Magister Akuntansi

BAB II PENDAHULUAN 1.1   Latar Belakang Perkebunan merupakan salah satu yang penting dalam struktur perekonomian saat ini, juga sebagai mata rantai dalam dunia usaha yang utama, perkebunan sangat memberi arti yang penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

FIN 48 (sebagian besar dikodifikasikan pada ASC 740-10) adalah interpretasi resmi aturan akuntansi Amerika Serikat yang mengharuskan perusahaan untuk menganalisis dan mengungkapkan risiko pajak penghasilan. Itu efektif pada tahun 2007 untuk entitas yang diperdagangkan secara publik, dan sekarang efektif untuk semua entitas yang mematuhi US GAAP. Suatu bisnis dapat mengakui manfaat pajak penghasilan hanya jika lebih mungkin daripada tidak bahwa manfaat akan dipertahankan. Jumlah manfaat yang diakui didasarkan pada kemungkinan hasil.

STANDAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN AKUNTANSI SERTA KONSEP YANG MELANDASI AKUNTANSI KEUANGAN MENGAPA HARUS ADA STANDAR AKUNTANSI? 1.       U ntuk keseragaman laporan keuangan 2.       Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun 3.       Memudahkan auditor 4.       Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. 5.       Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna

Dalam berinvestasi di pasar sekunder di Bursa Efek, para investor perlu memahami pendekatan dalam membeli saham untuk tujuan investasi. Secara umum ada dua pendekatan dasar dalam berinvestasi di Pasar Saham, khususnya bagi para pemula. Untuk mereka yang sudah advance dalam bermain saham, terutama dalam jangka pendek instuisi dalam memilih saham tampaknya lebih mendominsi

LAPORAN KEUANGAN Perusahaan yang menghasilkan suatu produk dalam operasionalnya memerlukan informasi mengenai berapa besar jumlah biaya yang digunakan dalam menghasilkan produk-produk yang ditawarkan kepada para pelanggannya. Dengan demikian, peran akuntansi menjadi penting untuk mengolah dan memberikan informasi keuangan bagi pimpinan perusahaan, yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengendalian, dan akhirnya pengambilan keputusan manajemen.

BIAYA SETELAH PEROLEHAN AWAL AT Disajikan : Dr. Jan Hoesa da 1.   BIAYA SETELAH PEROLEHAN AWAL 1.1.    Biaya Setelah Perolehan tak Boleh Dikapitalisasi PSAK 16 (Revisi 2007) paragraf 20 ; AT siap pakai, maka biaya selanjutnya tidak dikapitalisasi ke AT. Contoh, biaya tidak t ermasuk   aset tetap: (a)   biaya-biaya yang terjadi ketika suatu aset telah mampu beroperasi sebagaimana dimaksudkan oleh manajemen namun belum dipakai atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuhnya;       Contoh : soft opening hotel (b) kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap keluaran ( output ) masih rendah;       Contoh : rumah makan baru. dan (c)   biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas.       Contoh : relokasi pabrik ke LN.

                     PENGAKUAN AWAL ASET TETAP Disajikan : Dr. Jan Hoesada 1.   MASALAH PENGAKUAN/RUANG LINGKUP PENGAKUAN 1.1.       Syarat Pengakuan Aset Tetap PSAK 16 (Revisi 2007) paragraf 7 menjelaskan bahwa biaya perolehan   diakui sebagai aset   jika: (a)   Besar kemungkinan ada manfaat ekonomis masa depan terkait aset tersebut       Manfaat ekonomis : Digunakan menghasilkan produk atau layanan.                                  Dapat dijual dan laku dijual bila diputuskan tak digunakan setiap saat dalam masa manfaat. (b)   Biaya perolehan aset dapat diu kur secara andal.

