dan bukanlah negara dengan kekayaan migas yang berlimpah. Cadangan minyak Indonesia hanya 3,6 miliar barel, sungguh jauh bila dibandingkan dengan Venezuela yang jumlah cadangannya mencapai 300 miliar barel. Jika temuan baru tidak ada, "Kira-kira cadangan minyak kita habis 12 tahun lagi," kata Rudi Rubiandini.

Lahir di Tasikmalaya 9 Februari 1962, Rubiandini sudah lama bergelut dengan semua urusan di dunia perminyakan. Setelah lulus dari Teknik Perminyakan ITB tahun 1985, dia kuliah di Technische Universitaet Clausthal Jerman. Lama berkarir di BPMIGAS mengantarkan Rubiandini ke kursi Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Turun dari kursi Wamen Januari 2013, dia kemudian diangkat Presiden menjadi Kepala SKK Migas. Jabatan yang mengharuskannya menguasai secara rinci setiap perkembangan dunia minyak Indonesia.

Bagaimana kondisi perminyakan kita, seberapa besar stok yang tersedia, apakah ada temuan sumber minyak baru, dan bagaimana strategi SKK Migas menggenjot produksi? Berikut petikan wawancara dengan Rudi Rubiandini.

Sebenarnya, berapa cadangan minyak Indonesia saat ini dan akan habis kapan?

Jadi begini. Indonesia memiliki 3,6 miliar barel minyak. Apabila kita produksikan 800-900 ribu barel setiap hari, maka kira-kira cadangan minyak kita habis 12 tahun lagi. Itu logis, kalkulatif, semua dapat dihitung. Tetapi jangan lupa, cadangan minyak bisa bertambah, dengan cara eksplorasi. Ketika eksplorasi menghasilkan jumlah minyak yang sama untuk produksi maka level cadangan tidak pernah turun.

Pada tahun 1970 juga pernah dikatakan bahwa cadangan minyak kita akan habis pada 10 tahun lagi. Sekarang sudah 2013. Dan sekarang saya bilang bahwa 12 tahun lagi minyak kita akan habis, tapi nanti tahun 2100 akan ada juga yang mengeluarkan statement yang sama. Mengapa bisa begitu? Karena ada eksplorasi. Yang menyebabkan minyak kita akan habis atau tidak, adalah eksplorasi. Minyak yang kita sedot hari ini adalah hasil eksplorasi dari kakek dan orang tua kita 10-20 tahun lalu.

Minyak itu adalah sebuah benda yang keluar dari bawah, karena lebih ringan dari air maka bisa otomatis naik, apalagi gas. Minyak akan naik hingga berhenti di batuan cekungan ke atas. Untuk mencari minyak di dalam tanah maka kita lakukan ultrasonik dan ledakkan dinamit untuk mendapatkan seismik, bentuk batuan tanah. Ketika menemukan cekungan di dalam tanah, ada dua kemungkinan, apakah berisi air asin atau minyak bumi. Kalau dapatnya air, maka kita sebut dry hole.

Pertama kali orang menemukan minyak adalah di permukaan dan zaman dulu minyak bumi digunakan sebagai obat. Ada koreng, dibalut dengan minyak pasti sembuh. Kenapa? Karena minyak itu hidrokarbon, tidak ada oksigen. Sedangkan koreng butuh oksigen untuk berkembang. Dengan kulit dilapisi minyak, maka korengnya akan mati. Lalu berkembang menjadi obor saat dilapisi dengan kain dan dibalut di atas kayu lalu menjadi bahan bakar.

Setelah minyak di permukaan habis maka lama-lama minyak semakin dalam. Harus di bor menggunakan pipa. Paling dalam bisa hingga 15 ribu meter dari permukaan tanah. Dan bukan hanya dibor secara vertikal, namun bisa miring dan horizontal. Akibatnya, investasi eksplorasi menjadi mahal. Ada sumur yang harganya bisa mencapai US$100 juta atau setara Rp1 triliun dan itu belum pasti dapat minyak.

Dan semua cost recovery diganti oleh negara?

