Welcome to Tax and Accounting Service - The Right Partner For Your Business
Contact : Phone 0821-2566-2195 Wa 0821-2566-2195 September 2014

Wajah Baru Otoritas Pajak


Walaupun belum diputuskan secara resmi, Tim Transisi Jokowi-JK sudah mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Pajak dan Badan Penerimaan Negara dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Badan yang diusulkan tersebut adalah bentuk baru Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Badan tersebut bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Dengan adanya Badan Otoritas Pajak ini maka diharapkan rasio pajak (tax ratio) akan naik menjadi 15% pada 2019 atau naik sekitar 3% lebih dibandingkan rasio pajak sekarang. Lantas, apakah dengan dibentuknya Badan Otoritas Pajak ini penerimaan pajak akan langsung meningkat? Jawabannya iya asalkan segera diikuti tiga hal penting yang mengiringi pembentukannya.

Hal pertama yarig harus segera dilakukan adalah menyiapkan legalitas pembentukan Badan Otori­tas Pajak ini. Legalitas ini harus ada menjelang pengumuman kabinet Jokwi-JK pada oktober mendatang. Legalitas pembentukan Badan Otoritas Pajak dapat dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang saat ini sedang dibahas. Tetapi, harus diingat juga bahwa alasan utama dibentuknya badan ini sebenarnya adalah untuk memperbesar kapasitas Ditjen Pajak. Untuk itu, perlu ditambah kewenangan Dirjen Pajak dalam bidang sumber daya manusia (SDM), organisasi, dan pendanaan.

Segera Terbitkan Perpu

Karena itu, langkah yang tepat adalah memasukan juga kewenang­an yang dinginkan tadi ke dalam amendemen UU KUP. Undang-undang KUP bukan hanya mengatur ketentuan formal perpajakan saja, namun harus mengatur tentang hal-hal khusus terkait otoritas pemungutan pajak, seperti sistem rekrutmen, status pegawai, sistem penggajian, sistem pemberhentian, penambahan dan pengurangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan sistem pendanaan.

Undang-undang KUP dapat meniru UU Bank hidonesia yang di dalamnya juga mengatur tentang sistem pengajian khusus pegawai Bank Indonesia. Tentunya ini sangat mungkin dilakukan karena amanat pajak diatur langsung dalam UUD 1945, yang mengindikasikan begitu pentingnya Ditjen Pajak. Kalaupun sangat mendesak dengan pertimbangan momentum yang tepat, pemerintah dapat segera menerbitkan peraturan pemerintah peng-ganti undang-undang (Perpu) KUP mengiringi pembentukan Badan Otoritas Pajak ini.
Berkaca pada penerbitan Perpu KUP Tahun 2009, Pemerintah pernah menerbitkan Perpu KUP untuk mengadopsi satu pasal perpanjangan pengampunan sanksi pajak (Sunset Policy). Dapat dikatakan, secara legal formal, pembentukan Badan Otoritas Pajak sudah tidak menjadi masalah lagi. Hal kedua yang harus segera disiapkan pasca pembentukan Badan Otoritas Pajak ini adalah sistem rekrutmen pegawaj dan pendidikan dan pelatihan (diklat). Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, maka jumlah pegawai harus ditambah agar mampu memperluas cakupan pemungutan pajak (tax coverage ratio).

Selama ini, penerimaan pajak hanya didukung oleh segelintir wajib pajak (WP) saja. Hal ini dikarenakan seluruh pegawai pajak saat ini hanya mampu menjangkau 50% dan seluruh WP terdaftar saja. Sisanya ditambah Wajib Pajak yang belum terdaftar, tidak akan bisa disentuh. Namun, menambah pega­wai yang banyak tidak akan memberikan solusi cepat apabila tidak dikuti penambahan kompetensi dan adanya dukungan sarana dan prasana dalam bekerja. Memang akan ada jeda waktu (time lag) agar pegawai baru ini benar-benar siap bekerja. Namun, jeda waktu ini dapat diperpendek asalkan persiapannya dimulai sekarang.

Hal ketiga yang harus diantisipasi sejak dini adalah menyusun strategi penggalian potensi pajak orang pribadi. Dengan demikian sudah saatnya, struktur dan komposisi penerimaan pajak tidak lagi didominansi oleh setoran segelintir perusahaan berbasis' ekspor komoditas. Hal ini karena, diprediksi, untuk beberapa tahun ke depan pertumbuhan ekonomi dunia masih mengalami penurunan.

Ini berdampak pada penurunan kebutuhan impor dunia dan berimbas pada penurunan ekspor dari Indonesia. Akibatnya, penerimaan pajak dari WP sektor ini - berkontribusi hingga 90% total penerimaan pajak - diprediksi akan menurun.
Gejala ini tampak jelas dari tren pencapaian penerimaan pajak yang terus menurun dalam tiga tahun belakangan ini. Penerimaan pajak pada 2011 mencapai 97%, tahun 2012 mencapai 94%, dan tahun 2013 mencapai 92%.