Suatu asumsi dasar yang mendasari proses akuntansi adalah bahwa perusahaan melaporkan akan melanjutkan usahanya sebagai sesuatu yang  going concern . Artinya suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan usahanya dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi. Laporan keuangan merefleksikan mengenai informasi posisi keuangan suatu entitas beserta hasil dari operasinya. Kemudian laporan auditor menambah dimensi kualitatif terhadap informasi ini. Peranan auditor merupakan perantara antara penyedia laporan keuangan dan pengguna laporan tersebut.  Dalam batas-batas PSAK, hal ini merupakan tugas auditor untuk menyimpulkan kewajaran ( fairness ) laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan memberi kepercayaan kepada auditor independen untuk menilai situasi yang menjadi perhatian mereka yang berdampak pada penyajian kewajaran laporan keuangan dalam kesesuaiannya dengan PSAK.

Grand Theory Berikut kami  merangkum berbagai Grand theory popular berbagai disiplin ilmu. Daftar ini bisa bertambah seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan Agency Theory Absorptive capacity Actor-network theory Adaptive structuration theory Administrative behavior, theory of Argumentation theory

Persepsi-persepsi nasabah terhadap pembiayaan yang ditawarkan bank syariah seharusnya menjadi masukan bagi bank untuk memperbaiki sistem dan penerapannya pada transaksi tersebut. Jika dilihat dari persepsi kebanyakan nasabah, nilai kesamaan dengan bank konvensional menurut penilaian mereka adalah sistem penentuan margin atau bagi hasil yang terkesan ditetapkan dengan persentase tinggi dan nilainya sama sehingga dirasakan merugikan nasabah dengan beban bayar yang memberatkan mereka. Dalam skim murabahah yang banyak dijumpai praktiknya dan dilapangan banyak membuat nasabah mengeluhkan hal itu, mengindikasikan bahwa bank sepertinya tidak mau dirugikan dengan transaksi pembiayaan yang dilakukannya. Kemudahan dalam penentuan pembayaran, pencatatan, dan perlakuan akuntansi menjadi alasan mengapa skim murabahah menjadi “primadona” dalam banyak transaksi bank syariah, dan sepertinya hampir setiap pembiayaan yang bersifat konsumtif, akad murabahah diterapkan dan dipukul rata pemberlakuannya. K...

Akuntansi Syariah: Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000) Alchudri UIN Sultan Syarif Kasim Riau  1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tuntutan penyatuan paradigma ilmu dengan nilai-nilai Islam sudah kian marak dalam perkembangan keilmuan dewasa ini. Tak terkecuali ilmu-ilmu ekonomi terapan, seperti akuntansi dan bisnis, kajian kritis terhadap disiplin-disiplin ilmu umum, sudah harus mendapatkan concern ilmu pengetahuan agama. Hal inilah yang melatari berdirinya kampus atau Universitas Islam Negeri di Indonesia. Semangat integrasi di bidang akuntansi, khususnya akuntansi syariah memang memerlukan lebih banyak penelitian yang akurat. Hal demikian amat penting, mengingat akuntansi sebagai ilmu terapan yang rigid dan detail, adalah sumber informasi yang diperlukan bagi evaluasi terhadap kegiatan institusi ilmu, industri, maupun lapangan kehidupan kemasyarakatan yang lebih luas.

Sudah pada tahu kah anda, kalau DSAK IAI telah mengesahkan ISAK 34? ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan telah disahkan oleh DSAK IAI dan akan berlaku tahun 2019. ISAK 34 adalah adopsi dari IFRIC 23 Uncertainty over income tax treatments yang dikeluarkan oleh IASB. Tanggal efektifnya sama dengan IFRIC 23 yakni 1 Jan 2019

Peranan BUMN: BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara. Artinya sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Awalnya mengelola bidang yang dianggap strategis dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Awalnya BUMN di setup bukan sebagai pencari laba, namun sebagai pelayan masyarakat. Artinya mereka memiliki peran PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO).  

