Magister Akuntansi

Bab 1 PENDAHULUAN 1.1     Latar   Belakang Penelitian Dalam Era globaliasi dunia bisnis menghadapi beberapa tantangan besar, jarak geografis dan budaya yang telah menyempit dengan munculnya berbagai kemajuan, kemajuan-kemajuan ini telah merangkul negaranegara di seluruh dunia ke dalam satu ekonomi global. Dalam ekonomi global, perusahaan harus menanggapi kecenderungan pasar seraya tetap bertanggung-jawab melindungi lingkungan. Mereka juga harus memusatkan perhatian pada pelanggan jika mereka ingin berhasil di pasar global. 

Audit hanya jadi stempel formalitas dan pencitraan korporasi? Setuju? Menurut saya… tergantung. Tergantung pada apa? Kapan audit bisa dikatakan berfungsi sebagai stempel formalitas dan pencitraan korporasi belaka? Bagimana mungkin itu bisa terjadi? Ini yang akan saya bahas. Di tulisan sebelumnya, admin JAK—yang seorang auditor—sudah membahas prosedur dasar audit dari langkah pertama hingga ketiga (membuat perencana audit, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi sehubungan dengan auditee dan lingkungannya, memeriksa risiko salah-saji yang bersifat material). Di tulisan ini, saya—yang saat ini sudah tidak menjalankan profesi sebagai seorang auditor—diminta khusus untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi materiality misstatement—yang sesungguhnya ada di langkah 3 dan ke 4 (Risk Assessment). Akan tetapi, entah mengapa, tulisan jadi melenceng begini hahaha (Attn: admin JAK, sorry bro.. jangan ngamuk ya, peace.. hahaha..)

Menghadapi interview kerja pertamakalinya, gampang-gampang susah (atau susah-susah gampang). Terlebih-lebih untuk posisi akuntansi-keuangan.  Saya katakan gampang karena sesusungguhnya tidak ada teori—selain hal-hal common-sense macam “lakukan eye-contact, jabat tangan interviewer dengan penuh rasa percaya diri, bal bla bla bla…..” Dan, saya katakan susah karena saya meyakini, setidaknya sampai saat ini, tidak ada satu formulapun yang bisa diberlakukan untuk semua orang dalam segala kondisi. Adapun tips yang akan saya share melalui tulisan ini, BUKAN ‘pil’ yang bisa mengubah seseorang yang unqualified menjadi ‘seolah-olah’ qualified. Melainkan sesuatu yang bisa mencegah seseorang yang qualified menjadi terlihat ‘seolah-olah’ unqualified—akibat sikap atau ucapan yang tidak pas dalam interview kerja, khusus untuk posisi akuntansi-keuangan. Sebelum masuk ke hal-hal yang lebih detail, ada satu hal yang penting untuk diketahui namun sering disepelekan oleh job-seeker—te...

Menjelang ‘long-weekend’ ini, salah satu klien—yang juga teman dekat—meminta saya mewakilinya untuk menangani urusan pembelian software akuntansi, karena dianya sibuk. Yah namanya juga pengusaha (sementara saya pengangguran…hahaha.) Ada ucapan penjual software yang membuat saya sempat berpikir: “Mungkinkah software akuntansi mengambil-alih fungsi akuntan di masa yang akan datang?” Saat menjelaskan fitur-fitur software-nya, salesman yang mencantumkan jabatan “Accounting System Consultant” di kartu namanya itu mengatakan: Software kami fiturnya lengkap. Dengan software ini anda tak perlu membayar akuntan mahal-mahal. Mengenai cara menjurnal kami sediakan training. Meskipun belum sekelas Management Resource Planning (MRP) yang belakangan berubah menjadi Enterprise Resource Planning (ERP), software akuntansi yang ditawarkan memang lumayan lengkap. Tapi ada beberapa fitur yang jika saya bandingkan dengan software yang saya pakai selama ini masih sangat jauh.