Gawatnya lagi, postur anggaran pendapatan dan.belanja negara (APBN) juga sangat tergantung pada keberhasilan penerimaan pa­jak. Karena pertumbuhan ekonomi diprediksi juga menurun, maka sebenarnya potensi gagalnya penca­paian (shortfall) penerimaan pajak sudah di depan mata. shortfall pe­nerimaan pajak ini sebenarnya tidak boleh terjadi, karena hal ini akan mempersempit lagi ruang fiskal (fiscal space) yang memang sudah kecil. Dalam APBN-P 2014, peme­rintah sudah menerapkan kebijakan kualitas belanja (quality spending) karena ruang fiskal berkisar kurang dari 10% dari total belanja.

Tercermin Dana Nganggur

Sembari mendorong pertumbuhan ekonomi terus meningkat, terutama dari sisi penawaran (supply) agar menekan inflasi, maka Badan Otoritas Pajak harus mengendus besarnya po­tensi penerimaan pajak orang pribadi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2013), dari sekitar 110,8 juta orang yang berkerja, baru 24,13 juta orang atau 21,7% yang terdaftar sebagai WP Selanjutnya, dari jumlah WP yang terdaftar tersebut, hanya 670 ribu WP atau 2,7%. Ironisnya, dari sebanyak lebih 586 ribu WP, sekitar 87,5% membayar pajak kurang dari RplOO juta setahun atau hanya Rp 8,3 juta sebulan saja. Padahal, apabila dibandingkan dengan data eksternal yang ada, akan terdektesi ternyata memang banyak yang belum bayar pajak padahal mereka mampu.

Data jumlah simpanan nasabah bank mencerminkan dana nganggur (idle money) dan ini jelas mengindikasikan bahwa sang pemilik memiliki penghasilan jauh di atas jumlah simpanannya. Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), per Mei 2014, jumlah rekening simpanan di atas Rp 5 miliar mencapai 68 ribu rekening lebih dengan jumlah sim­panan sebesar Rp 1.681,93 triliun.

Sebelumnya, hasil studi LPM FE UI (2012) menyebutkan ada lebih dari 5130 ribu nasabah yang memiliki simpanan di atas Rp 500 juta. Indikaitor kekayaan orang pribadi dapat juga dilihat dari kepemilikan hartanya. Penjualah mobil mewah cenderung stabil di sekitar angka tujuh ribu unit setiap tahunnya wa­laupun WP penjualan atas barang mewah (PPnBM) telah dinaikkan. Demikian juga penjualan apartemen kelas premium laris manis setiap tahunnya yang dibuktikan dengan proyek-proyek pembangunan apar­temen mewah di Jakarta yang kini terus saja bermunculan.

Angka dan fakta tersebut di atas menggambarkan dengan jelas betapa besaran potensi pajak orang pri­badi yang dapat dikonversi menjadi penerimaan negara. Kita berharap wajah baru otoritas pajak Indonesia akan segera lahir, dan bisa menjalankan perannya sebagai wajah baru otoritas pajak Indonesia.

Chandra Budi

Bekerja di Ditjen Pajak, alumnus Pascasarjana IPB (INVESTOR DAILY)






Sekilas Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)

Akuntansi Perpajakan | Tax Accounting


Akuntansi Perpajakan atau akuntansi pajak (tax accounting) merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, meng-kalkulasi dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian/transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku walaupun ada ketidak cocokan aturan antara akuntansi pajak dengan pedoman laporan keuangan.

akuntansi perpajakan
Akuntansi Perpajakan

SAP lagi SAP lagi.....


Microsoft Dynamics AX 2102, Solusi ERP?

Banyak resiko yang dihadapi saat aplikasi ERP (enterprise resource planning) diterapkan di sebuah perusahaan. “Implementasinya sudah susah, eh ternyata user-nya tidak fleksibel untuk mengikuti perkembangan bisnis. Justru jadi bottle neck. Padahal budget TI menurun setiap tahun. Kebutuhannya untuk hari ini, tapi solusinya milik kemarin,” cerita Eddy Soloan (Business Lead, Microsoft Dynamics, PT Microsoft Indonesia) mengawali acara peluncuran Microsoft Dynamics AX 2012 di Jakarta (8/12/2011).

IFRS VS GAAP

Pengantar US GAAP dan IFRS 
The US GAAP adalah, pada dasarnya, satu set aturan akuntansi yang digunakan untuk pengolahan, penyajian, dan pelaporan laporan keuangan untuk entitas yang luas,  perusahaan swasta dan publik, pemerintah, dan organisasi non-profit. Istilah ini pada umumnya terbatas di AS dan oleh karenanya biasa disingkat US GAAP. Namun, dalam arti teoritis, GAAP meliputi seluruh industri akuntansi, bukan hanya AS.

IFRS, singkatan dari International Financial Reporting Standar (Standar Pelaporan Keuangan Internasional), adalah prinsip-prinsip berbasis standar, interpretasi, dan kerangka yang diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB).

Belajar Dynamics AX


Microsoft Dynamics AX 2102, Solusi ERP?

