Magister Akuntansi

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan meningkatnya persaingan di era globalisasi ini maka tantangan terbesar bagi suatu lembaga baik itu dari pihak swasta ataupun lembaga pemerintahan negeri dituntut untuk menjamin kepuasan pelanggan baik itu dari segi jasa pelayanan maupun infrastruktur penunjangnya. Jika ingin bersaing maka masing – masing lembaga diharapkan mampu dalam memberikan pelayanan yang prima. Suatu lembaga baik pemerintahan maupun swasta perlu menyiapkan kerangka system mutu lembaganya kearah yang diinginkan sesuai dengan sasaran atau tujuan akhir yang ditetapkan oleh lembaga tersebut , dalam pengertian bahwa tujuan atau sasaran mutu dari suatu lembaga mampu mencapai kesesuaian dengan keinginan yang diharapkan dari pelanggan atau mitra kerja lembaga tersebut.

Menjelang akhir tahun, HR mulai disibukkan dengan perhitungan PPh 21. Bagi sebagian perusahaan yang sudah menggunakan HR Software, terutama payroll software Indonesia, mungkin aktivitas ini tidak terlalu merepotkan. Aplikasi gaji memang lazim dipakai untuk memudahkan pekerjaan HR, apalagi urusan PPh 21 cukup krusial, baik bagi perusahaan maupun pekerja. Tentu perusahaan ingin mendukung pembangunan negara dan membantu pekerjanya memenuhi kewajiban sebagai warga; dan hal ini bisa terwujud melalui pembayaran pajak.

Menjelang akhir tahun, upah minimum provinsi (UMP) kembali diperbarui. Sesuai dengan ketentuan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan UMP dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tahun ini inflasi mencapai 3,72% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional berada pada angka 4,99%. Dengan demikian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan bahwa UMP 2018 naik sebesar 8,71%.