Pemerintah tentu tidak mau menanggung eksplorasi migas yang membutuhkan dana besar, maka dibuatlah kontrak eksplorasi. Silahkan ngebor eksplorasi. Kalau tidak dapat, maka tidak diganti serupiah pun oleh negara. Kalau dapat minyak, maka baru diganti oleh negara setelah berproduksi. Dibayarnya bukan menggunakan uang, tetapi equivalent dengan minyaknya, kita sebut sebagai kontrak bagi hasil.

Silahkan investasi, tidak berhasil maka tidak dibayar. Kalau berhasil, seluruh produksinya dipotong dulu biaya eksplorasi, baru dibagi hasilnya. Itu pun bukan 50:50, tetapi negara mendapatkan 85 persen, kontraktor hanya 15 persen. Jadi betapa keberpihakan kepada negara cukup tinggi. Perhitungannya, untuk kontraktor 15 persen, untuk cost recovery atau pengembalian investasi itu 20-25 persen dan sekitar 60 persen pasti untuk negara.

Bandingkan dengan industri pertambangan, yang keluar dari tanah paling hanya 25 persen yang masuk ke dalam kas negara. Sisanya ke para kontraktor, karena mereka menggunakan konsep kontrak karya. Bandingkan pertambangan emas, tembaga, batu bara, dan 100 jenis pertambangan dapatnya hanya Rp120 triliun ke kas negara, sedangkan industri migas hanya satu komoditas dapatnya Rp360 triliun masuk ke kas negara.

Jadi untuk meningkatkan produksi migas membutuhkan eksplorasi besar-besaran?

Iya. Pertanyaannya kenapa banyak perusahan asing? Kita tanya balik ke perusahaan Indonesia, siapa yang mempunyai uang puluhan hingga ratusan triliunan secara tunai, bukan pinjam dari bank untuk eksplorasi? Dan kalau tidak berhasil maka kontrak bisa diputus dan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada yang berani.

Kebetulan kita punya warisan blok migas dari Belanda dan itu semuanya diberikan kepada Pertamina. Sedangkan perusahaan asing disuruh cari dari tempat kosong, maka muncullah Chevron, Total, BP. Yang bekas Belanda, dikuasai oleh Pertamina namun ternyata Pertamina tidak bisa mengelola sendiri blok migas, maka minta pihak ketiga, munculah JOB, Joint Opearation Body. Jadi ada, bagian Pertamina yang dikelola oleh perusahaan asing.

Dari seluruh Indonesia, 50 persen lahan industri migas dikuasai oleh Pertamina. Tapi produksi nasional, produksi migas asing lebih besar daripada produksi Pertamina. Di media massa dibalik termnya, industri migas dikuasai asing. Padahal, perusahaan asing justru telah membuat produksi migas kita itu tinggi.

Apakah karena Pertamina minim eksplorasi?

Nah, kenapa Pertamina tidak begitu agresif? Ada masalah kecil ketika Petronas belajar dari Pertamina, tetapi saat ini Petronas tumbuh pesat. Petronas tidak memberi dividen kepada pemerintah sehingga dananya bisa untuk eksplorasi dan mereka bisa mengembangkan bisnis migas. Sedangkan Pertamina tidak, karena pertamina tunduk pada peraturan BUMN dan wajib memberikan deviden. Seharusnya keuntungan Pertamina digunakan untuk eksplorasi tetapi ini dikembalikan ke negara menjadi deviden. Jadi tidak ada feedback, tidak ada return uang, dari pengelolaan minyak tadi menjadi penemuan minyak baru.

Lahan pertamina memang bekas Belanda. Tapi ambilah contoh Cepu, yang semula dibor dengan kedalaman 300-400 meter oleh Belanda. Di zaman Pak Harto diberikan kepada Tommy melalui Humpuss. Tommy perlu uang dijual ke Ampolex, lalu dijual lagi ke Exxon. Diperluas dan diperdalam oleh Exxon dan dapatlah seperti sekarang, 165 ribu barel pada 2014 nanti.

Ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita dilakukan. Pertama, cobalah sumur Pertamina yang dangkal-dangkal ini dibor lebih dalam. Memang belum tentu dapat, tapi keberanian untuk mengebor lebih dalam ini terbatas. Kedua, Pertamina kan dapatnya bekas Belanda, semua di darat. Belum pernah Pertamina mencari sendiri di laut. Yang ada ambil alih punya BP di Offshore North West Java dan utara Madura, West Madura Offshore. Padahal masa depan migas Indonesia ada di laut, dan itu pun di laut dalam, seperti Inpex di selat Timor, Donggi Senoro, ENI di lapangan Jangkrik. Laut-laut dalam di Timur Indonesia terus eksplorasi.

Kenapa belum dilakukan?

Bagi pertamina, daripada uang kosong melompong karena tidak dapat, mending akuisisi minyak yang sudah berproduksi. Tanah itu kosong melompong, jadilah peta. Selama Pertamina tidak melakukan self exsploration maka tidak pernah ada tambahan minyak.

Selama ini Pertamina sebagai BUMN, kalau dry hole, dianggap merugikan negara. Kalau eksplorasi belum tentu dapat minyak. Rasio sukses eksplorasi itu 30-40 persen, paling tinggi 50 persen. Jadi artinya ngebor 10, yang berhasil 3-4 sumur. Maka yang gagal itu kan duit hilang. Jumlahnya miliaran, triliunan. Pemerintah membatasi Pertamina untuk masuk dalam bisnis yang beresiko tinggi.

Pertamina saat ini saya dorong untuk eksploitasi lapangan yang masih tidak diapa-apakan, Enhanced Oil Recovery (EOR) sedang digalakkan. Kenapa? lapangan asing tadi sudah disedot 40-50 persen. Lapangan Pertamina ini baru 10-15 persen. Ini lapangan kalau diurus secara benar pun hasilnya akan naik. Pertamina bisa kok.

Tetapi kan Pertamina mengelola sumur tua?


Sebetulnya sumur tua bukan berarti minyaknya akan habis. Justru sumur itu telah terbukti ada minyak. Kalau masuk ke lapangan baru kan belum tentu ada hasilnya.

Masalah ini terjadi karena political will atau internal Pertamina?

Kalau dalam hal Pertamina, ini intern Pertamina. Pertamina sudah mendapatkan privilege dari negara. Perusahaan asing itu mendapatkan bagian 15 persen dari minyak, 30 persen dari gas. Sedangkan Pertamina mendapatkan bagian 40 persen. Ditambah kewajiban Domestic Market Obligation. Perusahaan asing dibayar 25 persen dari harga dunia, Pertamina itu full price. Jadi, pantaslah pendapatan negara mengecil, pendapatan Pertamina membesar. Sebenarnya keberpihakan kepada Pertamina itu sudah terlihat, tetapi mengaku sebagai anak tiri padahal sudah dianak emaskan.

Kenapa saat ini industri hulu migas Indonesia seperti tertinggal dari negara lain?

Kalo masalah industri migas kenapa tertinggal dibanding negara lain, itu political will. Seperti dana eksplorasi, pemerintah bisa sisihkan lima persen dari pendapatan migas untuk eksplorasi.

Masalahnya, saat ini kalau ada perusahaan asing masuk ke Indonesia, mereka hanya dikasih lembar kosong tanpa peta, perusahaan asing di Indonesia harus melakukan seismik sendiri. Padahal di Malaysia, itu investor diberikan CD isi peta dan hasil seismik tiga dimensi. Dana yang disebut petroleoum fund ini sangat dibutuhkan di Indonesia, jumlahnya tidak besar. Cukup sekitar lima persen dari hasil migas dikembalikan untuk eksplorasi.

Apakah masalah petroleoum fund sudah diusulkan kepada pemerintah?

Jadi masalah petroleoum fund, kami sudah siapkan beberapa poin di revisi Undang-undang migas yang baru. Salah satunya, kita coba adakan lima persen dari hasil migas untuk eksplorasi, sedangkan 95 persen sisanya masuk ke kas negara. Sehingga, petroleoum fund ini tidak meminta dari pajak atau manapun.

Siapa yang berhak mengelola dana ini, sebab jumlahnya tidak kecil. Bisa mencapai Rp15 triliun?