Banyak resiko yang dihadapi saat aplikasi ERP (enterprise resource planning) diterapkan di sebuah perusahaan. “Implementasinya sudah susah, eh ternyata user-nya tidak fleksibel untuk mengikuti perkembangan bisnis. Justru jadi bottle neck. Padahal budget TI menurun setiap tahun. Kebutuhannya untuk hari ini, tapi solusinya milik kemarin,” cerita Eddy Soloan (Business Lead, Microsoft Dynamics, PT Microsoft Indonesia) mengawali acara peluncuran Microsoft Dynamics AX 2012 di Jakarta (8/12/2011).

Menyadari tantangan-tantangan di atas itulah, Microsoft memperkenalkan Microsoft Dynamics AX 2012. Solusi ERP ini disebutkan skalabel tetapi terjangkau, dan bisa memaksimalkan investasi ERP yang ada di sistem administrasi tingkat korporat, maupun menjadi solusi bagi perusahaan menengah.
“Generasi terbaru ERP Microsoft ini punya empat karakteristik, yakni tidak sulit dipakai sehingga merupakan aset, sederhana dan fleksibel, lengkap dari ujung-ke-ujung untuk industri tertentu, dan informasinya harus mengalir ke para pengambil keputusan,” terang Eddy.

Mengapa Eddy menyebutkan Microsoft Dynamics AX 2012-nya mudah dipakai? Ini antara lain karena tampilannya sama dengan produk-produk Microsoft, yakni Outlook, Word dan Excel sehingga pengguna yang sudah terbiasa dengan produk Microsoft tidak perlu susah-payah belajar lagi.
“Kelolanya juga harus simpel karena single standard Microsoft platform,” ungkap Eddy. Ia menambahkan, AX 21012 semakin terintegrasi dengan produk Microsoft lainnya, yakni Office, SharePoint dan ERP client. “Sehingga resiko ERP bisa ditekan dan cost effective,” kata Eddy.

Solusi ERP, tutur Eddy, saat ini banyak dipakai oleh industri makanan dan minuman. JJ Food Service di Inggris adalah salah satu contohnya. Ini karena paketnya lengkap dari ujung-ujung. “Ada untuk riteler sendiri, untuk manufakturing, untuk distributor. Setiap user punya profile sendiri dan sudah termasuk workflow grafis yang bisa dikonfigurasi sendiri,” jelas Galib Machri (Solution Specialist, Business Solution Microsoft Dynamics, PT Microsoft Indonesia).

ERP, kata Eddy, sebenarnya sangat mendukung transparansi, khususnya jika digunakan di sektor publik. Sayangnya, di tanah air penerapan ERP di sektor publik justru belum banyak. “Padahal di Singapura sangat tinggi, misalnya di departemen-departemen,” kata Eddy yang mengaku baru saja mendapatkan tiga kustomer baru di Indonesia, masing-masing dari sektor makanan dan minuman, otomotif dan transportasi.
Di Indonesia, Microsoft berfokus pada sektor manufakturing, ritel, distribusi dan sektor publik sebagai target pasar.

 http://www.dynamicsindonesia.com

http://berkaskosong.blogspot.com/2012/12/microsoft-dynamics-ax-community.html

*****************************************

Download APLIKASI:

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/AX/downloads

Cara Install:
http://www.kaskus.co.id/post/512201f81dd7190314000000

http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000008029580/ltlt-microsoft-dynamics-ax-community-gtgt/39

http://www.kaskus.co.id/show_post/000000000000000459509457/175

http://berkaskosong.blogspot.com/2012/12/microsoft-dynamics-ax-community.html
================

COMPARE 3 ERP BIGEST

ERP adalah system terpadu berbasis computer yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal perusahaan. ERP merupakan arsitektur perangkat lunak yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antara semua fungsi bisnis di dalam batas-batas organisasi dan mengelola koneksi ke stakeholder di luar.
Berikut ini akan dibahas 3 software ERP yang ada pada saat ini.

1. SAP

SAP adalah perusahaan software terbesar keempat di dunia yang berpusat di Jerman dan berdiri sejak tahun 1972. SAP menawarkan solusi ERP lengkap dengan modul yang terintegrasi untuk CRM dan SCM. Mereka memiliki solusi yang komprehensif untuk mengatasi kebutuhan industry terutama manufaktur. SAP dapat membantu pengguna dalam mengangani Customer Relationship Management, ERP , Product Lifecycle, Supply Chain Management, dan Supplier Relationship Management. SAP mengutamakan produknya bagi perusahaan kelas menengah ke atas.


Keunggulan SAP adalah :
a. Sebagai sebuah aplikasi ERP, SAP tergolong sangat lengkap karena terdiri dari berbagai macam modul yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang bergerak pada berbagai macam bidang usaha. Modul-modut tersebut antara lain dapat membantu pengguna dalam hal Financial and controlling, Project System, Sales and Distribution, Production Planning, dan Material Management.
b. Implementasi SAP terbukti secara signifikan dapat mengurangi proses administrative, mendukung cost reduction, dan meningkatkan produktifitas.
c. Hambatan memperoleh informasi dapat dihilangkan karena informasi yang ada bukan lagi milik unit kerja melainkan milik perusahaan.