Akuntansi pendapatan sekilas nampak sederhana, tetapi menjadi makin rumit ketika didalami. Dalam menetukan kapan pendapatan (revenue) bisa diakui, meskipun PSAK telah mengikuti IFRS, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang betah menggunakan panduan PSAK-lama yang berkiblat ke US-GAAP. Apakah itu salah? Nanti kita jawab. Yang ingin saya bahas dalam tulisan ini adalah ketentuan dasar pengakuan pendapatan. Mengapa Pengakuan Pendapatan Perlu Diatur? Secara umum, prinsip dan prosedur dalam akuntansi—yang kemudian dijabarkan dalam standar-standar, dibuat agar laporan keuangan perusahaan menjadi “adil/fair” bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Isi pedoman akuntansi surat berharga perbankan pada dasarnya tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan akuntansi surat berharga untuk perusahaan-perusahaan non-bank—sumbernya sama-sama PSAK. Hanya saja, karena institusi perbankan terikat oleh aturan Bank Indonesia dan undang-undang bank, maka Bank Indonesia menerbitkan ‘Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)‘—dimana surat berharga perbankan diatur secara khusus. Apa itu surat berharga? PAPI terbaru (2008) menyebutkan: “Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.”

Bagaimana perlakuan akuntansi untuk peralatan kecil? Gampang-gampang susah memang. Mulai dari pencatatan sampai pelaporannya, lumayan memusingkan. Terutama jika umur ekonomis peralatan tersebut lebih dari satu tahun buku, dan total nilainya cukup material. Pembelian peralatan kecil kerap terjadi di hampir setiap perusahaan. Perusahaan jasa misalnya, setidaknya mereka membeli peralatan kantor secara rutin dari waktu-ke-waktu (ballpoint, pensil, staples, kalkulator, dlsb). Apalagi perusahaan manufaktur, sudah pasti banyak menggunakan peralatan-peralatan kecil. “Letak masalahnya dimana?” mungkin ada yang bertanya seperti itu.

Perusahaan tak jauh berbeda dengan tubuh kita, bisa mengalami gangguan kesehatan yang bila tidak ditangani secepatnya bisa berubah menjadi penyakit kronis, kolaps, lalu meninggal alias bangkrut. Ada minimal 12 gejala gangguan kondisi keuangan yang perlu ditangani secepatnya. Apa saja ke 12 gejala tersebut? Bagi mereka yang hidup berkecukupan, untuk memastikan apakah gejala yang dialaminya berpotensi membahayakan atau tidak, mengunjungi dokter ahli penyakit dalam (internis) sudah pasti jalan terbaik. Bagaimana dengan mereka yang hidupnya pas-pas-an (gaji sebulan hanya cukup untuk makan)? Dilematis. Mengenali dan Mengatasi Gejala Gangguan Kondisi Keuangan Sangat Penting Kondisi keuangan perusahaan tak jauh berbeda dengan kondisi kesehatan tubuh kita. Gangguan kondisi keuangan adalah keniscayaan—pasti dan akan terus terjadi di sepanjang operasional perusahaan—tak peduli perusahaan kecil atau besar. Mampu atau tidaknya perusahaan bertahan dari gangguan kondisi keuangan, tergantung ...

“Lho koq bisa? Bukankah penjualan ekspor seharusnya tidak kena PPN?”, mereka yang paham PPN mungkin bertanya. Sesungguhnya bukan tidak kena, melainkan karena pemerintah sedang mendorong pertumbuhan ekspor, maka tarif PPN-nya dikenakan nol persen. Dengan kata lain, tidak terutang PPN. Hanya saja, dalam banyak kasus pemeriksaan pajak, pemeriksa—dengan pertimbangan tertentu—mengenakan PPN, meskipun perusahaan sudah sumpah-sumpah menyatakan penjualannya adalah ekspor. Jika keadaannya sudah demikian, perusahaan sebagai wajib pajak biasanya hanya bisa pasrah, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya terpaksa menanggung beban utang PPN yang tak pernah diduga sebelumnya. Penjualan ekspor yang seperti apa biasanya pemeriksa kenakan PPN dan bagaimana sebaiknya perusahaan bersikap?