Petroleoum fund ini akan masuk ke dalam Badan Geologi, sebuah badan milik negara yang bertugas untuk eksplorasi pertambangan dan migas. Kalau tidak ada uangnya, maka Badan Geologi ini hanya sebagai pengumpul data hasil eksplorasi yang dikerjakan orang lain. Kuncinya adalah duit. Ketika duitnya ada maka Badan Geologi jalan, data jadi ada, maka cadangan meningkat.

Saat ini ada badan pengambil data, semi swasta. Namanya Patra Nusa Data. Itu semi pemerintah yang tugasnya mengumpulkan data namun berada di bawah Kementerian ESDM. Ini kan salah? Seharusnya dikembalikan ke Badan Geologi namun karena Undang-undangnya belum ada sehingga tidak jalan.

Kenapa bukan SKK Migas?

SKK Migas lebih bertugas untuk mengamankan kontrak yang telah ditandatangani oleh pemerintah dengan kontraktor. Watchdognya ini SKK Migas. By the law, Badan Geologi inilah yang berhak memegang petroleoum fund.

Soal cadangan migas Indonesia sebesar 3,6 miliar barel tadi. Apakah itu ukurannya sangat besar untuk sebuah negara? Artinya, apakah Indonesia negara kaya minyak?

Indonesia mempunyai cadangan minyak 3,6 miliar barel sedangkan Venezuela itu 300 miliar barel. Kalau Indonesia mempunyai cadangan minyak 300 miliar maka saya berani seperti Hugo Chavez dengan menasionalisasikan perusahaan minyak asing. Sekarang ini, investor mau datang ke Indonesia saja saya bersyukur. Orang kaya sombong seperti Venezuela itu biasa, orang miskin sombong itu luar biasa. Kita harus sedikit terbuka dengan investor asing.

Norwegia saat ini booming dengan cadangan migas yang mencapai 10 miliar barel dengan penduduk 8 juta. Sedangkan kita, cadangan lebih sedikit dari Norwegia namun penduduknya 240 juta. Beda sekali konteksnya dalam membuat aturan. Di negeri yang kaya minyak, mereka menggunakan services contract. Kontraktor asing diundang dibayar dengan barang dan tenaga kerja mereka, sedangkan seluruh minyak untuk negara. Sedangkan di Indonesia tidak, yang bayar kontraktor.

Ingat, nasionalisasi di Venezuela itu bukan berarti perusahaan diusir tetapi mereka beli dari kontraktor-kontraktor asing lalu perusahaan tersebut menjadi perusahaan nasional karena cadangan minyak mereka melimpah. Masalahnya Indonesia, uangnya dari mana?

Anda sudah petakan kendala di industri migas. Kira-kira bagaimana produksi migas Indonesia ke depan?

Beberapa waktu lalu saya bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua jam. Karena selembar demi selembar paparan saya dia kupas dan beberapa masukan dari saya diterima dan keluar sebagai keputusan. Ada hal yang minimal harus dilakukan. Pertama, pemangkasan birokrasi. Kedua, insentif fiskal eksplorasi.

Saya juga ceritakan kepada Pak Presiden bahwa untuk kegiatan eksplorasi ada 25 izin dan memproses izinnya butuh 2-3 tahun. Pak Presiden bilang kapan mulai kerjanya? Lalu Presiden memerintahkan Pak Sudi Silalahi (Mensesneg) untuk menyederhanakan perizinan menjadi tujuh. Seluruh menteri bergerak untuk merevolusi perizinan.

Saya ingin menyampaikan bahwa visi SKK Migas jangka panjang adalah meningkatkan penemuan cadangan migas dengan eksplorasi. Kenapa? Hari ini kita nikmati minyak karena hasil eksplorasi 10-20 tahun lalu. Jangka menengah, kegiatan lapangan-lapangan yang idle dengan sentuhan EOR, lalu tingkatkan kapasitas nasional, hidupkan perbankan dan kontraktor nasional.