Kelemahan SAP adalah :
a. Untuk mendapatkan keuntungan penuh dari penggunaan SAP harus terjadi penggantian 90% hingga 100 % teknologi yang ada sebelumnya. Hal ini menyebabkan berubahnya budaya kerja yang telah ada sebelumnya.
b. Penggantian system memerlukan biaya yang tinggi dan waktu implementasi bisa berkepanjangan.


2. AXAPTA

Micfosoft Axapta yang saat ini dikenal dengan nama Micfosoft Dynamics Ax adalah sebuah aplikasi bisnis yang dilengkapi banyak fungsi terpadu. Mulai dari modul manufacturing, supply chain management, financial management, sampai dengan business analysis. Sebagaimana software ERP yang lain, Axapta dapat megintegrasikan berbagai bagian dalam perusahaan dan mempercepat penerimaan informasi dari masing-masing bagian sehingga dapat membantu manager dalam pengambilan keputusan. Microsoft Dynamics Ax ini sangat cocok bila digunakan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan akan sangat membantu bagi perusahaan yang memiliki multi lokasi.
Microsoft Dynamics AX terbagi kedalam berbagai kategori, yaitu : Modul Financial ( buku besar, piutang, dan kewajiban ), Modul Distributon ( pesanan pembeli , persediaan, dan kebutuhan barang baku ), Modul Project ( manajemen proyek )

Keunggulan yang dimiliki oleh Microsoft Dynamics AX ini antara lain :
a. Microsoft Dynamics AX ini menggunakan platform microsft sehingga sangat mudah untuk diintegrasikan dengan produk Microsoft lainnya. Tampilan dari software inipun mirip dengan aplikasi Microsoft pada umumnya sehingga lebih familiar dang lebih mudah mengoperasikannya.
b. Jika dibandingkan dengan yang lain, Microsoft Dynamics AX sangat fleksibel dan mudah dimodifikasi. Jika dalam perusahaan sudah terbuasa menggunakan satu cara input data, maka cara itu tidak perlu mengalami perubahan yang berarti karena sifat fleksibel yang ia miliki.
c. Bagi sebuah perusahaan dengan skala yang besar, Microsoft Dynamics AX adalah pilihan yang tepat karena dapat membantu perusahaan dalam menerima informasi terbaru dari berbagai bagian dalam perusahaan dan bahkan dapat meng-update data dari kantor cabang perusahaan yang berbeda lokasi. Sebagai contoh, manager bagian persedian dari sebuah perusahaantidak perlu bertanya-tanya kepada manager bagian produksi mengenai berapa banyak bahan baku yang perlu dibeli karena informasi mengenai pesanan dan skala produksi akan ter-update setiap saat dan dapat membeikan informasi yang tepat bagi manager bagian persediaan.
d. Microsoft Dynamics AX mampu memperluas areal bisnis di internet. Solusi yang ditawarkan dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya dari yang paling dasar hingga akses langsung ke klien, mitra, pegawai, dan juga komunitas dagang. Solusi ini juga sangat membantu bagi perusahaan yang bergerak dalam areal yang sangat luas yang bahkan mencapai skala internasional kareana dapat disesuaikan dengan semua mata uang dan bahasa.
e. Microsoft Dynamics Ax terjangkau bagi perusahaan kelas menengah kebawah.


Kelemahan yang ada pada Microsoft Dynamics AX adalah :
a. Dalam Microsoft Dynamics Ax hanya tersedia beberapa modul yang dinilai kurang lengkap dan tidak menunjang bagi beberapa bagian dalam perusahaan.
b. Microsoft Dynamics Ax hanya cocok digunakan pada platform Windows


3. ORACLE ERP
Basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu system manajemen basis data RDBMS. Perusahaan perangkat lunak Oracle pertama kali dikembangkan pada tahun 1977 dan hingga saat ini Oracle memasarkan jenis basis data yang dapat digunakan pada berbagai jenis dan merk platform seperri Mac, LINUX dan Windows, namun yang lebih ditekankan adalah platform menengah seperti UNIX dan LINUX. Hingga saat ini Oracle telah mengeluarkan versi terbarunya yaitu Oracle 11g.
Modul yang terdapat dalam Oracle adalah : Inventary, pembelian, pengelolaan pesanan, BOM, WIP, penetapan biaya, ASCP, MRP, ODP, WMS, AP, AR, GL, FA, CM.