Grand Theory Secara harfiah,  Grand  Teori berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata  Grand  dan Theory .  Grand  artinya utama, dasar, sedangkan  Theory  ya teori sehingga secara harfiah saya mengartikan  grand  Teori sebagai teori utam a atau teori dasar. Tapi yang menjadi pertanyaan benarkah artinya seperti itu Grand theory adalah setiap teori yang dicoba diambilkan dari penjelasan keseluruhan kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Pada dasarnya berlawanan dengan empirisme, positivisme atau pandangan yang mengatakan bahwa pengertian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta, masyarakat dan atau fenomena. Bersumber dari: Quentin Skinner, ed., The Return of Grand Theory in the Human Sciences (Cambridge, 1985)

Pada tahun 1992, sebuah artikel oleh Robert Kaplan dan David Norton berjudul "The Balanced Scorecard - Mengukur Pemicu  Kinerja "di Harvard Bisnis Review, menarik perhatian publik atas metode mereka yang kemukakan, dan buku bisnis  berikutnya menjadi bestseller , "Balanced Scorecard: Strategi Penerjemahan  menjadi Action ", yang diterbitkan pada tahun 1996.         Kinerja keuangan suatu organisasi sangat penting sebagai ukuran  keberhasilan. Bahkan organisasi nirlaba harus mengelola dengan cara yang bijaksana atas dana mereka himpun. Namun, pendekatan keuangan murni dalam mengelola organisasi  memiliki dua kelemahan:

1. Pendahuluan Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. Dalam APBN tahun anggaran 2002, target penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 terus meningkat. Peningkatan penerimaan APBN yang berasal dari pajak direncanakan akan berlangsung terus sampai APBN menjadi APBN mandiri pada tahun 2007. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem self assesment. Penerapan self assesment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio.

PENDAHULUAN Salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen adalah anggaran. Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan. Kenis (1979) menyatakan anggaran bukan hanya rencana finansial mengenai biaya dan pendapatan dalam suatu pusat pertanggungjawaban, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja serta motivasi. Adapun Supriyono dalam Riyadi (2002) menyatakan bahwa anggaran memiliki dua peranan penting yaitu sebagai perencanaan dan kriteria kinerja. Anggaran sebagai perencanaan berisi tentang rencana-rencana keuangan organisasi di masa yang akan datang, sedangkan anggaran sebagai kriteria kinerja berfungsi sebagai bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat dinyatakan secara formal. Proses penggangaran dapat dilakukan dengan metoda top down, bottom up, dan partisipasi.

Dalam kajian-kajian, buku-buku, artikel, ataupun makalah tentang akuntansi syariah penulis belum menemukan pembahasan yang mendalam tentang konsep keuntungan dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mencoba menyajikan pembahasannya untuk para pembaca yang budiman. Hukum Asal Setiap Transaksi Adalah Halal Fiqh Islam memiliki kaidah yang mengatakan bahwa ”Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya." Demikian pula dalam hal muamalah terdapat suatu kaidah yang mengatakan bahwa “hukum asal setiap transaksi adalah halal,” hal ini didasari oleh firman Allah SWT. yang artinya, "Dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi seluruhnya." (Qs, Al-Baqarah: 29). Rasulullah saw. Juga bersabda yang artinya,

1. PENDAHULUAN Pemanfataan zakat saat ini telah banyak menjadi perhatian beberapa kalangan. Banyak studi dan riset yang menunjukkan bahwa instrumen zakat ternyata mampu menjadi solusi bagi kemiskinan. Pemerintahpun sepertinya juga memiliki perhatian yang cukup besar terhadap potensi dana zakat. Buktinya UU no 38 tahun 1999, telah memfasilitasi keinginan untuk mengoptimalkan zakat nasional, atributnya pun telah ada, berupa Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), maupun BSZ (Beban Setelah Zakat) bagi perusahaan dalam masalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain tidak sedikit Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang concern untuk menampung dana zakat, bahkan UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, infaq, shodaqoh.  ...