Sedangkan jangka pendek, mengamankan lapangan yang akan onstream dalam waktu dekat, seperti proyek Banyu Urip, Jangkrik, dan Donggi Senoro. Lalu menurunkan decline rate jadi nol. Dari minus lima hingga sepuluh menjadi nol. Ini bukan pekerjaan gampang, dari dulu sulit kok. Aslinya, sebuah blok migas itu bisa turun 20-40 persen, namun karena ditekan dengan menambah sumur maka menurun menjadi enam persen. Tahun ini saya canangkan nol, bukan hanya nol namun malah naik.

Sekarang saya targetkan produksi minyak Indonesia 840-850 ribu barel. Akhirnya kementerian keuangan menggunakan angka 840 ribu barel. Per hari ini produksi 842 ribu barel. Jadi bukan hanya zero decline. Tetapi sekarang memang titik nadir produksi migas indonesia, tapi nanti akan naik. Saat ini produksi migas terbukti mulai rebound. Insya Allah.

Anda yakin produksi migas Indonesia akan naik?

Saya sampaikan kepada Pak Presiden, sampai 2019 minyak dari lapangan Banyu Urip, Cepu sudah keluar semua. Gas dari Tangguh train tiga juga sudah keluar. Pada 2019 nanti Indonesia sudah berubah dari minyak ke gas. Jadi kalau kita tidak mulai bangun infrastruktur gas maka akan susah. Saya berharap swasta cepat masuk, alokasi gas telah disediakan.

Yang Banyu Urip saya sudah cek. Beberapa waktu lalu sudah cek ke lapangan dan sudah mulai bor dua rig. Rencana 42 sumur, 13 sumur diantara untuk inject tingkatkan lifting. Saat ini produksi Blok Cepu baru 53 persen. Insya Allah 2014 akhir sudah produksi penuh. Lalu proyek deep water seperti Bangka, Gendalo dan Gihem akan selesai 2015-2017 dengan jumlah gas 114.742 juta kaki kubik. Ini jumlah yang besar. Kemudian Blok Muara Bakau, Jangkrik yang dikelola ENI dari Italia akan hasilkan 450 juta kaki kubik pada 2016.

Lalu ada blok Masela di selat Timor, ini selesai 2018 dengan produksi 421 juta kaki kubik. Tangguh train 3 produksi 500 juta kaki kubik selesai 2019.

Ketika saya dipanggil, Presiden sempat bertanya, adakah yang selesai sebelum Agustus 2014? Saya katakan Bapak tidak perlu khawatir. Bapaklah yang sudah membuat ini terjadi dan biarlah Presiden selanjutnya yang menikmati. Bapak Presiden tinggal bilang ke presiden selanjutnya, kami persembahkan proyek-proyek migas yang tinggal dinikmati. Ini tabungan bangsa indonesia, anak cucu kita. Totalnya tidak kurang dari US$30 miliar investasi dan tidak menggunakan uang negara.

Ada cerita di sektor migas bahwa Indonesia berhasil produksi 1,6 juta barel pada tahun 1977. Negara Indonesia beruntung karena menemukan lapangan besar. Setelah itu turun. Titik puncak kedua muncul lagi pada 1995, produksi minyak bisa 1,6 jt barel. Kenapa? Karena disentuh EOR di lapangan Duri, caranya injeksi uap. Lalu kemudian turun terus.

Lalu kapan ada puncak ketiga? Jawabannya ada pada dua komponen yakni eksplorasi dan EOR. Jika dilakukan bersamaan maka akan membuat puncak produksi yang ketiga. Tetapi kalau dikatakan turun tidak, saat ini produksi Migas Indoenesia mencapai 2,1 juta ekuivalen setara minyak. Lebih tinggi dari produksi Migas pada 1976.

Untuk program BBM menjadi BBG sendiri, sejauh mana komitmen SKK Migas dalam hal ini?

Kami ditantang untuk mengkonversi BBM menjadi BBG. SKK Migas telah siapkan 32 juta kaki kubik untuk proyek ini dari tahun lalu. Tetapi tidak terjadi. Masalahnya bukan di suplai gas tapi converter kit serta SPBG mother daughter tidak jadi-jadi. Kenapa? Karena dibangun menggunakan uang APBN. Saya ingat, karena waktu itu masih menjadi Wakil Menteri ESDM, Dirjen Migas waktu itu, Ibu Evita menyatakan tender SPBG baru selesai November dan baru dibangun Maret. Pak Menkeu tidak mau kalau multiyear karena sudah ada pengalaman pahit di Hambalang. Saya bilang, ini kan multiyear tapi single budget, tapi tetap tidak mau.