Kelebihan Dari Oracle ERP adalah :
a. Oracle bekerja di jaringan computer. Oracle memisahkan proses antara database server dan aplikasi client. Server yang terinstal Oracle bertangungjawab menangani proses database, sementara client/workstation yang menjalankan aplikasi hanya berkonsentrasi menampilkan data. Struktur ini akan mengurangai kemacetan jaringan.
b. Oracle mendukung ukuran database yang sangat besar hingga jumlahnya terabyte. Oracle juga mendukung pengaturan penggunaan space pada harddisk sehingga ruangan harddisk termanfaatkan secara efisien.
c. Oracle mendukung pelayanan multiuser yang terkoneksi pada waktu yang sama dan mengakses data yang sama serta mengatur system agar pemrosesan data dapat berjalan dengan cepat walaupun jumlah transaksi sangat banyak pada waktu yang hampir bersamaan karena Oracle dapat menggunakan berbagai system operasi dalam suatu jaringan untuk mengakses data. Dengan fasilitas ini, Oracle mampu menghindari konflik data dengan baik. Selain itu Oracle dapat menjalankan database selama 24jam dalam sehari sehingga pemisahan system computer dan proses backup dapat dilakukan secara online tana harus mematikan database.
d. Oracle memiliki fitur yang baik untuk membatasi dan dan memonitor akses data sehingga dapat menghindari akses database dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Control untuk mengendalikan data tersebut ddapat mengendalikan data dari manapun sehingga tidak perlu membuat kode di banyak aplikasi, cukup di satu database Oracle saja.
e. Oracle dapat berjalan di berbagai system operasi dan aplikasai yang emnggunakan data Oracle dapat dengan mudah megakses data Oracle yang berjalan di system apapun.
f. Oracle dapat memishkan datebasenya dalam computer-komputer yang secara fisik erpisah namun secara logis terlihat seperti satu database.
g. Oracle mampu menduplikasi database object dalam lokasi server yang berbeda-beda. Hal ini sangat membantu jika salah satu sdeervver rusak maka server lain dapat langsung menggantikan fungsinya.


Kelemahan dari Oracle ERP adalah :
a. Ukuran yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Dengn penyimpanan di dalam database, setidaknya dibutuhkan ukuran tambahan untuk indexing dan ukuran redo log yang besar pula.
b. Akses menjadi lebih lambat.
c. Lisensi Oracle sangat mahal, lebih mahal dari Microsoft Dynamics Ax dan SAP dehingga Oracle lebih banayk digunakan pada perusahaan pada kelas atas karena tidak terjangkau bagi kelas bawah dan menengah.


Sumber :
http://www.metrodata.co.id
http://id.earticlesonline.com
http://www.find-pdf.com/cari-kegunaan+oracle.html
http://computingchannel.co.id/software/database/oracle-software-basis-data-yang-handal
http://www.chip.co.id/direct/?p=3376
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data_Oracle
http://id.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Dynamics_AX


Pajak Klaim Asuransi


PERTANYAAN:
Bila perusahaan saya mendapat penggantian klaim asuransi atas barang dagangan yang kebanjiran, apakah klaim itu merupakan objek pajak atau bukan?
Lalu, jika perusahaan saya melakukan transaksi dengan pembeli yang yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), apakah nanti bisa bermasalah bagi per­usahaan saya lantaran menerbitkan faktur pajak de­ngan tidak lengkap?

Sebelumnya terimakasih atas penjelasannya.

Herlina, Cakung, Jakarta

JAWABAN:
PASAL 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyebutkan, yang dikecualikan dari objek pajak adalah pembayaran dari per­usahaan asuransi kepada orang pribadi. Pembayaran klaim itu terkait dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Sedang untuk penggantian dari asuransi kerugian, itu tidak termasuk yang dikecualikan dari  objek pajak penghasilan.

Cuma, kalau stok barang dagangan yang mengalami kerusakan akibat kebanjiran diasuransikan dan dapat penggantian lebih kecil dibanding nilai keru­gian, maka atas selisih tersebut bisa dibebankan sebagai keru­gian. Sebaliknya jika mendapat penggantian lebih besar ketimbang nilai kerugian, selisih itu diakui sebagai pendapatan.

Menjawab pertanyaan kedua mengenai transaksi penjualan dengan pembeli yang tidak punya NPWP, aturan mainnya tertuang dalam Pasal 13 ayat (5) UU No. 42/2009 tentang Pa­jak Pertambahan Nilai dan Pa­jak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Menurut beleid ini, keterangan yang wajib dicantumkan dalam fak­tur pajak adalah: pertama, nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan barang kena pa­jak atau jasa kena pajak. Kedua, nama, alamat, dan NPWP pem­beli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.

Ketiga, jenis barang atau jasa, harga jual atau pengganti­an, dan potongan harga. Keempat, PPN yang dipungut. Kelima, PPnBM yang dipungut. Keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pa­jak. Ketujuh, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan PPnBM menyatakan, faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak bisa dikreditkan sesuai dengan aturan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. 

Jadi, boleh saja pengusaha kena pajak (PKP) membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli. Tapi, PPN di faktur pajak itu tidak bisa dikreditkan pembeli.

Dan, ada. sanksi bagi PKP yang menerbitkan faktur pajak secara tidak lengkap. Sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf e UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP), Direktur Jenderal Pajak bisa menerbitkan surat tagihan pajak (STP). Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.


Oleh : Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana Praktisi Pajak (kontan)

Pengertian Internal Audit

Pengertian Internal Audit menurut saya, bukan menurut pakar atau ahli, Internal Auditing adalah proses pemeriksaan internal atas pengendalian yang dilakukan manajemen apakah berjalan dengan baik serta efektif, hingga unit unit yang menjalankan sudah sesuai dengan prosedur prosedur yang telah ditetapkan.