Pemahaman tentang prinsip-prinsip pembukuan dan akuntansi sangat penting bagi siapa saja yang tertarik pada Akuntansi, bahkan penting bagi siapa saja yang ingin sukses berbisnis. Karena Akuntansi adalah bahasa bisnis. Akuntansi akan memberikan kita informasi yang diperlukan dalam menjalankan bisnis kita. Tujuan pembukuan dan akuntansi adalah untuk memberikan informasi mengenai urusan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Informasi ini sangat vital untuk diketahui oleh pemilik usaha itu sendiri, manajer, kreditur, serta lembaga pemerintah. Mereka inilah yang disebut sebagai para pihak atau istilah inggrisnya stakeholder

Menjadi pengusaha—sekecil apapun skala usahanya—pastilah bukan perkara mudah. Membidik peluang dan mengubahnya menjadi bisnis adalah bakat yang hanya dimiliki oleh mereka (para pengusaha). Bagimana dengan urusan pembukuan, atau Akuntansi untuk skup yang lebih luas? Dari sekian banyak pengusaha, kecuali yang memiliki latar belakang keuangan, rata-rata tidak terampil untuk menerapkan prinsip-prinsip Akuntansi. Seharusnya memang bukan masalah serius. Namun ada 2 hal yang membuat kesalahan ini menjadi penting untuk diketahui: 1. Catatan Transaksi Adalah Penting – Di satu sisi catatan transaksi sangat penting untuk keperluan pengembangan usaha ke depannya. Catatan penjualan misalnya, sangat membantu dalam menganalisa prospek perkembangan bisnis ke depan. Catatan utang sangat penting dimiliki agar tahu: berapa, kepada siapa dan kapan jatuh temponya. Catatan piutang (tagihan) juga tidak kalah pentingnya. Memperkirakan prospek penjualan dan  mengetahui utang-piutang saja, tidaklah...

Produk akhir dari proses akuntansi, yang paling penting, adalah laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, manajemen, pemilik perusahaan, dan sesiapapun yang berkepentingan, bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Ironinya, dari sekian banyak pihak yang berkentingan atas produk ini, yang sungguh-sungguh memahami logika laporan keuangan tidak banyak. Dan itu bisa dimengerti karena mereka memang berasal dari kalangan yang berbeda-beda—mungkin malah lebih banyak yang dari luar akuntansi dan keuangan. Yang sulit untuk dimengerti adalah bila: orang accounting (yang membuat laporan itu sendiri) yang tidak sungguh-sungguh memahami logika di balik laporan keuangan. Boleh percaya boleh tidak, yang seperti ini sudah pernah saya temukan berkali-kali. “Mana mungkin. Bukankah orang-orang accounting memang dididik dan ditempa—sejak di bangku kuliah—untuk sungguh-sungguh menguasai akuntansi?”

Menghadapi pemeriksaan pajak, bagi sebagian besar perusahaan merupakan mimpi buruk—momok menakutkan.  Entah mengapa, dari sekian banyak perusahaan yang saya kenal selama ini, nyaris semuanya merasa terbebani oleh pemeriksaan pajak. Tak jarang juga pemilik usaha yang menjadi khawatir, lalu stress. Bukannya menunjukan sikap cerdas, malahan cenderung menunjukan sikap panik yang samasekali kontra-produktif. Bisa saya pahami. Sumber utama kekhawatiran sesungguhnya adalah: ketidaktahuan terhadap peraturan pajak beserta teknis pelaksanaannya. Inipun lumrah sekaligus logis. Bagaimana mungkin pengusaha bisa tahu dan memahami peraturan pajak yang begitu banyak. Para pengusaha tidak punya cukup waktu untuk membaca apalagi belajar aturan perpajakan dan segala tetek-bengeknya. Tentu, akan lebih baik jika pikiran dan tenaga mereka fokuskan untuk membuat strategi-strategi pengembangan usaha. Sangat bisa saya mengerti.

