Magister Akuntansi

KABAR dari seberang telepon membuat suara Fuad Rahmany agak meninggi. "Makanya kalian undang saya dong agar saya bisa menjelaskan bahwa masalah ini penting," kata Direktur Jenderal Pajak tersebut. Malam itu, Senin dua pekan lalu, seorang anggota par- lemen mengabarkan bahwa Panitia Kerja Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat sedang menuntaskan pembahasan awal Rancangan Undang-Undang Perbankan. Hasilnya, Panitia Kerja menyepakati data rekening perbankan bisa dimanfaatkan Direktorat Jende­ral Pajak untuk kepentingan pemeriksaan. Sekilas, revisi undang-undang yang diusulkan Dewan tersebut bakal memberi angin segar bagi otoritas pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sebenarnya telah mengatur soal pemanfaatan data perbankan untuk kepentingan perpajakan. Namun pemeriksa pajak tak serta-merta bisa menerapkannya karena Undang-Undang Perbankan lama menjamin kerahasiaan data per­bankan. Praktis, kantor pajak hanya bisa memanfaatkan data per­bankan ketika mengu...

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, memiliki peran penting menyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia. Untuk itu, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam instansi tersebut harus dipastikan berjalan dengan benar. Selama beberapa tahun belakangan ini, reformasi birokrasi di instansi tersebut terus dilakukan. Hasil dari upaya tersebut, penerimaan pajak terus digenjot, meski sering tak sesuai target. Kasus-kasus penyelewengan, khususnya yang melibatkan oknum pegawai pajak terus terungkap dan ditindak tegas. Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany, mengakui, saat ini masih ada ruang untuk pegawainya yang nakal untuk mengambil keuntungan pribadi. Saat melakukan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media, belum lama ini, Fuad membeberkan sejauh mana proses pembenahan di instansinya saat ini. Berikut petikannya: Kenapa kasus penyelewengan yang dilakukan oknum pegawai pajak masih terjadi? Ini memang periode penangkapan. Ditjen Pajak ini kan organisasi yang besar sekali. Ad...