Pihak yang memeriksa adalah auditor internal, artinya yang memeriksa itu adalah "karyawan" perusahaan itu sendiri, untuk tujuan pihak manajemen, tujuan internal perusahaan, tidak untuk pihak eksternal.

audit internal
internal audit
Jadi misalnya manajemen mempunyai rencana katakanlah rencana A, yang ditugasi menjalani rencana A ini adalah anak buahnya si manajemen itu, nah apakah anak buahnya yang banyak sekali ini kerjanya becus apa tidak? efektif apa tidak? jangan jangan rencana A nya tidak berjalan baik? jangan jangan rencana A hasilnya tak maksimal? jangan jangan anak buahnya tidak menjalankan dengan semestinya dan jangan jangan yang lainnya.

Disinilah fungsinya internal audit, internal audit dilakukan agar semua rencana yang sudah disusun dan diputuskan dieksekusi dengan baik agar bisa berjalan dan tidak menyimpang agar tujuan si manajemen dengan rencananya bisa terwujud

Pihak yang melakukan pemeriksaaan ini di sebut Internal Auditor, bukan eksternal auditor. Beda lagi, eksternal auditor itu suruhannya yang punya perusahaan untuk memeriksa si manajemen, dari luar perusahaan yang independen harusnya, untuk lengkapnya biar ga out of topik eksternal auditor bisa dibaca: akuntan publik. dan siapa itu auditor? untuk pengertian auditor sendiri bisa anda baca di : pengertian auditor

nah sekarang pengertian internal audit menurut pakar atau ahli tentang, tentunya anda harus lebih percaya ini daripada tulisan saya yang di atas.

Pengertian Internal Audit


Hiro Tugiman [2006:11]
Internal audit merupakan suatu fungsi penilaian independen didalam entitas/organisasi guna menguji serta mengevaluasi aktivitas yang dilaksanakan.
Mulyadi [2002:29]
Internal Audit adalah auditor yang bekerja didalam suatu entitas/perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh manajemen telah diptuhi, menenttukan apakah penjagaan atas kekayaan entitas/organisasi sudah baik atau tidak, menetukan tingkat efektivitas dan efisiensi prosedur aktivitas kegiatan organisasi, serta menetukan kehandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian bagian dari entitas/organisasi.
IIA yang dikutip Sawyer [2005:8]
Internal Audit merupakan fungsi penilaian yang dibentuk oleh entitas guna memeriksan serta mengevaluasi aktivitas entitas sbgai jasa yang telah diberikan kpd entitas perusahaan.

Tujuan Internal Audit

Hiro Tugiman [2006:11]
Internal audit bertujuan untuk membantu anggota entitas organisasi supaya bisa melaksanakan tanggung jawab dengan efektif. Internal Audit akan menganalisis, mengajukan beberapa saran dan penilaian. pemeriksaaan juga mencakup pengawasan efektif dgan biaya yg wajar.
Sukrisno Agoes [2004:222]
Audit Internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung-jawabnya dengan menganalisa, menilai dan memberiksaran serta komentar tentang aktivitas yang diperiksa.
Guna mencapai tujuan internal audit, ini yang harus dilakukan oleh auditor internal:
  • Memastikan kebijakan, rencana serta prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajmen untuk ditaati
  • Menilai kebaikan, mengembangkan pengedalian secara efektif dengan biaya yang wajar, juga mengetahui bagus tidaknya sistem pengendalian yang ada. baik pengendlian internal, pengendalian manajemen maupun pengendalian oprasional yang lain.
  • Memastikan harta perusahaan dipertanggung-jawabkan serta dilindungi dari terjadinya misal kehilangan, kecurangan, disalahgunakan, pencurian dan lain sebagainya
  • Memberi saran perbaikan operasional untuk lebih efektif dan efisien lagi.
  • Menilai mutu kualitas pekerjaan.oleh bagian bagian perusahaan yang telah dibebankan oleh manajemen.
  • Memberi kepastian bahwa data data yang diolah dalam perusahaan bisa dipercaya

Fungsi serta Lingkup Internal Audit


Internal Audit berfungsi untuk alat bantu manajemen guna menilai tingkat efektif dan keefisienan pengendalian internal perusahaan, memberi saran ataupun rekomendasi serta memberikan nilai tambah untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan berikutnya.
Menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal
Penanggung jawab fungsi audit intern harusnya mengelola fugsi internal audit dengan efisien serta efektip guna memastikan kegiatan tersebut memberi nilai lebih untuk entitas perusahaan.
Ruang lingkup Internal Audit menurut Guy [2002:410]
Meliputi pemeriksaan serta evaluasi memadai dan juga tingkat efektifitas pengendalian intern perusahaan dan mutu pekerjaan dalam melakukan tanggung jawab yang ditugaskan.

Demikian tadi dasar tentang pengertian internal auditing, semoga tulisan ini dapat membantu anda anda yang sedang belajar tentang pengertian internal audit.