Pengendalian intern (internal control) mungkin terdengar asing bagi masyarakat umum—termasuk anda jika tidak memiliki latarbelakang akuntansi dan keuangan. Tetapi jika saya katakan “cegah penggelapan dan pencurian dalam perusahaan”, saya yakin anda langsung paham sekaligus setuju. Sudah menjadi cerita klasik bahwa dalam setiap operasional perusahaan, tindak penggelapan dan pencurian selalu ada. Hanya alat dan modusnya yang mengalami perubahan dari waktu-ke-waktu. Ada pembeli nakal (ngutil), vendor/pemasok memainkan harga bahkan memanipulasi nota pembelian dengan mencantumkan jumlah barang yang lebih banyak dari kenyataannya, karyawan menggelapkan atau mencuri asset. Yang paling parah, beberapa manajer melakukan penggelapan dan pencurian di dalam perusahaan atau mengambil keuntungan pribadi dengan menggunakan wewenang yang diberikan oleh perusahaan.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi usaha skala UKM (usaha kecil menengah) resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018, yang diluncurkan secara resmi hari ini Jumat (22/6/2018). Dengan adanya PP ini, maka wajib pajak akan mendapatkan keringan untuk hanya membayar PPh 0,5%. Bagaimana ketentuan PPh final 0,5%. Simak ringkasannya berikut ini.

Majalah Tempo Laporan Utama Minggu, 5 November 2017 PRESIDEN Joko Widodo lagi-lagi memilih cara tak lazim saat meresmikan proyek infrastruktur. Ia menunggangi Land Rover Defender County lawas untuk menjajal Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu)-yang sempat mangkrak selama 18 tahun-saat peresmian pada Jumat pekan lalu. Sebelumnya, pada Mei lalu, berjaket tebal tanpa rompi antipeluru, Jokowi menggeber sepeda motor trail menyusuri jalan Trans Papua. Jalan Tol Becakayu dan Trans Papua adalah dua dari puluhan proyek infrastruktur yang pengerjaannya sempat macet dan lantas dituntaskan Presiden Jokowi. Pada tiga tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah proyek baru juga mulai dibangun meski dikritik karena tak dibekali perencanaan dan studi yang matang. “Kalau tidak dimulai sekarang, ongkosnya akan semakin mahal,” kata Jokowi, 56 tahun.

Berikut adalah slide pajak penghasilan khusus bagi UMKM yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Semoga bermanfaat.

Sudah ramai diberitakan di media nasional tentang rencana kebijakan pajak baru bagi UMKM di Indonesia. Rencana ini diresmikan tanggal 22 Juni 2018 dan efektif berlaku per 1 Juli 2018. Sebagai Informasi, PPh Final 1% PP 46 tahun 2013 sudah diupdate menjadi PPh Final 0.5% PP 23 tahun 2018. Hal ini menarik karena 46 dibagi 2 adalah 23, sebagaimana halnya 1% dibagi 2 adalah 0.5%.  Berikut adalah kultwit dari pengamat perpajakan Yustinus Prastowo tentang reformasi Perpajakan UMKM. Kultwit dari Yustinus Prastowo @prastow, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

Bagaimana prosedur pengukuran aktiva tetap yang dimiliki untuk dijual-tepatnya, berapa yang harus diakui dalam buku (atau catatan perusahaan)? Apa yang terjadi jika nilai tercatat berbeda dengan nilai wajar nya? Bagaimana jika perusahaan membatalkan rencananya untuk menjual aktiva tetap yang sudah terlanjur diklasifikasikan ke dalam kelompok aktiva tetap yang dimiliki untuk dijual? Acuannya adalah PSAK 58 yang menyatakan: “Entitas harus mengukur aktiva tetap yang dimiliki untuk dijual pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.”