Muhammad Shodiq SEBUAH SURVEY yang dilakukan oleh Suntrust Bank di Amerika di tahun 2015 menyebutkan bahwa 35 persen keluarga mengalami problem rumah tangga akibat masalah keuangan. Belum ada terkait dengan Indonesia dalam hal ini, namun data tersebut dapat menjadi gambaran secara umum. Keuangan yang tidak sehat dapat menjadi pemicu utama terjadinya problem rumah tangga. Oleh karenanya penting sekali untuk mengetahui tentang tata cara pengelolaan keuangan yang sehat serta sesuai syariah.  Perencanaan keuangan adalah sebuah rangkaian proses untuk menyusun rencana keuangan sesuai dengan target keuangan yang ingin dicapai serta taraf hidup yang diharapkan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam rencana investasi, perpajakan, biaya pendidikan anak, tabungan persiapan pensiun, kesiapan jika terjadi hal-hal yang tak terduga, bahkan pembagian warisan sepeninggal kita kelak.

Muhammad Shodiq Sebuah survei yang dilakukan oleh Suntrust Bank di Amerika di tahun 2015 menyebutkan bahwa 35 persen keluarga mengalami problem rumah tangga akibat masalah keuangan. Belum ada terkait dengan Indonesia dalam hal ini, namun data tersebut dapat menjadi gambaran secara umum. Keuangan yang tidak sehat dapat menjadi pemicu utama terjadinya problem rumah tangga. Oleh karenanya penting sekali untuk mengetahui tentang tata cara pengelolaan keuangan yang sehat serta sesuai syariah. Perencanaan keuangan adalah sebuah rangkaian proses untuk menyusun rencana keuangan sesuai dengan target keuangan yang ingin dicapai serta taraf hidup yang diharapkan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam rencana investasi, perpajakan, biaya pendidikan anak, tabungan persiapan pensiun, kesiapan jika terjadi hal-hal yang terduga, bahkan pembagian warisan sepeninggal kita kelak.

Muhammad Shodiq    ISLAM memandang harta sebagai amanah Allah Swt. yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Sebagaimana dalam hadits Abu Barzah Al Aslami Radhiyallahu ‘anhu, beliau bersabda:  Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari Kiamat, sampai ia ditanya tentang empat perkara. (Yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan kemanakah ia meletakkannya, dan tentang ilmunya, apakah yang telah ia amalkan ”. [HR At Tirmidzi dan Ad Darimi]. Islam memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mendapatkan harta yang halal dan bagaimana cara membelanjakan harta ketika masih hidup serta bagaimana mendistribusikannya ketika kita sudah wafat. Dengan demikian, maka harta kita akan menjadi berkah. Secara bahasa,  barokah  artinya adalah nikmat.

Kekayaan dalam Islam ( Edisi pertama) Oleh: Muhammad Shodiq Secara umum, kekayaan adalah keberlimpahan dalam ha-hal yang memiliki nilai secara ekonomi atau penguasaan dan pengendalian terhadap hal-hal yang bernilai ekonomi tersebut. Kekayaan bisa berupa uang, property, emas, dsb. Seseorang dianggap kaya jika memiliki jumlah akumulasi kekayaan yang lebih banyak dibandingkan orang lain disekitarnya. Oleh karenanya konsep tentang kaya adalah sangat relative dan bisa berbeda-beda antar daerah, provinsi maupun Negara. Misalkan, orang yang memiliki kekayaan pribadi senilai Rp 1 miliar di daerah tertentu sudah dianggap sebagai orang kaya, tapi mungkin dianggap sebagai orang biasa-biasa saja di daerah lainnya.

Jakarta-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan meningkatkan kemudahan proses perpajakan dengan mempermudah pelaporan pemberitahuan (SPT) pajak. Untuk pengajuan bukti pemotongan pajak,  dari sebelumnya dibuat secara manual menjadi elektronik. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi pembayar pajak (WP) untuk menyiapkan SPT dalam bentuk prepopulated atau siap saji, baik WP pemotong atau WP terpotong.