Korupsi Terstruktur, Sistematis, Masif


Mengikuti berita penetapan Jero Wacik, Menteri ESDM merangkap petinggi Partai Demokrat, sebagai tersangka, muncul debat apakah korupsi Jero Wacik itu struktural, atau kultural (kerakusan pribadi). Sebetulnya mendalami curhat Rudi Rubiandini yang ditayangkan di televisi berulang kali menyatakan bahwa tak sepeser pun uang dipakai untuk pribadi dan keluarga. Mantan Kepala SKK Migas itu malah sering mudik bersama keluarga naik kereta ekonomi biasa, bukan kelas eksekutif. Tapi memang penampilan sederhana "berlagak miskin" merupakan "teladan panutan" para pejabat yang mendeklarasikan kekayaan bawah realitas harta yang mereka miliki.

Publik tertawa dan Wagub A Hok pa­ling sering melontarkan sinisme bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara itu mestinya diaudit dan ditelusuri. Kebanyakan pejabat mengklaim memperoleh hibah dari orangtua, mertua, nenek moyang leluhur bupati zaman Hindia Belanda. Setelah lapor, tidak ada auditor akuntan yang memeriksa, juga tidak ada petugas pajak yang meng-asses. Jadi la­poran itu benda mati yang juga tidak sesuai dengan realitas. Tidak ada mekanisme supervisi dan.evaluasi serta justifikasi dan legitimasi dari LHKPN. Kata kunci terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dipopulerkan oleh capres Prabowo ketika menggugat pilpres 2014 sebetulnya paling tepat ditujukan kepada KPU dan seluruh elite politik In­donesia untuk menuntaskan TSM di sektor KKN yang telah merambah bagaikan kanker di seluruh lini. Bersama Nono Makarim, saya menyusun makalah ketika mengikuti seleksi calon pimpinan KPK 2007. Saya sampai di 22 besar dan mengusulkan tiga undang undang. Pertama, UU amnesti berpenalti, para penyeleng­gara negara diberi peluang untuk melakukan pemutihan dan pengampunan harta kekayaan dengan menyetor sekian persen untuk pajak pemutih kekayaan. Dalam tempo setahun penyelenggara negara yang tidak melaksanakan pemu­tihan akan dikenai UU Pembuktian Terbalik. Misalnya Gayus, gaji 15 juta sebulan. Mestinya kalau rajin menabung mungkin bisa Rp lO juta sebulan, setahun hanya Rp 120 juta. Kalau 10 tahun hanya Rp 1,2 miliar.

Tapi kalau dalam 5 tahun sudah punya belasan miliar bahkan puluhan miliar di tabungan, maka semua harta tersebut boleh langsung disita. Bahkan jika mengaku berbisnis juga melanggar ketentuan pegawai negeri sipil yang tidak boleh berdagang. Tapi yang terjadi ialah memperdagangkan, mengomersialkan jabatan untuk menjual tandatangan, lisensi, atau kemudahan untuk pengusaha dan masyarakat. Semua itu adalah bagian dari KKN yang TSM. Jabatan publik, penyelenggara negara adalah produsen atau industri perizinan yang menjadi inti core business dari rent seeking bureaucracy (birokrat pemburu rente) yang memanfaatkan jabatan untuk memperoleh imbalan langsung

Di negara maju ada korupsi

Selain UU Amnesti Berpenalti dan UU Pembuktian Terbalik, perlu ada UU Anti Konflik Kepentingan, pengusaha yang memasuki politik menjadi pengusaha, penguasa merangkap pengusaha harus mengampukan, menyerahkan manajemen aset bisnisnya, kepada blind trust management independen (pengampuan,trustee).
Keuangan partai di-"subsidi" oleh ne­gara melaiui APBN secara proporsional atas dasar kinerja kemenangan di pemilu. Sekarang sudah berlaku, tapi sangat mi­nim, tidak cukup untuk biaya sekretariat saja. Pernah ada usul di Komite Ekonomi Nasional, kalau 1% dari APBN dialokasikan untuk partai. Apa tidak cukup? Kan sudah ada Rp 16 triliun (APBN 2013). Bahkan di APBN 2015 bisa Rp 20 triliun. Tapi dengan praktik model Nazaruddin dan Jero saja, para elite menteri atau anggota DPR dan politisi partai bisa dapat 30% dari nilai proyek; kalau cuma dapat 1% dari anggaran malah turun penghasilan, dong.

Korupsi adalah gejala universal, empiris, dan historis. Jadi kita tidak perlu mengklaim sebagai bangsa dewata yang bisa steril terhadap korupsi. Tapi pemberantasan korupsi di negara yang sudah sukses seperti AS dan Prancis, korupsi juga tetap menjadi berita dan masih bisa terjadi secara menakjubkan. Managing, Director IMF Christine Lagarde mantan menkeu Prancis sedang diungkap skandar korupsi masa lalunya. Di AS, para bankir dan CEO yang terlibat dalam skandal penipuan,penggelapan, dan kebangkrutan raksasa bank AS yang memicu krismon 2008 juga tetap eksis.

Di Indonesia pandangan tentang KKN sebagai TSM vs kultural memang masih mengambang. Banyak juga yang sudah geregetan mau mengeksekusi saja koruptor. Tapi mainstream dunia sudah kurang bisa menerima eksekusi untuk terpidana apa pun, bahkan teroris saja masih ada yang membela HAM-nya untuk tidak dieksekusi secara sembarangan.