Jadi sebenarnya proses berjalan. Kesiapan hulu ada tetapi masalahnya di infrastruktur gas belum siap karena menunggu dana dari APBN. Saya lebih suka agar swasta masuk. Swasta lebih cepat jadi asal diberikan margin cukup.

Bagaimana dengan renegosiasi harga gas Tangguh?

Sebenarnya ekspor gas Tangguh ke Fujian itu kecil, hanya 11 persen. Tetapi magnitude politiknya besar. Padahal efek rupiah kecil, hanya Rp40 triliun tambahannya. Tetapi seolah-olah kita jual barang murah ke luar negeri, padahal tidak. Banyak juga gas yang kita jual mahal hingga 17 dolar per MMBTU, tetapi karena Fujian dijual US$3,35 per MMBTU kelihatannya kecil. Waktu itu kita jual gas ketika pasokan gas di dunia sedang besar. Bisa kejual juga bersyukur waktu itu.

Proses renegosiasi Tangguh telah dimulai, untuk harganya belum tahu. Yang jelas, CNOOC telah berkomitmen untuk mengubah harganya. Kami bercita-cita dalam dua bulan selesai, tetapi negosiasi membutuhkan proses yang tidak mudah.

Kami pernah dihujat karena mengekspor gas lebih banyak daripada untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi pada tahun 2012, hampir seimbang karena ada kontrak gas yang sudah habis, dan kami langsung mengalihkannya untuk kebutuhan dalam negeri. Lalu ada usul, kenapa tidak seluruh gas itu digunakan untuk kebutuhan dalam negeri? Jawabannya sederhana. Ini infrastrukturnya tidak ada, apa gasnya ditenteng dalam plastik?

Konvergensi IFRS

International Financial Reporting Standards

IFRS adalah standar pelaporan keuangan internasional  yang digunakan oleh setiap entitas diseluruh dunia dalam melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan.  

 ADOPTION STAGE (2008-2010)

1. Adopsi semua IFRS      
2. Persiapan infrastruktur                                     
3. Evaluasi dan pengelolaan dampak konvergensi

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XVI MANADO

Bagi yang berminat mengikuti acar Simposium Nasioanal Akuntansi, kali ini SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI yang ke 16 kali ini diadakan pada tanggal 25 - 28 September 2013 di Manado. Simposium ini merupakan agenda nasional rutin dari IAI KAPd. Dalam Simposium ini dibahas topik-topik terkini di bidang praktik dan ilmu akuntansi serta dipresentasikan hasil penelitian akuntansi di Indonesia. SNA pertama digelar tahun 1997 di Yogyakarta dan tahun ini 2013 akan diselenggarakan SNA 16 di Manado.

Lingkup Akuntansi Sebagai Disiplin Ilmu

Lingkup akuntansi sebagai suatu displin ilmu   (body of knowledge of accounting) dapat ditinjau dari bagai aspek yaitu :

1. Aspek tujuan informasi yang  dihasilkan               dari	a. Akuntansi Keuangan b. Akuntansi Manajemen c. Akuntansi Biaya
2. Aspek sistem	a. Sistem Informasi Akutansi b. Sistem Pengendalian Manajemen
3. Aspek entitas objek akuntansi non profit       (sektor publik)	a. Akuntansi Pemerintahan b. Akuntansi Non Pemerintahan
4.  Aspek informasi akuntansi	a.  Akuntansi  Pasar Modal b. Akuntansi Perpajakan
5.  Aspek tren akuntansi masa kini	a. Akuntansi Sumber Daya Manusia b. Akuntansi Syariah
6. Aspek spesifik entitas	a. Akuntansi Koperasi b. Akuntansi Perbankan
7. Aspek pemeriksaan  terhadap proses dan output akuntansi	a. Audit untuk Sektor  Bisnis b. Audit untuk sektor  Publik