Apakah mudah ataukah susah membuat rencana kas mingguan (weekly cash planning)? Bisa dibilang mudah kalau tahu caranya dan sulit jika sebaliknya. Pada dasarnya adalah, “lebih mudah mengucapkan ketimbang melakukannya”. Dan… kedengarannya seperti hal yang sangat sepele, tetapi fakta nya jarang ada rencana kas yang sungguh-sungguh bisa dihandalkan. Namun ada caranya kok, nah itu yang ingin dibahas melalui tulisan ini. Yang jelas, jika prakiraan kas (cash forecast) menggunakan perkiraan-perkiraan yang jauh ke depan, maka rencana kas (cash planning) adalah tindak lanjutnya, bersifat jangka pendek, dengan menggunakan data yang jauh lebih nyata. Tentunya dengan harapan hasilnya juga lebih akurat. Oleh sebab itu, membuat rencana kas mingguan (weekly cash planning), sangat penting dan urgent sifatnya.

TRIBUNBATAM.ID- Kebijakan pajak merupakan peraturan yang dibuat secara mandiri oleh setiap negara. Maka, tentunya  tak aneh bila jenis pajak di Indonesia berbeda dengan jenis pajak di negara lain. Perbedaan ini terkadang ekstrim dan aneh. Beberapa negara di dunia bahkan memiliki beberapa peraturan pajak yang aneh dan konyol bagi para warganya. Dilansir dari Listverse, inilah 7 negara dengan aturan pajak paling aneh dan konyol. 1. Uganda = Pajak media sosial  Uganda membuat aturan pajak bagi warganya yang menggunakan media sosial sejak bulan Juni 2018 ini. Aturan ini jelas menimbulkan kontroversi bagi semua warga. Bayangkan saja, warga harus membayar sekitar Rp750 per hari, per aplikasi yang mereka gunakan. Misalnya memakai Facebook, Twitter, Instagram, dan Whatsapp, berarti 4 x Rp750 = Rp3 ribu rupiah. Dalam sebulan, total pajak yang dibayarkan bisa mencapai Rp90 ribu! Jika dalam satu hari tidak memakai media sosial sama sekali, maka warga juga terbebas dari pa...

Secara teori, Implementasi sistem pengendalian intern (SPI) bukan hanya dalam bentuk pengawasan. Melainkan gabungan berbagai elemen yang berbeda. Agar sistem pengendalian intern bisa berfungsi dengan efektif, minimal terdiri dari empat elemen utama yang berjalan sinergis—saling melengkapi dan saling mendukung. Berfungsi efektif yang saya maksudkan adalah mampu meminimalisir potensi penggelapan, pencurian dan bentuk penyelewengan lainnya hingga ke titik terendah. Di tataran praktek? Penggelapan, pencurian dan penyelewengan masih massif terjadi. Terutama di perusahaan kecil-menengah keluhan seperti ini masih sering saya dengar: “Saya capek ngawasin dari pagi sampai malam, tapi penggelapan dan pencurian dalam perusahaan masih tetap terjadi. Saya tidak tahu harus gimana lagi”.

Sebelumnya saya sudah pernah membahas penyebab mengapa penjualan ekspor kerap dianggap penjualan lokal dan dikenakan PPN oleh pemeriksa pajak. Saya kilas-balik sedikit. Setidaknya ada dua kasus yang paling sering saya temui adalah: (1) penjualan ekspor melalui kurir dianggap penjualan lokal karena perusahaan (eksportir sekaligus wajib pajak) tidak bisa menunjukan dokumen ‘Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)’ yang merupakan syarat mutlak validitas penjualan ekspor (2) penjualan ekspor yang menggunakan nama perusahaan lain dikenakan PPN karena tidak bisa menunjukan dokumen ekspor atas nama perusahaan itu sendiri.

Mau tahu #UangKitaDarimana dan #UangKitaBuatApa ? Silakan akses http:// kemenkeu.go.id/apbn2018   RT agar semua #temankeu tahu!

Bisnis.com, JAKARTA - Jika tidak ada perubahan, tanggal 22 Presiden Jokowi akan menerbitkan insentif penurunan tarif Pajak Penghasilan (Pph) Final bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dari 1% menjadi 0.5%. Peluncuran ini akan dilakukan di Surabaya dan efektif diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018. Implementasi revisi Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2018. Kepastian waktu ini tampak dalam dokumen rancangan RPP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang diterima Bisnis. RPP itu pada intinya mengatur penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Insentif fiskal berupa penurunan tarif PPh final ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan pemajakan bagi e-commerce.