VOC dulu menguasai Nusantara selama dua abad dan segala macam perlawanan feodal lokal tidak mampu mengusir VOC. Konglomerat BUMN Belanda ini bangkrut karena korupsi, bukan karena pemberontakan disana sini. Tahun 1799, VOC mewariskan utang ratusan juta gulden  kepada Pemerintah Belanda yang kemudian membuka pintu untuk peranan korporasi swasta Belanda dan Eropa AS lain yang ingin berkiprah di Indonesia.

Riwayat korupsi VOC terulang pada Pertamina yang pada 1963 masuk For­tune 500 di bawah Ibnu Sutowo. Tapi dalam 3 tahun nyaris bangkrut mewaris­kan utang US$ 10 miliar dan Presiden Soeharto langsung memecat Ibnu Suto­wo yang berkuasa 19 tahun sejak 1957. Sejak itu kekuasaan dirut Pertamina dibatasi. Karen melejit karena wanita per­tama dari selusin dirut dan sukses memulihkan Pertamina di daftar Fortune setelah absen 40 tahun dari 1973-2013. Kita tentu mengharapkan Presiden ke-7 RI akan menyelesaikan penyakit TSM KKN dari zaman VOC, Pertamina, hingga praktik mafia migas yang menyerimuti misteri Petral. Hanya ada satu kata kunci:keterbukaan, blakblakan soal jual minyak.


Christianto Wibisono,
Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (kontan)








PPN atas Sewa Bangunan


PERTANYAAN:

Saya seorang notaris/pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang terdaftar sebagai wajib pajak dan berstatus pengusaha kena pajak (PKP). Saya pun memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas pekerjaan pokok saya, yakni pembuatan akta notaris atau PPAT.

Lalu, istri saya adalah ibu rumahtangga dan memiliki sebuah bangunan yang disewakan kepada pihak lain. Atas harga sewa bangunan itu kena pajak penghasilan (PPh) final sebesar 10% dan disetor oleh istri dengan memakai nomor pokok wajib pajak (NPWP) saya.

Pertanyaan saya, apakah harga sewa tersebut juga kena PPN? Sebab, bangunan yang disewakan itu bukan barang modal dan penyewaan tersebut bukan merupakan usaha pokok saya.
Demikian pertanyaan saya, mohon pencerahannya.

Hans Tantular Trenggono, Jakarta

JAWABAN:

SEBELUMNYA kami jelaskan terlebih dahulu pengertian subjek PPN. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun , 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, subjek PPN adalah PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Sedangkan objek PPN sesuai Pasal 4 UU PPN adalah: pertama, penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor ba­rang kena pajak. Ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keempat, ekspor barang berwujud dan tidak berwujud, serta jasa kena pajak oleh PKP.

Tapi, penyerahan barang dan jasa tersebut harus memenuhi syarat: pertama, barang berwu­jud dan tidak berwujud yang diserahkan merupakan parang kena pajak.
Kedua, penyerahan dilaku­kan di dalam daerah pabean dan dalam rangka kegiatan usa­ha atau pekerjaannya termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa kena pajak. Yang dimaksud penyerahan jasa kena pajak ialah jasa kena pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau yang diberikan secara cuma-cuma.

Sementara aturan main ten­tang jenis barang dan jasa yang tidak terutang PPN tertuang di Pasal 4A UU PPN, yang perinciannya ada dalam penjelasan beleid itu. Dan, sewa bangunan merupakan jenis jasa yang tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak terutang PPN. Kecuali, jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana yang bebas dari pungutan PPN. Ketentuannya termaktub di Peraturan Pemerintah (PP) No­mor 38 Tahun 2003 dan Peratur­an Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/EMK03/2014.

Nah, karena berprofesi sebagai notaris/PPAT dan berstatus PKP, Anda sudah memenuhi syarat sebagai subjek PPN. Sehingga, kewajiban memungut PPN atas penyerahan jasa kena pajak, yakni pekerjaan sebagai notaris dan kegiatan usaha sewa bangunan, memenuhi sya­rat objek PPN.

Walaupun usaha tersebut merupakan usaha istri, lantaran kegiatan tersebut melekat ke Anda sebagai suami, maka atas sewa bangunan itu menjadi ke­wajiban Anda.

Namun, kalau bangunan yang istri Anda sewakan adalah ru­mah sederhana, rumah sangat sederhana, atau rumah susun sederhana, atas penyerahan jasa itu bebas dari PPN. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Oleh : Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana Praktisi Pajak (kontan)


Due Dilligence (Uji Tuntas)

Istilah "due diligence" umumnya digunakan untuk konsep yang melibatkan investigasi pada seseorang atau bisnis sebelum penandatanganan kontrak, atau tindakan yang melibatkan standar tertentu. Salah satu contoh umum dari due diligence dalam industri  adalah proses dimana calon pembeli/investor memperkirakan value perusahaan target atau asetnya untuk diakuisisi.

Due diligence, dalam transaksi bisnis dan keuangan perusahaan, dapat didefinisikan dengan cara sebagai berikut: