SUSUNAN TIM TAX AMNESTY - Hallo sahabat Magister Akuntansi , Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul SUSUNAN TIM TAX AMNESTY , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Perpajakan , yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : SUSUNAN TIM TAX AMNESTY
link : SUSUNAN TIM TAX AMNESTY

SUSUNAN TIM TAX AMNESTY

Apa saja susunan Susunan tim Pengampunan Pajak dan tugasnya?

Penanggungjawab

Mengukuhkan Tim Penerimaan Dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak melalui Surat Keputusan. Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap kelangsungan kegiatan penerimaan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.

Memantau dan mengevaluasi kegiatan penerimaan dan penyelesaian Surat Pernyataan. Menyetujui Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Tim PenanggungJawab adalah Kepala Kantor Wilayah

Ketua Tim Penelaah

Membuat konsep Surat Keputusan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan. Memberikan bimbingan dan melakukan koordinasi kepada Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan di KPP. Mencetak konsep Surat Keterangan Pengampunan Pajak atau konsep Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Menelaah konsep Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan konsep Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Mengatur pengiriman Surat Keterangan (SK) Pengampunan Pajak & Surat Pembetulan atas SK Pengampunan Pajak kepada WP

Ketua Tim Penelaah adalah Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan di Kantor Wilayah DJP. Meneliti dan menyetujui Laporan Hasil Penelitian Surat Pernyataan/Laporan Hasil Penelitian Pembetulan. Memberikan persetujuan atas konsep SK Pengampunan Pajak/konsep Surat Pembetulan atas SK Pengampunan Pajak melalui aplikasi.

Memantau dan mengevaluasi kegiatan penerimaan dan tindak lanjut Surat Pernyataan di KPP. Memberikan pemahaman tentang kebijakan Pengampunan Pajak kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP.

Kepala KPP bertindak sebagai Ketua Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan di KPP

Sekretaris

Mengoordinasikan jadwal dan shift petugas penerimaan dan penelitian Surat Pernyataan di KPP. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal di KPP bertindak sebagai. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal di KPP bertindak sebagai.

Helpdesk

Memberikan penjelasan dan informasi tentang persyaratan dan kelengkapan berkas Surat Pernyataan kepada Wajib Pajak. Petugas Helpdesk terdiri dari Account Representative dari Seksi Pengawasan & Konsultasi/Pelaksana lainnya yang ditunjuk oleh Kepala KPP.

Petugas Penerima

Mengoordinasikan penerimaan Surat Pernyataan. Meneliti Kelengkapan administrasi Surat Pernyataan dan lampirannya, yang dituangkan dalam Checklist Syarat & Kelengkapan. Meneruskan Surat Pernyataan kepada Pengarah Layanan (Usher).

Pengarah Layanan

Meneruskan Surat Pernyataan kepada Subtim Peneliti. Menghubungkan Wajib Pajak dengan Subtim Peneliti. Menyerahkan tanda terima kepada Wajib Pajak.

Subtim Peneliti

Melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian Surat Pernyataan dan lampirannya. Meneruskan Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan ke Seksi Pelayanan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KPP Cabang. Mencetak Tanda Terima dan barcode Surat Pernyataan. Merekam/mengunggah seluruh isi Surat Pernyataan beserta lampiran ke dalam sistem

Membuat konsep Laporan Hasil Penelitian Pengampunan Pajak. Mengirimkan konsep Laporan Hasil Penelitian Pengampunan Pajak ke Ketua Tim. Memberikan persetujuan konsep Surat Keterangan Pengampunan Pajak melalui aplikasi. Meneruskan seluruh berkas Surat Pernyataan ke Subtim Pemberkasan.

Subtim Pemberkasan

Membuat Checklist Kelengkapan Berkas Surat Pernyataan. Melakukan pengemasan seluruh berkas ke dalam boks yang disegel.  Membuat barcode pada boks; Mengalokasikan boks yang akan dikirim pada aplikasi. Menyerahkan seluruh berkas kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk dikirimkan ke KPDDP Makassar.

Dalam kondisi tertentu, Kepala KPP dapat mengambil kebijakan untuk menyesuaikan usulan susunan Ketua Subtim atau Sekretaris Tim di KPP.  Masa berlaku Tim ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2017 dan dapat diperpanjang sesuai pertimbangan Kepala Kantor Wilayah DJP

Demikianlah Artikel SUSUNAN TIM TAX AMNESTY

Sekianlah artikel SUSUNAN TIM TAX AMNESTY kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel SUSUNAN TIM TAX AMNESTY dengan alamat link https://magisterakutansi.blogspot.com/2016/08/susunan-tim-tax-amnesty.html

Tweet