Pada masa dahulu hanya perusahaan berstatus importir besar saja yang sibuk oleh urusan administrasi impor, termasuk menjurnal PPN dan PPh Impor (pasal 22) tentunya. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi dan terjangan arus ‘perdagangan-global’ yang kian deras—terutama sekali perdagangan e-commerce (melalui jaringan maya komputer dan gadget), saat ini bahkan counter HP yang badan usahanya masih perorangan pun sudah biasa mengimpor barang, langsung dari China. Patut diapresiasi tinggi, bila teman-teman yang yang bergerak di ruang terbatas (usaha kecil dan modal kecil) memiliki kesadaran yang begitu tinggi untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka.

Terinspirasi oleh pertanyaan salah satu pembaca JAK: “Bagaimana profesi konsultan pajak ke depannya? Apakah masih menjanjikan atau suram?” Salah satu rute karir yang banyak diambil oleh rekan-rekan akuntan (dan rekan-rekan di accounting pada umumnya) adalah dengan menjadi konsultan pajak, baik yang bergerak sendirian maupun bersama-sama dalam sebuah team. Perkembangan dunia usaha dan birokrasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap profesi konsultan pajak. Melalui tulisan sederhana ini, saya mencoba melakukan tinjauan (review) sederhana mengenai profesi konsultan pajak. Bagimana konsultan pajak di masa lalu, masa kini dan prospeknya di masa yang akan datang? Apa tantangannya? Pendekatan seperti apa yang digunakan dalam menjalankan profesi konsultan pajak di masa lalu, kini maupun yang akan datang?

Terkadang ada persoalan bagi teman-teman di akuntansi yang kebetulan menangani perusahaan-perusahaan yang baru berdiri atau baru akan beroperasi: terutama mengenai bagaimana caranya mencatat pengeluaran-pengeluaran sebelum perusahaan beroperasi. Pengeluaran-pengeluaran sebelum perusahaan beroperasi pasti kerap terjadi. Mulai dari pengeluaran-pengeluaran untuk urusan riset pasar, bayar konsultan, mencari lokasi usaha, perjanjian-perjanjian, akta notaris, pembukaan rekening, hingga mengurus perizinan. Memang tidak banyak orang yang sungguh-sungguh paham mengenai hal ini. Bahkan konsultan sering memberi nasehat yang terkesan menggampangkan—hanya karena tidak mau pusing. Saya selalu suka ide penyederhanaan—mempermudah dan mempersingkat, dan sejenisnya. Siapa yang tidak suka dengan sesuatu yang mudah, cepat, dan efektif?

Apabila perusahaan sedang menghadapi pemeriksaan pajak, sudah pasti pusing. Tidak mungkin tidak. Akan tetapi bagi yang sedang tidak menghadapi pemeriksaan pajak pun sebaiknya juga tidak terburu-buru senang. Sebaliknya, harusnya juga merasa pusing. “Lho koq bisa?”, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Hal ini yang sudah terlanjur menjadi kesalahpahaman dalam berpikir oleh kebanyakan dari praktisi perusahaan mengenai pemeriksaan pajak. Termasuk bagi para pengusaha—menganggap pemeriksaan pajak sebagai momok yang menakutkan, kalau bisa ditunda saja, syukur kalau bisa dihindari.

Pentingnya-bukti-transaksi-dalam-akuntansi Salah satu prinsip utama atau dasar dalam Akuntansi adalah ‘Prinsip Konservatif’ (Conservatism principle), yaitu prinsip yang menjunjung tinggi sikap kehati-hatian di atas sikap lainnya. Maka salah satu contoh konkret dari penerapan prinsip ini adalah ‘pendapatan diakui hanya bila sudah sungguh-sungguh terjadi, sementara biayanya sudah harus diakui’.

Saat ini setiap perusahaan memiliki website untuk berbagai keperluan dan dengan berbagai alasan . Hal ini menimbulkan berbagai transaksi keuangan—terutama pengeluaran-pengeluaran kas—terkait dengan pembuatan dan kepemilikan website. Mulai sejak website dirancang hingga web tersebut dioperasikan dalam kegiatan sehari-hari. Bagaimana pengeluaran-pengeluaran tersebut diperlakukan, apakah dicatat sebagai beban (biaya) atau sebagai aset tak berwujud? Bagaimana perlakuan Akuntansi atas website? Pertanyaan pertanyaan tersebut dibahas dibawah ini. Perusahaan dapat melakukan pengeluaran internal pada pengembangan dan pengoperasian website miliknya untuk akses internal maupun eksternal. Website yang dirancang  untuk akses eksternal dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk mempromosikan dan mengiklankan produk dan jasa perusahaan, menyediakan layanan elektronik, dan menjual produk dan jasa. Website yang dirancang untuk akses internal dapat digunakan untuk menyimpan kebijaka...

Membuat budget atau anggaran adalah hal penting dalam perusahaan, namun seringkali diabaikan. Hal ini bisanya terjadi pada perusahaan yang baru dimana pemilik dan pelaku usahanya orang yang sama. Umumnya mereka berpikir bagaiman perusahaan beropersai dan menghasilkan uang. Pada masa tertentu memang belum terlalu terasama manfaatnya, namun seiring dengan bertumbuhnya perusahaan maka budgeting menjadi krusial. Perusahaan yang gagal melakukan budgeting akan terpapar resiko. Apa saja resiko gagal membuat budgeting?

Berikut pokok pokok perubahan Pajak pada tahun 2018 yang tampaknya mempermudah WP dan menyederhanakan proses pelaporan Pajak.

PPh Final untuk pajak Usaha Kecil Menengah  dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian PPh Final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dasar hukumnya, tarif PPh Final dan cara menyetornya secara online dengan 1 klik, tanpa harus berganti-ganti aplikasi dan antre di bank. Pengertian PPh Final/Pajak UKM Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat 2, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Pada halaman ini, kita akan mendalami PPh Final khusus untuk pajak Usaha Kecil Menengah.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak pada saat dilakukannya pemeriksaan yaitu : 1. Mengetahui strategi pemeriksaan dari Kantor Pajak itu sendiri Perlu diketahui kantor pajak mempunyai aturan yang detil dan lengkap. Pengetahuan ini yang mereka gunakan dalam melakukan pemeriksaan. Baik itu UU Pajak terkait  PPh ataupun PPN beserta peraturan peraturan dibawahnya 2. Memahami aturan perpajakan secara komprehensif Untuk hal ini maka sudah seharusnya WP juga mengetahui dan memahami secara komprehensif peraturan perpajakan. Pada posisi ini WP mesti memiliki SDM yang didedikasikan untuk menguasai persoalan perpajakan beserta semua peraturannya. Umumnya WP perlu menggandeng juga konsultan perpajakan bila di rasa perlu.

MEDSOS MANUSIA DIGITAL Dr. Arief Munandar | Founder peopleshift Hidup di era digital memang menantang. Apalagi bagi para digital migrants, generasi X dan sebelumnya.  Teknologi digital terus mencatat lompatan-lompatan eksponensial. Kerap kita tergopoh-gopoh untuk mengikuti dan menyesuaikan diri. Teknologi baru membuka pintu yang lebar bagi para penantang yang menyerang incumbent dengan model bisnis anyar yang super kompetitif. Kemapanan dan kestabilan menjadi kosa kata usang yang lenyap dari kamus bisnis. Salah satu anak kandung teknologi digital yang ikonik adalah media sosial. Kita punya dunia baru yang berhimpit dengan dunia fisik yang dijalani sehari-hari. Inilah perwujudan nyaris sempurna dari teori hiperrealitas yang digagas Baudrillard dan kawan-kawan sekian tahun lalu. Kecanggihan teknologi membuat masyarakat era postmoderen tak mampu memilah realita dari simulasi tentang realita. Bauran antara yang nyata dan yang maya sedemikian mulus, sehingga tak terlihat lagi bata...